Suara.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI fraksi PKB, Luqman Hakim meminta Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah mencari lain dalam mensukseskan gelaran MotoGP di Sirkuit Mandalika. Menurutnya, Aparatur Sipil Negara/ASN jangan dibebankan dengan mewajibkan membeli tiket MotoGP lantaran sepi peminat.
"Menurut saya semangat Gubernur NTB untuk membantu mensukseskan ajang MotoGP Mandalika bisa dengan cara yang lain. Mewajibkan seluruh ASN membeli tiket nonton MotoGP, tidak lah bijak," kata Luqman kepada wartawan, Sabtu (5/4/2022).
Luqman mengatakan, Gubernur NTB bisa membantu pelaksanaan MotoGP Mandalika dengan mengupayakan cara lain, misalnya menyiapkan persediaan tempat penginapan bagi penonton.
"Apabila kapasitas hotel tidak mencukupi, masih ada waktu bagi Gubernur NTB mengarahkan warga yang memiliki rumah layak untuk dijadikan Homestay. Gubernur NTB melalui dinas terkait dapat memberi edukasi kepada masyarakat mengenai standar sarana dan layanan Homestay," ujarnya.
Dengan langkah seperti itu, kata Luqman, Gubernur NTB tidak saja membantu mensukseskan gelaran MotoGP Mandalika, tetapi juga berhasil memanfaatkan ajang internasional MotoGP untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat NTB.
"Intinya, Gubernur NTB harus cerdas memanfaatkan ajang MotoGP untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat NTB," tandasnya.
Bantahan
Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah membantah dirinya mewajibkan ASN di provinsi itu untuk membeli tiket MotoGP di Sirkuit Mandalika pada 18-20 Maret 2022 gara-gara sepi peminat.
"Hari-hari ini heboh tentang ASN yang diwajibkan nonton MotoGP dengan diskon 10 persen. Mungkin Pak Sekda saya terlalu bersemangat agar MotoGP ini meriah dan sukses sehingga menyampaikan berita ini ke publik," ujarnya di Mataram, Kamis. (3/3).
Baca Juga: Tiket MotoGP Mandalika 2022 Masih Tetap Dicari di Menjelang Berlangsungnya Balapan
"Kebijakan ini belum final," tegas Zulkieflimansyah.
Ia juga menegaskan, tidak ada kewajiban ASN membeli tiket MotoGP. Tapi usaha Pemprov NTB, ASN dapat diberi diskon 10 persen jika ingin menonton MotoGP.
Tidak hanya ASN, Gubernur NTB juga tengah berupaya negosiasi dengan ITDC maupun MGPA agar masyarakat NTB juga diberi diskon tiket MotoGP.
"Kami sedang dalam proses negosiasi bukan hanya untuk ASN tetapi untuk seluruh masyarakat NTB agar memperoleh diskon yang jauh lebih besar dari 10 persen sehingga banyak yang bisa menonton dan tidak memberatkan," katanya.
Sebelumnya, beredar kabar untuk meningkatkan penjualan tiket, ASN di NTB diwajibkan untuk menonton MotoGP dengan membeli tiket.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi. Dia mengatakan untuk mendorong penjualan tiket MotoGP, Pemprov memiliki kebijakan mewajibkan ASN menonton dengan diskon tiket 10 persen.
Berita Terkait
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
Terkini
-
KPK Ogah Buru-buru Ambil Alih Kasus Eks Jampidsus: Jangan Berandai-andai
-
Ekonom Bongkar Alasan Warga Pesimis Cari Kerja: PHK Marak, Ekonomi Melambat
-
Analis Sebut Prabowo Alami Miopi Politik: Hanya Tahu yang Baik-baik Saja
-
Pakar Bongkar Biang Kerok Korupsi Pejabat: Pilkada Mahal Bikin Kepala Daerah Berutang Budi
-
Habiburokhman Buka Suara Soal Kejagung Stop Usut SPPG Bermasalah: Saya Belum Tahu
-
Kejagung Ungkap Alasan Kortastipidkor Polri Datangi Gedung Bundar Bawa Koper Pink, Ada Apa?
-
Hanya Jawab Singkat, Begini Respons Kapolri Usai Dikritik Mahfud MD Soal Kasus Febrie
-
Siap Diresmikan Prabowo, LRT Jakarta Rute Manggarai Beroperasi Agustus 2026!
-
Kelanjutan Nasib JPO Tendean: Dibongkar Usai Rusak Parah, Ganti Rugi Miliaran Rupiah Masih Gelap
-
Masih Ada yang Belum Terjerat! KPK Buka Peluang Kembangkan Kasus Korupsi Kuota Haji