Suara.com - Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi lebih tegas lagi dalam menyikapi adanya sejumlah usulan agar Pemilu 2024 ditunda atau diundur. Menurutnya, sikap presiden tidak boleh menimbulkan tafsir lain.
Hal itu disampaikan Mardani di akun twitter pribadinya @MardaniAliSera dengan menanggapi sebuah artikel pemberitaan mengenai jawaban presiden atas usulan penundaan Pemilu 2024, Senin (7/3/2022).
Mardani mengatakan, bahwa dalam konstitusi jelas disebut Pemilu diselenggarakan dalam lima tahunan sekali. Menurutnya, Jokowi harus mengingatkan para pengusul Pemilu ditunda.
"Konstitusi tegas pemilu lima tahun sekali. Jadi mestinya Presiden mengingatkan yang ingin penundaan atau perpanjangan. Karena bertentangan dengan Konstitusi," kata Mardani seperti dikutip Suara.com, Senin.
Mardani mengatakan, usulan menunda Pemilu tidak tepat jika dianggap sebagai bagian dari demokrasi.
Untuk itu, Anggota Komisi II DPR RI ini juga mendesak Jokowi agar lebih tegas lagi dalam bersikap. Menurutnya, hal itu penting agar mencegah timbulnya tafsir lain.
"Tapi pernyataan itu bagian dari demokrasi tidak tepat. Kecuali ada gagasan amandemen UUD lebih dahulu. Presiden mesti jelas dan tegas sikapnya, jangan memberi peluang tafsir lain," tuturnya.
Usulan Cak Imin
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan Pemilu 2024 diundur selama satu atau dua tahun. Momentum perbaikan ekonomi dianggap tak boleh terganggu dengan adanya Pemilu.
Baca Juga: Polemik Penundaan Pemilu 2024, Politisi PSI Minta Tidak Ditunda
"Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Menurutnya, momentum perbaikan ekonomi yang sudah mulai berjalan pasca dua tahun dihajar pandemi covid tidak boleh menjadi terhenti atau membeku.
Sementara terbaru, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan setuju dengan usulan agar Pemilu 2024 diundur atau ditunda.
Situasi pandemi, masalah global hingga hasil survei tingkat kepuasaan terhadap pemerintahan Joko Widodo yang masih tinggi dijadikan alasan.
"Karenanya berbagai pertimbangan itu dan masukan dari masyarakat, kalangan, kami, memutuskan setuju Pemilu diundur," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2/2022).
Berita Terkait
-
Soal Proyek IKN, Politisi Gerindra: Nasibnya Akan Sama Seperti Rencana Soekarno
-
Petinggi PKB Kembali Singgung Pemilu 2024, Ngabalin: Lu Siapa sih, Ngomong Seenak Perut Begitu
-
Polemik Penundaan Pemilu 2024, Politisi PSI Minta Tidak Ditunda
-
Pilpres Tak Bisa Ditunda dengan Alasan Ekonomi, Ekonom: Negara Tidak dalam Keadaan Darurat
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
Pilihan
-
Iran Angkat Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Pengganti Ali Larijani
-
Heboh Wanita Muda Hendak Akhiri Hidup di Depan Istana Merdeka, Untung Ketahuan Paspampres
-
Kasus Dean James Memanas, Pundit Belanda: Efeknya Bisa Guncang Eredivisie
-
BTS ARIRANG Pecahkan Rekor Netflix! Comeback Global Tak Terkalahkan di 77 Negara
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
Terkini
-
Dokter Rumah Horor yang Pernah Gegerkan AS Tewas Misterius saat Jalani Hukuman Seumur Hidup
-
Kondisi Terkini Wanita yang Coba Akhiri Hidup di Dekat Istana, Masih Dirawat Intensif di RSCM
-
Arus Balik Padat, Korlantas Polri Berpeluang Perpanjang One Way Nasional Trans Jawa
-
Respons KPK Usai Dapat Sindiran Satire Soal Status Tahanan Rumah Yaqut
-
Urai Kepadatan di Jalur Arteri, Jam Operasional Tol Fungsional Purwomartani Diperpanjang
-
Waka MPR Ingatkan Opsi Sekolah Daring untuk Hemat BBM: Jangan Ulangi Kesalahan Saat Covid-19
-
Cegah Pemudik Nyasar ke Sawah, Jasamarga Hapus Rute Google Maps
-
Kenapa Krisis Minyak Global 2026 Lebih Parah dari 1973? Begini Penjelasannya dari Ahli
-
Terminal Kampung Rambutan Bakal Dirombak Total Usai Terendam Banjir
-
Siapa Mohammad Bagher Zolghadr? Pengganti Ali Larijani sebagai Pimpinan Keamanan Tertinggi Iran