Suara.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI fraksi PKB, Luqman Hakim meminta Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah mencari lain dalam mensukseskan gelaran MotoGP di Sirkuit Mandalika. Menurutnya, Aparatur Sipil Negara/ASN jangan dibebankan dengan mewajibkan membeli tiket MotoGP lantaran sepi peminat.
"Menurut saya semangat Gubernur NTB untuk membantu mensukseskan ajang MotoGP Mandalika bisa dengan cara yang lain. Mewajibkan seluruh ASN membeli tiket nonton MotoGP, tidak lah bijak," kata Luqman kepada wartawan, Sabtu (5/4/2022).
Luqman mengatakan, Gubernur NTB bisa membantu pelaksanaan MotoGP Mandalika dengan mengupayakan cara lain, misalnya menyiapkan persediaan tempat penginapan bagi penonton.
"Apabila kapasitas hotel tidak mencukupi, masih ada waktu bagi Gubernur NTB mengarahkan warga yang memiliki rumah layak untuk dijadikan Homestay. Gubernur NTB melalui dinas terkait dapat memberi edukasi kepada masyarakat mengenai standar sarana dan layanan Homestay," ujarnya.
Dengan langkah seperti itu, kata Luqman, Gubernur NTB tidak saja membantu mensukseskan gelaran MotoGP Mandalika, tetapi juga berhasil memanfaatkan ajang internasional MotoGP untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat NTB.
"Intinya, Gubernur NTB harus cerdas memanfaatkan ajang MotoGP untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat NTB," tandasnya.
Bantahan
Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah membantah dirinya mewajibkan ASN di provinsi itu untuk membeli tiket MotoGP di Sirkuit Mandalika pada 18-20 Maret 2022 gara-gara sepi peminat.
"Hari-hari ini heboh tentang ASN yang diwajibkan nonton MotoGP dengan diskon 10 persen. Mungkin Pak Sekda saya terlalu bersemangat agar MotoGP ini meriah dan sukses sehingga menyampaikan berita ini ke publik," ujarnya di Mataram, Kamis. (3/3).
Baca Juga: Tiket MotoGP Mandalika 2022 Masih Tetap Dicari di Menjelang Berlangsungnya Balapan
"Kebijakan ini belum final," tegas Zulkieflimansyah.
Ia juga menegaskan, tidak ada kewajiban ASN membeli tiket MotoGP. Tapi usaha Pemprov NTB, ASN dapat diberi diskon 10 persen jika ingin menonton MotoGP.
Tidak hanya ASN, Gubernur NTB juga tengah berupaya negosiasi dengan ITDC maupun MGPA agar masyarakat NTB juga diberi diskon tiket MotoGP.
"Kami sedang dalam proses negosiasi bukan hanya untuk ASN tetapi untuk seluruh masyarakat NTB agar memperoleh diskon yang jauh lebih besar dari 10 persen sehingga banyak yang bisa menonton dan tidak memberatkan," katanya.
Sebelumnya, beredar kabar untuk meningkatkan penjualan tiket, ASN di NTB diwajibkan untuk menonton MotoGP dengan membeli tiket.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi. Dia mengatakan untuk mendorong penjualan tiket MotoGP, Pemprov memiliki kebijakan mewajibkan ASN menonton dengan diskon tiket 10 persen.
Berita Terkait
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Mengurai Krisis Dokter Spesialis di Indonesia: Di Mana Letak Masalahnya?
-
Sekolah Swasta Gratis di Semarang Bertambah Jadi 133, Jangkau Lebih Banyak Siswa
-
Anies Baswedan Soroti Dinasti Politik: Pemerintah Harusnya Bekerja untuk Rakyat, Bukan Keluarga!
-
Anies Baswedan Beri Restu: Ormas Gerakan Rakyat Resmi Jadi Partai, Apa Langkah Selanjutnya?
-
Terbongkar! Hutan Kota Cawang Jadi Sarang Aktivitas Asusila, Pemkot Gerebek dan Segel Lokasi
-
Tolak Ambang Batas Parlemen, Partai Gerakan Rakyat Usul PT 0 Persen: Jangan Ada Suara Mubazir!
-
Luput dari Pengawasan, Praktik Tak Manusiawi di Panti Disabilitas Mental Dilaporkan ke Mensos
-
Siap Berdebat dengan Menteri Pigai Soal HAM, Zainal Arifin Mochtar: Bukan Teoretis tapi Tagih Janji
-
Demo Mahasiswa di Mabes Polri saat Ramadan, Polisi Berpeci dan Bersorban Siap Bagi Takjil
-
Geger Mobil Dinas Rp8,5 M, Golkar "Semprot" Gubernur Kaltim: Ukur Kondisi Rakyat