Suara.com - Wakil Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) KH Marsudi Syuhud menilai polemik tentang perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tidak perlu diperuncing.
Sejauh pengamatan MUI, langkah ini tergolong demi kemaslahatan umat. Dalam Fiqh Daulah atau fikih kenegaraan, ketika sebuah kebijakan telah diputuskan oleh ulul amr atau pemerintah, dan secara ijmak dipandang demi kemaslahatan masyarakat, maka rakyat harus mendukungnya.
"Bagi saya, karena tugas negara adalah membangun, sesungguhnya urusan negara membangun IKN Nusantara di Kaltim adalah keharusan. Karena tujuannya demi kemaslahatan kita semua, ya kita harus dukung," kata Marsudi, Senin (14/3/2022)
Salah satu syarat pemindahan IKN ini tetap memenuhi kriteria demi kemaslahatan semua, menurut Marsudi, adalah kota baru dibangun tanpa melupakan pembangunan kota lama, Jakarta.
Ini berdasarkan contoh yang diberikan Nabi Muhammad SAW yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Saat itu, Rasulullah pindah dan membangun kota Madinah bersama para sahabat tanpa melupakan Makkah yang menjadi kota kelahirannya.
“Artinya sebagai bangsa, kita harus tetap mencintai DKI Jakarta sekaligus mencintai Kalimantan sebagai IKN baru. Begitulah teladan yang ditunjukkan Rasulullah SAW,” ucap Marsudi.
Menanggapi masih adanya kalangan yang belum menerima program pembangunan IKN Nusantara, menurut Marsudi, sebaiknya diajak berdialog dan diberi penjelasan sebaik-baiknya. Mereka tentu punya pertimbangan, namun di sisi lain pemerintah juga telah memikirkan banyak sekali aspek sebelum akhirnya memutuskan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur.
Menurut Marsudi, semua pertimbangan yang dikemukakan pemerintah sejauh ini bisa diterima. Antara lain, agar beban kota Jakarta berkurang; pembenahan kota Batavia nanti akan lebih mudah tanpa mengurangi kelebihannya selama ini sebagai pusat ekonomi.
Pada saat yang sama, langkah ini bermanfaat menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi ke luar Jawa. Sehingga ada efek penyebaran kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan yang selama ini banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Perimbangan lain adalah letak geografis Kalimantan yang ideal karena berada di tengah-tengah Indonesia dan secara geologis minim potensi bencana.
Berita Terkait
-
Ritual Satukan Tanah dan Air di Titik Nol IKN Ternyata Sudah Jadi Tradisi Suku Dayak Kalbar untuk Memasuki Wilayah Baru
-
Momen Saat Menteri Basuki Hadimoeljono Terharu Ketika Ikuti Prosesi Penyerahan Tanah dan Air di Titik Nol IKN
-
Alasan Ini, Pimpinan DPR Ingatkan Rombongan Jokowi Hati-hati Kemah di Titik Nol IKN Nusantara
Terpopuler
- Operasi Zebra 2025 di Sumut Dimulai Besok, Ini Daftar Pelanggaran yang Disasar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Mobil Keluarga Bekas Paling Dicari 2025, Murah dengan Performa Mumpuni
- 5 Mobil Sedan Bekas Pajak Murah dan Irit BBM untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi Smartwatch Selain Apple yang Bisa QRIS MyBCA
Pilihan
-
Aksi Jatuh Bareng: Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak Terkoreksi
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik untuk Gamer dan Multitasker Berat
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
-
Permintaan Pertamax Turbo Meningkat, Pertamina Lakukan Impor
Terkini
-
Mardani Ali Sera Dicopot dari Kursi Ketua PKSAP DPR, Alasannya karena Ini
-
Melihat 'Kampung Zombie' Cililitan Diterjang Banjir, Warga Sudah Tak Asing: Kayak Air Lewat Saja
-
Jakarta Dikepung Banjir: 16 RT Terendam, Pela Mampang Paling Parah Hingga 80 cm
-
Program SMK Go Global Dinilai Bisa Tekan Pengangguran, P2MI: Target 500 Ribu Penempatan
-
21 Tahun Terganjal! Eva Sundari Soroti 'Gangguan' DPR pada Pengesahan RUU PPRT: Aneh!
-
110 Anak Direkrut Teroris Lewat Medsos dan Game, Densus 88 Ungkap Fakta Baru
-
Jejak Hitam Eks Sekretaris MA Nurhadi: Cuci Uang Rp308 M, Beli Vila-Kebun Sawit Atas Nama Orang Lain
-
Jaksa KPK Ungkap Pertarungan Gengsi dengan Penasihat Hukum di Kasus Hasto Kristiyanto
-
Sebut Indonesia Darurat Bullying, Puan Siapkan Panggilan Menteri dan Tim Psikolog
-
Pembahasan KUHAP Diperkarakan ke MKD, Puan Sebut DPR Sudah Libatkan Banyak Pihak: Prosesnya Panjang