Suara.com - Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur, Pradarma Rupang menilai aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkemah di Kawasan Titik Nol Ibu Kota Negara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur merupakan bentuk ketidakpekaan elit politik di Indonesia di tengah situasi krisis yang berlapis.
Hal ini dikatakan Pradarma dalam konferensi pers "Camping Oligarki di IKN: Gimmick Elit Saat Rakyat Menjerit" secara virtual, Selasa (15/3/2022).
"(Aksi berkemah Jokowi) Ini adalah bentuk bagaimana tidak pekanya elite politik di negara ini yang justru mengabaikan situasi dan kondisi ekonomi rakyat di tengah situasi kritis yang kian berlapis," ujar Pradarma.
Kata dia, aksi Jokowi tersebut juga bentuk gimmick yang tidak menunjukkan keprihatinan terhadap rakyat di tengah krisis minyak goreng.
"Kemah super mewah yang kita lihat bahwasanya menghadirkan sebuah bentuk gimmick yang tidak merujuk bagaimana keprihatinan rakyat di tengah situasi krisis. Beberapa pulau, yang tidak hanya terjadi di pulau Jawa bahkan meluas hingga ke pulau-pulau terluar seperti kami di Kaltim," ucap dia.
Pradarma menyebut bahwa publik tidak memedulikan kegiatan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berkemah.
Pasalnya publik hingga hari ini masih fokus dengan kebutuhan-kebutuhan harian.
"Sebenarnya tentu tidak ada kepedulian publik terkait kemahan ini atau publik juga masih berkonsentrasi dengan kebutuhan-kebutuhan hariannya," ujar dia.
Terlebih, ribuan warga seperti di Kalimantan Timur masih mengantre untuk pembelian minyak goreng.
Baca Juga: Cuma Gimmick, JATAM Kaltim Sebut Rakyat Tak Peduli Aksi Jokowi Kemah Super Mewah di IKN
Sehingga ia menilai gimmick yang dilakukan pemerintah kerap tidak melihat bagaimana penderitaan rakyat.
"Terlihat sekali bagaimana situasi di Kaltim, antrian panjang ribuan warga itu masih berlangsung hingga hari ini. Di tengah pemerintah justru itu juga apa masih melakukan kegiatan-kegiatan yang tak berguna ini. Nah ini yang kita sebut bahwa ternyata pemerintah acapkali melakukan gimmick yang justru tidak melihat bagaimana penderitaan rakyat," katanya menambahkan.
Berita Terkait
-
Cuma Gimmick, JATAM Kaltim Sebut Rakyat Tak Peduli Aksi Jokowi Kemah Super Mewah di IKN
-
Sebut Butuh Rp466 Triliun untuk Bangun IKN Nusantara, Jokowi Beberkan Pendanaannya
-
Jokowi Akui Pembangunan IKN Nusantara Tidak Mudah, Butuh 20 Tahun Lamanya
-
Pulang Kemah Di IKN, Jokowi Langsung Ratas Soal Minyak Goreng
-
Istana Pastikan Presiden Jokowi Tidak Ikut Konvoi Bareng Pebalap MotoGP di Jakarta
Terpopuler
- Bukan Hanya Siswa, Guru pun Terkena Aturan Baru Penggunaan Ponsel di Sekolah Sulbar
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
Pilihan
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Hilal Tidak Terlihat di Makassar, Posisi Bulan Masih di Bawah Ufuk
-
Detik-detik Warga Bersih-bersih Rumah Kosong di Brebes, Berujung Temuan Mayat dalam Koper
-
Persib Bandung Bakal Boyong Ronald Koeman Jr, Berani Bayar Berapa?
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
Terkini
-
Rano Karno Yakin Parkir Liar di Tanah Abang Bisa Tertib Dalam 3 Hari
-
Mulai Puasa Rabu Besok, Masjid Jogokariyan dan Gedhe Kauman Jogja Gelar Tarawih Perdana
-
Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh 19 Februari 2026, Ini Penjelasan Kemenag
-
Kemenag Tetapkan 1 Ramadan Pada Kamis 19 Februari, Mengapa Beda dengan Muhammadiyah?
-
Bertemu Wakil Palestina di PBB, Menlu Sugiono Tegaskan Dukungan Indonesia
-
Getok Tarif Parkir Rp100 Ribu, Polisi Ciduk 8 Jukir Liar di Tanah Abang
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Komdigi Siapkan Aturan Penggunaan AI, Lokataru Endus Motif Kepentingan Bisnis dan Politik
-
Sambangi Kelenteng Bio Hok Tek Tjeng Sin, Rano Karno Gaungkan Pesan Keadilan di Tahun Baru Imlek
-
Lokataru Minta Masalah Kebocoran Data Nasional Dievaluasi Sebelum Bahas RUU KKS