Priyadarshini menekankan bahwa banyak kandidat perempuan sering dibuat untuk ikut serta dalam pemilihan sebagai "senama" untuk suami mereka.
Merujuk pada jajak pendapat badan pemilu lokal tahun 2021 di Tamil Nadu di mana dia mencalonkan diri, politisi muda itu mengatakan: "Ini adalah badan lokal pertama yang diadakan di negara bagian itu setelah kuota 50% diumumkan untuk perempuan.
Begitu banyak politisi laki-laki yang membuat istri mereka bersaing di tempat mereka."
Dia menggarisbawahi bahwa pemesanan kursi untuk perempuan tidak ada artinya jika perempuan diperlakukan sebagai "boneka" oleh anggota keluarga laki-laki mereka.
Mendorong partisipasi perempuan
Sebuah RUU untuk menyediakan sepertiga dari semua kursi di legislatif nasional dan negara bagian untuk perempuan telah terhenti di parlemen India selama hampir tiga dekade.
Padmini Swaminathan, mantan direktur Madras Institute of Developmental Studies (MIDS), berpendapat bahwa tindakan afirmatif yang mendorong partisipasi perempuan dalam pembuatan undang-undang sangat penting untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik.
"Seorang perempuan mungkin terpilih untuk pertama kalinya karena dia berasal dari keluarga dengan latar belakang politik.
Tapi nanti, dia harus turun ke lapangan," katanya, seraya menambahkan bahwa setelah penempatan diperkenalkan di badan-badan lokal, banyak organisasi masyarakat sipil maju untuk melatih perempuan pedesaan tentang pemerintahan dan administrasi lokal.
Baca Juga: India Mengaku Tak Sengaja Luncurkan Rudal ke Pakistan, Beralasan Ada Kerusakan Teknis
Swaminathan menekankan bahwa perempuan yang ingin ikut serta dalam pemilihan seringkali tidak diberi kesempatan.
"Jika mereka tidak diberikan tiket partai, bagaimana mereka memiliki sumber daya untuk bertarung sebagai calon independen?" katanya seraya menambahkan bahwa bahkan perempuan yang memenangkan pemilihan sering tidak diberikan kekuatan pengambilan keputusan atau jabatan kabinet yang berpengaruh.
"Laki-laki dalam politik masih tidak mau menerima perintah dari perempuan," katanya.
Lebih banyak perempuan dalam politik berarti kebijakan lebih baik untuk perempuan?
Tara Krishnaswamy, salah satu pendiri Shakti, sebuah kelompok perempuan non-partisan, mengatakan bahwa tampaknya ada kontradiksi dalam cara orang India memandang perempuan dalam peran publik dan domestik.
Dia juga mencatat bahwa hasil survei Pew tidak dapat ditelan mentah-mentah begitu saja.
Berita Terkait
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
AKGTK 2025 Akhir Desember: Jadwal Lengkap dan Persiapan Bagi Guru Madrasah
-
Mendagri Tito Viral Usai Komentari Bantuan Malaysia, Publik Negeri Jiran Kecewa
-
Runtuhkan Dominasi Thailand, Timnas Futsal Indonesia Juara SEA Games 2025!
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf
-
Skema WFA ASN dan Pegawai Swasta Nataru 2025, Termasuk TNI dan Polri
-
Pakar Hukum Unair: Perpol Jabatan Sipil Polri 'Ingkar Konstitusi', Prabowo Didesak Turun Tangan
-
Duka Sumut Kian Pekat, Korban Jiwa Bencana Alam Bertambah Jadi 369 Orang
-
Polisi Tantang Balik Roy Suryo dkk di Kasus Ijazah Jokowi: Silakan Ajukan Praperadilan!
-
Besok Diprediksi Jadi Puncak Arus Mudik Nataru ke Jogja, Exit Prambanan Jadi Perhatian