Suara.com - Manuver elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jadi sorotan. Setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melontarkan wacana penundaan Pemilu 2024, kali ini muncul usulan yang berbeda.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, usulan berbeda itu disuarakan Wakil Sekretaris Jenderal PKB Luqman Hakim yang mendorong agar para pemimpin bangsa seperti Presiden Jokowi menggelar forum satu meja untuk mengumumkan Pemilu 2024 tetap digelar pada 14 Februari.
Menanggapi itu, Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyindir manuver Luqman. Dia heran dengan pemikiran Luqman.
"Ini Wakil Sekjen PKB ini umur berapa tahun, yang mana makhluknya. Apakah dia sudah lama di Indonesia? Hidup sejak kapan mulai memilih?" kata Ngabalin dalam Kabar Petang tvOne seperti dilansir Wartaekonomi pada Senin, 7 Maret 2022.
Dia mengatakan semua pihak harus percaya dengan Undang-Undang yaitu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.
Menurutnya, pemerintah, DPR dan KPU sudah menyepakati pemungutan suara Pemilu akan digelar 14 Februari 2024.
Ngabalin merasa janggal dengan pemikiran orang seperti Luqman jelang persiapan Pemilu. Ia siap bertemu untuk berdialog dengan Luqman.
"Kalau memungkinkan, bisa kasih ketemu deh, bisa jam berapa dialog? Tolong kabari saya, supaya saya bisa kasih kuliah tata negara sedikit deh. Mengerti nggak ini tentang pelaksanaan pemilu dan sikap pemikiran Presiden," jelas Ngabalin.
Pun, dia meminta agar Luqman tak berbuat gaduh. Ia berpesan jangan memaksakan pikiran, hati, dan rencana ke ruang publik.
"Jangan membuat gaduh. Jangan membuat radikal dalam politik. Jangan anda paksakan pikiran, hati, rencana Anda dengan nafsu kepada ruang publik kepada semua orang yang berada di republik ini," tutur Ngabalin.
"Lu siapa sih, ngomong seenak perut begitu. Gitu loh," kata Ngabalin.
Ngabalin meminta agar elite politik tak bicara isu penundaan Pemilu 2024 dengan mengarahkan ke Istana dan Presiden. Dia mengatakan Jokowi sudah selesai dengan pikiran dan pernyataannya ke rakyat Indonesia.
"Jokowi tunduk, taat, dan patuh pada ketentuan-ketentuan UU yang mengatur jalannya di republik ini," tutur Ngabalin.
Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda, menjelaskan usulan Luqman Hakim merupakan pernyataan pribadi yang tidak mewakili kelembagaan partai.
Dia menyebut usulan Luqman sudah kehilangan konteks dan tak perlu dibahas. Dia mengatakan PKB dalam posisi mengusulkan penundaan Pemilu 2024 seperti yang disampaikan Ketum Cak Imin.
Tag
Berita Terkait
-
Polemik Penundaan Pemilu 2024, Politisi PSI Minta Tidak Ditunda
-
Pilpres Tak Bisa Ditunda dengan Alasan Ekonomi, Ekonom: Negara Tidak dalam Keadaan Darurat
-
Jamaah Perempuan NU Grobogan Deklarasi Dukung Gus Muhaimin Maju Capres 2024
-
BREAKING NEWS! Gibran Positif Covid-19 Lagi, Sempat Takziah Bersama Presiden Jokowi
-
Jokowi Ingatkan TNI-Polri Tak Undang Penceramah Radikal, Ngabalin: Paham Radikal Sudah Masuk Stadium 4
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
-
Sempat Hilang Kontak, Ain Karyawan Kompas TV Meninggal dalam Kecelakaan KRL di Bekasi
-
4 Pemain Anyar di Skuad Timnas Indonesia untuk TC Piala AFF 2026, 2 Statusnya Debutan!
Terkini
-
Terencana dan Sadis, Andrie Yunus Disiram Pakai Campuran Air Aki dan Cairan Pembersih Karat
-
Dua Hari Stasiun Bekasi Timur Lumpuh, Pedagang Kecil Terpukul: Masak Sedikit Aja, Nggak Ada Orang
-
Eks Finalis Putri Indonesia Ditangkap Buka Praktik Kecantikan Ilegal, Wajah Pasien Bernanah
-
KSPI Pindahkan Aksi May Day 2026 dari DPR ke Monas Usai Bertemu Prabowo, Ini Hasil Pembicaraannya
-
KPK Endus Setoran Bos-bos Rokok ke Bea Cukai, Modus Urus Pita Cukai Terbongkar?
-
Tragedi Kecelakaan KRL Bekasi: Megawati Berduka, Perintahkan Fraksi PDIP Benahi Sistem Keamanan
-
Relokasi Korban Little Aresha, Pemkot Jogja Gratiskan Biaya Daycare 3 Bulan
-
Tak Peduli Tekanan AS, Iran Siapkan Aturan Baru di Selat Hormuz
-
Polisi Dalami Duagaan Human Error hingga Gangguan Sistem di Balik Kecelakaan Maut KRL-Argo Bromo
-
Alasan di Balik Serangan Terhadap Andrie Yunus: Tuduhan Teror hingga Narasi Anti-Militer