Suara.com - Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkemah di Kawasan Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022) untuk membangun sebuah pencitraan yang positif kepada publik.
Pasalnya, menurut Ujang, Jokowi memiliki keinginan maju untuk menjabat presiden tiga periode .
"Kelihatannya seperti itu. Itu kan dilakukan dalam konteks ya membangun sebuah pencitraan yang positif. Kita tahu, jangan salah, Jokowi itu kan ingin tiga periode, jangan salah," ujar Ujang saat dihubungi Suara.com, Senin (14/3/2022).
"Oleh karena itu pasti akan melakukan kebijakan-kebijakan yang positif, lihat saja," sambungnya.
Bahkan ia menduga akan ada skenario perubahan amandemen agar Jokowi dapat maju kembali di Pemilu 2024.
"Harus diamandemen dan itu kelihatannya akan ada skenario untuk menjalankan proses amandemen itu melalui PPHN (Pokok -Pokok Haluan Negara/ Kini GBHN) Kelihatannya skenarionya seperti itu," ucap Ujang.
Kata Ujang, skenario Jokowi tiga periode karena informasi yang ia dapat, keinginan para investor mau berinvestasi, asalkan Jokowi menjadi Presiden kembali.
"Nanti desainnya itu dukung tiga periode tapi Jokowi ikut pemilu lagi. Karena apa, ini kaitannya dengan IKN, karena investor-investor itu minta jaminan Jokowi, kalau Jokowi bukan presidennya gimana itu. Atas dasar itu itu pula makanya Jokowi kelihatannya dengan Luhut sebagai komandan ya, kelihatannya," papar Ujang.
Ujang mengemukakan, wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tidak mungkin dilakukan karena dapat menyebabkan chaos di masyarakat. Sehingga ada skenario agar Jokowi dapat mengikuti Pemilu 2024 dengan perubahan amandemen UU 1945.
"Karena Pemilu ditunda tidak mungkin dan memperpanjang jabatan juga tidak mungkin akan chaos yang akan muncul dan kalau itu Pemilu lagi kan (Jokowi) menganggap, "saya ikut pemilu lagi demokratis kok, kalau nggak suka dengan saya silakan nggak usah pilih"," kata dia.
Dosen Universitas Al Azhar itu melanjutkan, bahwa selama ini publik fokus soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurutnya wacana tersebut sudah selesai ketika Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Jokowi tetap akan melaksanakan Pemilu di 2024.
"Artinya, penundaan itu dan perpanjangan masa jabatan presiden tidak akan diambil dengan sikap itu, tetapi Jokowi 3 periode itu akan diambil. Karena nanti alasannya Begini saya ini kan ikut lagi pemilu demokratis itu walaupun merubah konstitusi. Kalau suka silahkan pilih, Kalau nggak ya sudah," ungkap Ujang.
Selain itu, kata Ujang, alasan Jokowi maju kembali tiga periode karena nantinya akan beralasan faktor koalisi partai yang masih mendukung Jokowi maju kembali.
"Partai-partai masih mendukung saya ko. Dan jangan lupa yang mengamandemen Bukan saya kok MPR. Saya sih melihat scenario itu yang akan digunakan oleh kelompok mereka, saya melihat seperti itu ," ucap Ujang.
Tag
Berita Terkait
-
Jokowi Berkemah di Ibu Kota Negara Baru, Pengamat: Jangan Sampai IKN Dijalankan, Minyak Goreng Diabaikan
-
Tokoh Adat Temui Jokowi di Titik Nol IKN, Berharap Pembangunan SDM di Kalimantan Didahulukan
-
Anies Bawa Tanah Kampung Akuarium Dalam Prosesi Kendi Nusantara di IKN, Warga: Semoga Tak Ada Penggusuran di IKN
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden