Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta sejumlah pihak tidak mempermasalahkan pilihan tanah Kampung Akuarium untuk dibawa ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Riza menyusul kritik yang disampaikan politisi PDIP Gembong Warsono kepada Gubernur Anies.
"Tidak apa-apa, kan sama saja, yang penting tanah Jakarta, apa bedanya?" kata Riza Patria di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.
Menurut dia, tidak ada makna khusus pilihan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengambil tanah dari Kampung Akuarium untuk dibawa ke IKN Nusantara.
"Tidak perlu dihubung-hubungkan. Sama saja, semua tanah sekalipun memang di Akuarium kan kami ingin warga Jakarta mendapat kesempatan tinggal lebih layak, lebih baik termasuk Kampung Akuarium," kata Riza.
Ia mengharapkan tidak mempertentangkan lagi pilihan Anies Baswedan untuk mengambil tanah di permukiman yang ada di pesisir utara Jakarta itu.
"Semua (gubernur) punya niat, tujuan yang baik membangun Jakarta dan warganya. Tugas kita jangan mempertentangkan apalagi menghadap-hadapkan para pemimpin, justru kita mempersatukan semua pemimpin yang ada," katanya.
Dikritik Politisi PDIP
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memilih membawa tanah dari Kampung Akuarium ke IKN Nusantara.
Menurut dia, tanah yang tepat dibawa ke IKN adalah tanah yang diambil dari kawasan Kota Tua karena merupakan pusat peradaban Jakarta.
Baca Juga: Akhirnya Anies Baswedan Disanjung Politisi PDIP: Sesekali Perlu juga Pak Anies Bersikap Benar
"Saya kira akan jauh lebih membawa makna yang kuat di Kota Tua dibandingkan dengan Kampung Akuarium yang notabene Kampung Akuarium itu dulu mau dikembalikan oleh pemerintahan sebelumnya kepada peruntukan yang sebenarnya," katanya.
Anggota DPRD DKI itu menambahkan pemerintahan daerah sebelumnya menggusur, permukiman warga di Kampung Akuarium untuk direlokasi ke rumah susun.
Alasannya, lanjut dia, karena kawasan tersebut akan dikembalikan ke fungsi semula yang berada kawasan cagar budaya.
"Sekarang disulap kembali dijadikan hunian dengan harapan keberpihakan Anies ke rakyat, seolah-olah kan begitu. Padahal berpihak tapi melanggar hukum," katanya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui akun instagram pribadinya dipantau pada Minggu (13/3) beralasan mengambil tanah dari kawasan Kampung Akuarium itu karena menghadirkan harapan pembangunan kota baru tidak memarjinalkan rakyat kecil.
"Kembalinya kehidupan masyarakat di Kampung Aquarium menjadi simbol atas kembalinya cita-cita dasar pendirian Republik Indonesia yaitu melindungi setiap tumpah darah dan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Akhirnya Anies Baswedan Disanjung Politisi PDIP: Sesekali Perlu juga Pak Anies Bersikap Benar
-
Terancam Digusur Proyek IKN, Jokowi Diminta Dialog Langsung dengan Masyarakat Adat Selama Kemah di Titik Nol
-
Kritik Anies Bawa Tanah Kampung Akuarium ke IKN, Gembong PDIP: Seolah Berpihak ke Rakyat Kecil Tapi Langgar Hukum
-
Diserahkan ke Jokowi di Titik Nol IKN, Anies Bawa Tanah Kampung Akuarium yang Dulu Digusur Ahok
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS
-
Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam
-
Listyo Sigit Buka Suara soal Rekomendasi Calon Kapolri Harus Punya Sisa Masa Dinas 2-3 Tahun
-
Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Muncul di Dakwaan Korupsi, Menkeu: Tak Dinonaktifkan
-
Gus Ipul Bantah Tahan SK Jelang Muktamar PBNU: Itu Kabar Menyesatkan
-
Motif 'Sakit Hati' Gugur di Persidangan! TAUD: Serangan ke Andrie Yunus Itu Operasi, Bukan Dendam
-
Hakim Nur Sari Semprot Dirjen Binwasnaker Fahrurozi: Saudara Lahir di Kemnaker, Masa Tidak Tahu?