Suara.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tetap ingin Pemilu 2024 ditunda.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Cak Imin mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan setuju apabila semua partai kompak ingin Pemilu 2024 ditunda.
"Kalau partai-partai kompak, pasti setuju, tapi kalau partai-partai nggak kompak, ya nggak tahu," kata Cak Imin, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Rabu (9/3/2022).
Bahkan, ia juga memberikan respon mengenai pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD.
Diketahui, Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah membahas tentang penundaan Pemilu 2024.
Cak Imin mengungkapkan tidak keberatan dengan pernyataan Mahfud MD.
Menurutnya, pemerintah juga menunggu arahan partai politik yang setuju dengan penundaan pemilu.
"Ya nggak apa-apa. Kan pemerintah nunggu partai-partai juga," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan PKB siap dengan segala konsekueni.
Baca Juga: Jokowi Bentuk Satgas untuk Urus Kerja Sama dengan Arab Saudi, Diisi oleh Luhut dan Erick Thohir
Ia mengatakan, pihaknya akan siap maju kapanpun pemilu digelar.
"Ditunda nggak ditunda ya siap kita. Siap tempur," tandasnya.
Sebelumnya, Mahfud MD memberikan respons mengenai isu penundaan Pemilu 2024.
"Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wakil presiden baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun," kata Mahfud MD.
Mahfud MD mengatakan, Presiden Jokowi justru memerintahkan jajarannya untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman.
"Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan (presiden)," ucapnya.
"Sikap presiden sudah jelas tentang jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024," imbuhnya.
Tag
Berita Terkait
-
Jokowi Bentuk Satgas untuk Urus Kerja Sama dengan Arab Saudi, Diisi oleh Luhut dan Erick Thohir
-
Temui Jokowi, Eks PM Inggris Tony Blair Puji Pemerintah Indonesia Sudah On The Right Track
-
Menanti Hasil Tes PCR Terbaru Gibran Rakabuming Raka, Ditunggu Agenda Besar, Termasuk Dampingi Presiden Jokowi
-
Presiden Jokowi Kunjungi Baby Ameena Anak Atta Halilintar?
-
Isu Penundaan Pemilu 2024, Ketua DPD ke Parpol: Jangan Buat Gaduh
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT