Suara.com - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Ummat Malem Sambat Kaban (MS Kaban) ikut menyorot usulan agar masa jabatan Presiden dapat ditambah menjadi tiga periode.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, MS Kaban mengatakan, apabila masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang maka akan memperpanjang penderitaan rakyat.
"Memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi hanya memperpanjang alamat penderitaan rakyat," tulis mantan Ketua Umum PBB itu, Senin (25/2/2022).
Mantan Menteri Kehutanan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu juga menegaskan jika siapapun presiden yang terpilih dalam Pemilu harus siap turun ketika masa jabatannya habis.
"Siapapun Presiden masuk akal kalau siap naik juga siap turun," sambungnya.
Sebelumnya, wacana jabatan presiden tiga periode menguat pasca munculnya Jokpro 2024. Mereka akan menggelar pembentukan Sekretariat Nasional Jokpro 2024 untuk mendukung pasangan Jokowi-Prabowo.
Sekjen Jokpro 2024, Timothy Ivan menjelaskan bahwa Komunitas Jokpro 2024 merupakan organisasi relawan yang menghimpun pendukung Jokowi dan Prabowo untuk maju di 2024.Jokpro 2024, kata dia, mendukung Jokowi agar maju kembali sebagai Presiden untuk tiga periode.
Namun Yusa’ Farchan, Direktur Eksekutif Citra Institute menilai gerakan Jokowi-Prabowo 2024 yang mengusung Jokowi tiga periode tidak memiliki urgensi apapun selain motif kekuasaan murni. Padahal, pembatasan kekuasaan merupakan salah satu amanat penting reformasi yang sudah ditegaskan dalam amandemen pertama UUD 1945 di Pasal 7.
"Jadi, wacana jabatan Presiden tiga periode, selain bertentangan dengan konstitusi, juga berpotensi merusak iklim demokrasi yang telah dibangun," kata Yusa' kandidat Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional dikutip Wartaekonomi, Selasa (1/3/2022).
Berita Terkait
-
Surya Paloh Berharap Pemilu 2024 Tak Ditunda, Kecuali Negara Dalam Keadaan Genting
-
Sebut Wacana Penundaan Pemilu 2024 Bukan dari Pemerintah, Faldo Maldini: Jangan Sampai Diseret-Seret
-
Senator Minta Jokowi Segera Respons Wacana Penundaan Pemilu 2024
-
Wacana Penundaan Pemilu 2024, Pengamat Sebut Tak Ada Urgensinya
-
Wacana Penundaan Pemilu 2024 Bisa Lengserkan Presiden Jokowi, Yusril Ihza Mahendra Blak-blakan Soal Ini
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO