Suara.com - Tujuh orang anak di Distrik Sinak, Kabupaten Pucak, Papua diduga dianiaya oleh anggota TNI. Satu di antaranya yang bernama Makilon Tabuni dikabarkan meninggal dunia akibat peristiwa penganiayaan tersebut.
Pihak TNI, melalui Kapendam XVII/Cendrawasih membantah adanya peristiwa penganiayaan ini. Bahkan, peristiwa itu disebut sebagai berita bohong atau hoaks.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Fatia Maulidiyanti berpendapat, jika Kapendam XVII/Cenderawasih menyatakan berita tersebut hoaks, maka harus dibuktikan melalui investigasi. Tentunya, investigasi itu harus secara terang benderang dan melibatkan pihak lain, seperti Komnas HAM dan KPAI.
"Jika memang Kapendam menyatakan berita tersebut adalah hoaks, maka harus dibuktikan dengan investigasi seterang-terangnya dengan melibatkan beberapa pihak lain, diantaranya Komnas HAM dan KPAI," kata Fatia kepada Suara.com, Selasa (1/3/2022).
Hal tersebut menjadi penting dalam pandangan KontraS. Agar nantinya, dapat mengukur akuntabilitas dan transparansi atas dugaan penganiayaan -- yang menyebabkan kematian korban.
"Sehingga dapat mengukur akuntabilitas dan transparansi atas dugaan pelanggaran yang terjadi," katanya.
Kejadian dugaan penyiksaan tujuh orang anak di Kabupaten Puncak, Papua, lanjut Fatia, semakin mempertegas kentalnya kultur kekerasan yang digunakan oleh aparat TNI-Polri yang sedang bertugas di wilayah Papua. Dugaan tindakan penyiksaan dalam tataran internasional merupakan bagian dari jus cogens, sehingga tidak dapat diperkenankan dalam situasi apapun.
"Tindakan yang dilakukan aparat tersebut juga melecehkan semangat perlindungan anak yang menghendaki anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi " ujarnya.
Bukan Kali Pertama
Ketujuh anak yang menjadi korban penyiksaan tentu bukan peristiwa yang pertama kali terjadi. Fatia mengatakan, anak-anak di Papua kerap menjadi korban dan kambing hitam atas konflik kemanusiaan yang terjadi selama ini.
"Masih segar di ingatan terdapat dua orang balita yang menjadi korban salah tembak saat terjadinya kontak senjata di Papua. Hingga saat ini kasus tersebut pun tak pernah diungkap secara tuntas," ucap Fatia.
Atas hal itu, Fatia menilai negara semakin tidak menunjukkan ketidakseriusan dalam melindungi dan menghadirkan rasa aman bagi anak di Papua. Merujuk pada hukum humaniter, lanjut dia, sudah banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh militer indonesia di Papua sesuai dengan Protokol IV Konvensi Jenewa.
"Sehingga pemerintah harus mengevaluasi dan membuka seterang-terangnya terkait militerisme di Papua," kata Fatia.
Kronologi
Kronologi yang diverivikasi Tim Advokasi HAM untuk Papua, pada 22 Februari 2022, bahwa benar terjadi pencurian senjata di Pos PT Modern. Bandara Tapulunik Sinak, Kabupaten Puncak. Kejadian itu terjadi pada 22.15 WIT.
Berita Terkait
-
Guru Besar UII Sebut Konflik Seperti Ukraina dan Rusia Bisa Saja Terjadi di Papua
-
Anak SD Diduga Tewas Dianiaya usai Dituduh Curi Senjata TNI, Begini Kronologi Versi Tim Advokasi HAM untuk Papua
-
Amnesty International Indonesia: Anak-anak Harus Dilindungi Dari Konflik Senjata Di Papua
-
Pecah Ban, Pesawat SAS PK-FSW Tergelincir saat Mendarat di Papua
-
Pecah Ban saat Mendarat, Pesawat SAS PK-FSW Tergelincir di Bandara Bilorai Papua
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
-
Anak-anak Kena ISPA hingga Pneumonia, Warga Terdampak RDF Rorotan Siapkan Gugatan Class Action
-
Kriminolog Soroti Penangkapan 8 Teroris Poso: Sel Radikal Masih Aktif Beregenerasi
-
Endus Bau Amis Korupsi RDF Rorotan, Massa Geruduk Gedung DPRD DKI: Pansus Jangan Mati Suri!