Suara.com - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menilak adanya wacana penundaaan Pemilu 2024. Keinginan tunda Pemilu itu tentun melanggar konstitusi dan amanat reformasi. NasDem enggan menjadi bagian dari pengkhianat reformasi hanya karena mendukung wacana tersebut. Karena itu Paloh menegaskan NasDem menolak.
"Ketika ingin menempatkan kepentingan bangsa, maka kami akan menempatkan sesuai konstitusi. Nah, kalau konstitusinya berbicara seperti itu (dua periode), maka NasDem akan berada paling depan (mematuhi aturan)," kata Surya Paloh dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/3/2022).
Merujuk konstitusi Pasal 22E UUD 1945 secara imperatif menyatakan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
Paloh beranggapan seharusnya aturan yang ada tetap dipegang dan dijalankan dalam bernegara. Paloh lantas mengajak para elite partai untuk mematuhi konstitusi yang ada tentang Pemilu.
"Tentu kami mengajak semua pihak, untuk tetap menggelar Pemilu," kata Paloh.
Menurut Paloh, tidak ada alasan apapun untuk menunda Pemilu 2024. Penundaan Pemilu kata dia bisa dilakukan, jika keadaan memang terpaksa. Misalnya ada perang, bencana alam yang luar biasa terjadi.
Namun kondisi Indonesia sendiri saat ini tidak dalam keadaan darirat. Bahkan alasan perbaikan ekonomi yang menjadi dalih penundaan Pemilu, dikatakan Paloh justru sistem perekonomian sedang menunjukkan tren positif.
Karena itu, sepanjang masih berjalan baik dan kepemimpinan berhasil menanggulangi Covid-19 maka Pemilu tetap dilanjutkan sesuai jadwal.
Paloh menginstruksikan kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem untuk mendorong pelaksanaan Pemilu agar kemudian tidak ditunda.
Baca Juga: Surya Paloh Berharap Pemilu 2024 Tak Ditunda, Kecuali Negara Dalam Keadaan Genting
Ia sekaligus mengimbau seluruh kader dan masyarakat agar tidak menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang mencuat seiring adanya wacana tunda Pemilu.
"Sistem negara kita demokrasi, yang mana demokrasi super liberal. Kalau baru exercise gini dan lempar-lempar kecil ya NasDem pahami itu, jadi belum tertarik bahas ini secara serius," kata Paloh.
Kendati begitu, Paloh tetap menghargai keinginan Parpol lain yang mewacanakan pengunduran Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Saya hormat jika parpol lain punya argumentasi untuk usul perpanjangan masa kepemimpinan," tandasnya.
Berita Terkait
-
Surya Paloh Berharap Pemilu 2024 Tak Ditunda, Kecuali Negara Dalam Keadaan Genting
-
Nasdem Ogah Bicarakan Wacana Pemilu 2024 Ditunda, tapi Singgung Soal Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi
-
Wali Kota Batam M. Rudi Bakal Bertarung di Pilkada Kepri 2024?
-
Gus Yahya Sebut Masuk Akal Tunda Pemilu, Pengamat: PBNU Tidak Boleh Kehilangan Daya Kritis
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung
-
Wamendiktisaintek Soroti Peran Investasi Manusia dan Inovasi untuk Kejar Indonesia Emas 2045
-
Rumus Baru UMP 2026, Mampukah Penuhi Kebutuhan Hidup Layak?
-
Bobol BPJS Rp21,7 Miliar Pakai Klaim Fiktif, Kejati DKI Tangkap Tersangka berinisial RAS
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang