Suara.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI fraksi PKB, Luqman Hakim meminta Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah mencari lain dalam mensukseskan gelaran MotoGP di Sirkuit Mandalika. Menurutnya, Aparatur Sipil Negara/ASN jangan dibebankan dengan mewajibkan membeli tiket MotoGP lantaran sepi peminat.
"Menurut saya semangat Gubernur NTB untuk membantu mensukseskan ajang MotoGP Mandalika bisa dengan cara yang lain. Mewajibkan seluruh ASN membeli tiket nonton MotoGP, tidak lah bijak," kata Luqman kepada wartawan, Sabtu (5/4/2022).
Luqman mengatakan, Gubernur NTB bisa membantu pelaksanaan MotoGP Mandalika dengan mengupayakan cara lain, misalnya menyiapkan persediaan tempat penginapan bagi penonton.
"Apabila kapasitas hotel tidak mencukupi, masih ada waktu bagi Gubernur NTB mengarahkan warga yang memiliki rumah layak untuk dijadikan Homestay. Gubernur NTB melalui dinas terkait dapat memberi edukasi kepada masyarakat mengenai standar sarana dan layanan Homestay," ujarnya.
Dengan langkah seperti itu, kata Luqman, Gubernur NTB tidak saja membantu mensukseskan gelaran MotoGP Mandalika, tetapi juga berhasil memanfaatkan ajang internasional MotoGP untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat NTB.
"Intinya, Gubernur NTB harus cerdas memanfaatkan ajang MotoGP untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat NTB," tandasnya.
Bantahan
Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah membantah dirinya mewajibkan ASN di provinsi itu untuk membeli tiket MotoGP di Sirkuit Mandalika pada 18-20 Maret 2022 gara-gara sepi peminat.
"Hari-hari ini heboh tentang ASN yang diwajibkan nonton MotoGP dengan diskon 10 persen. Mungkin Pak Sekda saya terlalu bersemangat agar MotoGP ini meriah dan sukses sehingga menyampaikan berita ini ke publik," ujarnya di Mataram, Kamis. (3/3).
Baca Juga: Tiket MotoGP Mandalika 2022 Masih Tetap Dicari di Menjelang Berlangsungnya Balapan
"Kebijakan ini belum final," tegas Zulkieflimansyah.
Ia juga menegaskan, tidak ada kewajiban ASN membeli tiket MotoGP. Tapi usaha Pemprov NTB, ASN dapat diberi diskon 10 persen jika ingin menonton MotoGP.
Tidak hanya ASN, Gubernur NTB juga tengah berupaya negosiasi dengan ITDC maupun MGPA agar masyarakat NTB juga diberi diskon tiket MotoGP.
"Kami sedang dalam proses negosiasi bukan hanya untuk ASN tetapi untuk seluruh masyarakat NTB agar memperoleh diskon yang jauh lebih besar dari 10 persen sehingga banyak yang bisa menonton dan tidak memberatkan," katanya.
Sebelumnya, beredar kabar untuk meningkatkan penjualan tiket, ASN di NTB diwajibkan untuk menonton MotoGP dengan membeli tiket.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi. Dia mengatakan untuk mendorong penjualan tiket MotoGP, Pemprov memiliki kebijakan mewajibkan ASN menonton dengan diskon tiket 10 persen.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
Terkini
-
Pengacara Komisaris PT Jenggala Maritim Nilai Dakwaan Soal Fee Sewa Kapal Tak Terbukti
-
Milik Siapa PT IMIP? Heboh Bandara Morowali Disebut Ilegal, Jadi 'Negara dalam Negara'
-
Rahang Alvaro Masih Hilang, Polisi Kerahkan Anjing Pelacak Sisir Aliran Sungai Tenjo
-
Bandara 'Hantu' Morowali, Isu Negara dalam Negara dan Ancaman Kedaulatan Mengemuka
-
Angka Kasus Korupsi Kades Capai 489, Wamendagri: Ini Catatan Serius
-
Cari Potongan Rahang Alvaro, Polisi Kerahkan Anjing Pelacak Sisir Sungai di Bogor
-
Demi Target Ekonomi Indonesia Menolak Phase-Out Energi Fosil: Apa Dampaknya?
-
Pemerintah Kebut Aturan Turunan KUHAP Baru, Wamenkum Janji Rampung Sebelum Akhir Desember
-
KPAI Setuju Pemprov DKI Batasi Akses Medsos Pelajar, Orang Tua dan Sekolah Juga Kena Aturan
-
Tahu Kabar Dapat Rehabilitasi Prabowo Saat Buka Puasa, Eks Dirut ASDP Senang: Alhamdulillah