Suara.com - Manuver elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jadi sorotan. Setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melontarkan wacana penundaan Pemilu 2024, kali ini muncul usulan yang berbeda.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, usulan berbeda itu disuarakan Wakil Sekretaris Jenderal PKB Luqman Hakim yang mendorong agar para pemimpin bangsa seperti Presiden Jokowi menggelar forum satu meja untuk mengumumkan Pemilu 2024 tetap digelar pada 14 Februari.
Menanggapi itu, Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyindir manuver Luqman. Dia heran dengan pemikiran Luqman.
"Ini Wakil Sekjen PKB ini umur berapa tahun, yang mana makhluknya. Apakah dia sudah lama di Indonesia? Hidup sejak kapan mulai memilih?" kata Ngabalin dalam Kabar Petang tvOne seperti dilansir Wartaekonomi pada Senin, 7 Maret 2022.
Dia mengatakan semua pihak harus percaya dengan Undang-Undang yaitu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.
Menurutnya, pemerintah, DPR dan KPU sudah menyepakati pemungutan suara Pemilu akan digelar 14 Februari 2024.
Ngabalin merasa janggal dengan pemikiran orang seperti Luqman jelang persiapan Pemilu. Ia siap bertemu untuk berdialog dengan Luqman.
"Kalau memungkinkan, bisa kasih ketemu deh, bisa jam berapa dialog? Tolong kabari saya, supaya saya bisa kasih kuliah tata negara sedikit deh. Mengerti nggak ini tentang pelaksanaan pemilu dan sikap pemikiran Presiden," jelas Ngabalin.
Pun, dia meminta agar Luqman tak berbuat gaduh. Ia berpesan jangan memaksakan pikiran, hati, dan rencana ke ruang publik.
"Jangan membuat gaduh. Jangan membuat radikal dalam politik. Jangan anda paksakan pikiran, hati, rencana Anda dengan nafsu kepada ruang publik kepada semua orang yang berada di republik ini," tutur Ngabalin.
"Lu siapa sih, ngomong seenak perut begitu. Gitu loh," kata Ngabalin.
Ngabalin meminta agar elite politik tak bicara isu penundaan Pemilu 2024 dengan mengarahkan ke Istana dan Presiden. Dia mengatakan Jokowi sudah selesai dengan pikiran dan pernyataannya ke rakyat Indonesia.
"Jokowi tunduk, taat, dan patuh pada ketentuan-ketentuan UU yang mengatur jalannya di republik ini," tutur Ngabalin.
Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda, menjelaskan usulan Luqman Hakim merupakan pernyataan pribadi yang tidak mewakili kelembagaan partai.
Dia menyebut usulan Luqman sudah kehilangan konteks dan tak perlu dibahas. Dia mengatakan PKB dalam posisi mengusulkan penundaan Pemilu 2024 seperti yang disampaikan Ketum Cak Imin.
Tag
Berita Terkait
-
Polemik Penundaan Pemilu 2024, Politisi PSI Minta Tidak Ditunda
-
Pilpres Tak Bisa Ditunda dengan Alasan Ekonomi, Ekonom: Negara Tidak dalam Keadaan Darurat
-
Jamaah Perempuan NU Grobogan Deklarasi Dukung Gus Muhaimin Maju Capres 2024
-
BREAKING NEWS! Gibran Positif Covid-19 Lagi, Sempat Takziah Bersama Presiden Jokowi
-
Jokowi Ingatkan TNI-Polri Tak Undang Penceramah Radikal, Ngabalin: Paham Radikal Sudah Masuk Stadium 4
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
MAKI Ingatkan Jaksa Jangan Terjebak Manuver Nadiem Makarim
-
Kemenkes Siapkan Strategi Swab Mandiri untuk Perluas Deteksi Dini Kanker Serviks
-
KPK Bakal Periksa Eks Menaker Hanif Dhakiri Terkait Kasus Korupsi RPTKA
-
Polda Metro Jaya Sita 27 Kg Sabu dan Happy Five Senilai Rp41,7 Miliar di Tangerang
-
Propam Usut Dugaan Salah Prosedur Polisi yang Amankan Pedagang Es Gabus di Johar Baru
-
Bukan Cuma 28, Satgas PKH Ungkap Potensi Gelombang Baru Pencabutan Izin Perusahaan Pelanggar Hutan
-
KAI Daop 1 Rilis Jadwal Mudik Lebaran 2026, Siapkan 37 Ribu Kursi Per Hari
-
Pascabanjir Cengkareng, Sudin LH Jakbar Angkut 187 Ton Sampah dalam 8 Jam
-
Mensos Paparkan Data Bencana Januari 2026: 34 Titik Melanda Indonesia, Jawa Jadi Wilayah Terbanyak
-
12 Aparat Hukum Diduga Perkosa Seorang Ibu di Papua, Saksi Mata Ungkap Kronologi Pilu