Suara.com - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menilak adanya wacana penundaaan Pemilu 2024. Keinginan tunda Pemilu itu tentun melanggar konstitusi dan amanat reformasi. NasDem enggan menjadi bagian dari pengkhianat reformasi hanya karena mendukung wacana tersebut. Karena itu Paloh menegaskan NasDem menolak.
"Ketika ingin menempatkan kepentingan bangsa, maka kami akan menempatkan sesuai konstitusi. Nah, kalau konstitusinya berbicara seperti itu (dua periode), maka NasDem akan berada paling depan (mematuhi aturan)," kata Surya Paloh dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/3/2022).
Merujuk konstitusi Pasal 22E UUD 1945 secara imperatif menyatakan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
Paloh beranggapan seharusnya aturan yang ada tetap dipegang dan dijalankan dalam bernegara. Paloh lantas mengajak para elite partai untuk mematuhi konstitusi yang ada tentang Pemilu.
"Tentu kami mengajak semua pihak, untuk tetap menggelar Pemilu," kata Paloh.
Menurut Paloh, tidak ada alasan apapun untuk menunda Pemilu 2024. Penundaan Pemilu kata dia bisa dilakukan, jika keadaan memang terpaksa. Misalnya ada perang, bencana alam yang luar biasa terjadi.
Namun kondisi Indonesia sendiri saat ini tidak dalam keadaan darirat. Bahkan alasan perbaikan ekonomi yang menjadi dalih penundaan Pemilu, dikatakan Paloh justru sistem perekonomian sedang menunjukkan tren positif.
Karena itu, sepanjang masih berjalan baik dan kepemimpinan berhasil menanggulangi Covid-19 maka Pemilu tetap dilanjutkan sesuai jadwal.
Paloh menginstruksikan kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem untuk mendorong pelaksanaan Pemilu agar kemudian tidak ditunda.
Baca Juga: Surya Paloh Berharap Pemilu 2024 Tak Ditunda, Kecuali Negara Dalam Keadaan Genting
Ia sekaligus mengimbau seluruh kader dan masyarakat agar tidak menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang mencuat seiring adanya wacana tunda Pemilu.
"Sistem negara kita demokrasi, yang mana demokrasi super liberal. Kalau baru exercise gini dan lempar-lempar kecil ya NasDem pahami itu, jadi belum tertarik bahas ini secara serius," kata Paloh.
Kendati begitu, Paloh tetap menghargai keinginan Parpol lain yang mewacanakan pengunduran Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Saya hormat jika parpol lain punya argumentasi untuk usul perpanjangan masa kepemimpinan," tandasnya.
Berita Terkait
-
Surya Paloh Berharap Pemilu 2024 Tak Ditunda, Kecuali Negara Dalam Keadaan Genting
-
Nasdem Ogah Bicarakan Wacana Pemilu 2024 Ditunda, tapi Singgung Soal Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi
-
Wali Kota Batam M. Rudi Bakal Bertarung di Pilkada Kepri 2024?
-
Gus Yahya Sebut Masuk Akal Tunda Pemilu, Pengamat: PBNU Tidak Boleh Kehilangan Daya Kritis
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- 7 Rekomendasi Lipstik Mengandung SPF untuk Menutupi Bibir Hitam, Cocok Dipakai Sehari-hari
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Lipstik Halal dan Wudhu Friendly yang Aman Dipakai Sehari-hari, Harga Mulai Rp20 Ribuan
Pilihan
-
Jeje Koar-koar dan Bicara Omong Kosong, Eliano Reijnders Akhirnya Buka Suara
-
Saham TOBA Milik Opung Luhut Kebakaran, Aksi Jual Investor Marak
-
Isuzu Kenalkan Mesin yang Bisa Telan Beragam Bahan Bakar Terbarukan di JMS 2025
-
Pabrik Sepatu Merek Nike di Tangerang PHK 2.804 Karyawan
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah mulai Rp 1 Jutaan, Cocok untuk Ojol!
Terkini
-
Mengapa Jakarta Selatan Kembali Terendam? Ini Penyebab 27 RT Alami Banjir Parah
-
Korupsi Pertamina Makin Panas: Pejabat Internal Hingga Direktur Perusahaan Jepang Diinterogasi
-
Mengapa Kemensos Gelontorkan Rp4 Miliar ke Semarang? Ini Penjelasan Gus Ipul soal Banjir Besar
-
Soal Progres Mobil Nasional, Istana: Sabar Dulu, Biar Ada Kejutan
-
Kenapa Pohon Tua di Jakarta Masih Jadi Ancaman Nyawa Saat Musim Hujan?
-
Tiba di Korea Selatan, Ini Agenda Presiden Prabowo di KTT APEC 2025
-
Wakapolri Ungkap Langkah Pembenahan Polri: Aktifkan Pamapta dan Modernisasi Pelayanan SPKT
-
Pernah Jadi Korban, Pramono Anung Desak Perbaikan Mesin Tap Transjakarta Bermasalah
-
Skandal Whoosh Memanas: KPK Konfirmasi Penyelidikan Korupsi, Petinggi KCIC akan Dipanggil
-
Formappi Nilai Proses Etik Lima Anggota DPR Nonaktif Jadi Ujian Independensi MKD