Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku jika masyarakat kini tidak lagi mau terpecah menjadi dua kelompok, seperti peristiwa konstelasi politik yang memanas saat Pilpres 2019, antara kelompok pendukung pasangan Jokowi-Maruf Amin dan pendukung, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Hal itu disampaikan Luhut terkait klaim soal pemilih yang menginginkan agar Pemilu 2024 ditunda. Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden memang sedang ramai setelah digaungkan oleh beberapa elite partai politik.
Meski demikian, Luhut seperti dikutip dari Podcast Deddy Corbuzier, Minggu (13/3/2022), mengaku jika Presiden Joko Widodo masih mengikuti aturan yang diamanatkan konstitusi.
"Karena ini, kami kan punya big data ya. Saya ini lihat ya punya big data. Dari Big Data itu kira-kira meng-grab 110 juta. Macam-macam Facebook segala macam. Kadang orang-orang main Twitter. Twitter itu 10 juta lah," kata Luhut.
Menurutnya, kalangan masyarakat bawah menginginkan adanya ketenangan untuk bisa meningkatkan kemampuan ekonomi.
"Kalau menengah bawah ini, pokoknya pengin tenang. Pengin bicaranya ekonomi, Tidak mau kayak kemarin. Sakit gigi lah kita dengar kampret lah, cebong lah, kadrun lah, itu kan mendengar enggak bagus. Masa terus-terusan gitu. Sekarang lagi gini-gini katanya ngapain?" ucapnya.
Tak hanya itu, ia juga mengemukakan, jika dana untuk penyelenggaraan pemilu mencapai Rp 100 triliun lebih, lantaran berbarengan dengan pemilihan presiden dan pilkada serentaka pada waktu yang bersamaan.
"Sekarang lagi gini-gini, katanya, kita coba tangkap dari publik (dari data-data tersebut), ya itu bilang kita mau habisin Rp 100 triliun lebih untuk milih, ini keadaan begini, ngapain sih, ya untuk pemilihan presiden dan pilkada, kan serentak" katanya.
Baca Juga: Soal Isu Penundaan Pemilu, Jokowi Diminta Tiru SBY Tak Perpanjang Masa Jabatan
Berita Terkait
-
Luhut Paparkan Big Data Mayoritas Warganet Ingin Tunda Pemilu, Politikus PDIP Pertanyakan Independensi Lembaga Survei
-
Luhut Soal Jokowi Tiga Periode: Presiden Taat Konstitusi, Tapi...
-
Luhut Klaim Big Data Soal Penundaan Pemilu 2024, Demokrat: Apa Enggak Malu Ya Orang Ini?
-
Lugas! Luhut Mau Sanggupi Jabatan Ini Jika Diminta di 2024 Nanti
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
Gunung Dempo Masih Waspada, Warga Pagaralam Diminta Jangan Abaikan Imbauan Ini
-
Alfamart-Indomaret Tak Boleh Ekspansi, Kopdes Merah Putih Prabowo Takut Tersaingi?
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
Terkini
-
Usut Kasus Pemerasan Sudewo Cs, KPK Panggil Plt Bupati Hingga Ketua KPU Pati
-
Lapangan Padel di Jakarta Wajib Pasang Peredam Suara, Jika Tidak Siap-Siap Kena Sanksi!
-
Ini Dia 36 Wartawan Pemenang Kompetisi Karya Jurnalistik Pupuk Indonesia Media Award 2025
-
Menteri PPPA Desak Pecat Anggota Brimob Penganiaya Anak hingga Tewas di Tual
-
Suara Rakyat Tertelan Ombak, Elite PAN Beberkan Bahaya Jika Ambang Batas Parlemen Jadi 7 Persen
-
Pria Ngaku Polisi Aniaya Tiga Pegawai SPBU Cipinang, Reskrim dan Propam Polda Metro Turun Tangan
-
DPR Desak THR Dibayar 2 Pekan Lebih Awal, Ternyata Ini Alasannya!
-
Hadapi Tensi Panas AS-Iran: Status Siaga 1 Berlanjut, KBRI Teheran Siapkan Jalur Evakuasi
-
57 Eks Pegawai KPK Berpeluang Kembali? Setyo Budianto Respons Putusan KIP Soal TWK
-
Pamer Anak Jadi WNA Picu Amarah Warganet, Mengapa Pernyataan Alumni LPDP Begitu Sensitif?