Ilmuwan politik Michal Lubina dari Universitas Jagiellonian di Krakow, yang telah meneliti hubungan Rusia-Cina selama bertahun-tahun, mengatakan kepada DW bahwa dunia sedang bergerak menuju Perang Dingin baru, dengan Cina sebagai musuh utama Barat.
"Tentu saja, strategi Indo-Pasifik adalah semacam penahanan baru Cina," katanya, seraya menambahkan bahwa Beijing tidak sepenuhnya salah dalam berpikir bahwa Barat sedang mengatur strategi untuk melawan kekuatan Cina.
'Mentalitas Perang Dingin'
Cina dan Rusia Lubina menekankan bahwa baik Cina maupun Rusia bukanlah dermawan tanpa pamrih yang dicegah untuk "berkontribusi pada perdamaian, stabilitas, dan pembangunan dunia," seperti yang dikatakan Wang Yi.
Apa pun yang dikatakan Beijing, bukanlah mentalitas Perang Dingin atau pola pikir kuno abad ke-20 yang memicu perang agresi di Ukraina, melainkan keputusan pemerintah Rusia.
"Tidak ada ancaman apa pun dari Ukraina," kata Lubina. Analis mengatakan pembicaraan Cina tentang mentalitas Perang Dingin dan pembenaran Rusia bahwa tindakannya dimaksudkan untuk mempertahankan diri dari NATO adalah munafik.
Rusia dan Cina sama-sama berpikir dan bertindak dalam kategori Perang Dingin. "Mereka percaya bahwa negara-negara kecil dan menengah tidak memiliki agenda," kata Lubina.
"Saya bahkan akan mengatakan bahwa, jika Rusia menganggap serius Ukraina, tidak akan ada perang. Karena dengan begitu mereka juga akan menganggap serius tentara Ukraina," tambahnya.
Fakta bahwa Taiwan memiliki gagasannya sendiri tentang masa depannya juga tidak dapat diterima oleh Cina, yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari negaranya.
Baca Juga: Respon Tudingan Amerika, China Tegaskan Tak Persenjatai Rusia
Perilaku Cina telah memperjelas bahwa kepemimpinan di Beijing melihat dunia dalam lingkup pengaruh di mana beberapa negara besar sendiri yang memutuskan bagaimana dunia diatur. Pada awal 2010, Menteri Luar Negeri Cina Yang Jiechi mengatakan kepada negara-negara Asia Tenggara: "Cina adalah negara besar.
Negara-negara lain kecil. Begitulah faktanya." Yang menyiratkan bahwa negara-negara Asia Tenggara harus tunduk pada klaim kepemimpinan Cina, sepenuhnya dalam tradisi Perang Dingin. (ha/pkp)
Berita Terkait
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Jelang Persebaya vs Arema FC, Jose Gomes: Ini Derbi Terbesar yang Sesungguhnya!
-
Pincang! Liverpool Tanpa Florian Wirtz dan Bradley Lawan Nottingham Forest
-
Jelang Akhir Tahun Realisasi Penyaluran KUR Tembus Rp240 Triliun
-
Jabar Incar PDRB Rp4.000 Triliun dan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional