Suara.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar audiensi dengan perwakilan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Audiensi digelar di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (8/3/2022).
Dalam kesempatan itu, Listyo menyampaikan komitmen Polri untuk mengawal iklim investasi yang aman dan kondusif. Dia menyebut ini sebagai salah satu program Polri yang dicanangkannya.
"Prinsipnya, kita Kepolisian memiliki program Presisi yang didalamnya memiliki komitmen bagaimana kita mengawal iklim investasi. Di mana itu segaris dengan kebijakan pemerintah," kata Listyo.
Dalam pelaksanaannya, kata Listyo, Polri akan mengedepankan upaya pencegahan dan pendampingan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana. Penegakan hukum, kata dia, akan dilakukan sebagai upaya terakhir.
"Walaupun tetap menjadi upaya akhir penegakan hukum. Di Polri kami punya konsep itu, artinya memang ultimum remedium alternatif terakhir," katanya.
Listyo juga menyebut Polri akan memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap anggaran yang bersumber dari negara. Dengan begitu diharapkan dapat mencegah terjadinya kebocoran anggaran dan potensi tindak pidana.
Dengan adanya kepastian iklim investasi yang aman dan kondusif diharapkan dapat memberikan kepastian pula bagi para investor dari dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
"Kita harus memastikan investasi dari luar dan dalam kita kawal agar ada kepastian investor. Hal itu yang menjadi concern kita," ungkapnya.
Mantan Kabareskrim Polri ini pun memastikan bahwa pihaknya akan turut melakukan pengawasan terhadap tindak kejahatan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi kekinian.
Baca Juga: Gencarkan Vaksinasi, Kapolri: Upaya Persiapan Program Pandemi ke Endemi
Terlebih, belakangan ini banyak ditemukan adanya kasus penipuan berkedok investasi.
Sementara terkait dengan pangan, Listyo juga memastikan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan guna menjaga stabilitas harga.
Di samping itu juga memastikan distribusi pangan benar-benar sampai ke masyarakat.
"Kita ada Satgas Pangan yang bertugas membantu menjaga kestabilan harga. Khususnya di situasi seperti sekarang ini minyak goreng, ketika terjadi kelangkaan kami membantu kawan-kawan asosiasi pengusaha retail mengecek, untuk mengetahui masalahnya dimana, apakah produsen, bahan baku atau distribusinya," pungkas Kapolri.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian