High Throughput Satellite akan Segera Diluncurkan, Menkominfo: Untuk Layani Kebutuhan Telekomunikasi Nasional dan ASEAN

Suara.com - Pemerintah akan segera meluncurkan High Throughput Satellite (HTS) yang kedua. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate menyatakan, Hot Backup Satellite (HBS) itu dapat digunakan untuk layanan telekomunikasi Indonesia dan kepentingan masyarakat ASEAN.

“Dalam pertemuan dengan beberapa Menteri ASEAN, Indonesia menyatakan memilih HTS untuk menjaga independensi layanan satelit sebagai kepentingan transformasi digital nasional dan agar Indonesia mendapat layanan intenet yang lebih kompetitif dan lebih efisien,” katanya, dalam Konferensi Pers Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Penyediaan Hot Backup Satellite (HBS) dan Jasa Pengoperasian yang berlangsung hibrida dari Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2022).

Menurut Johnny, HBS yang diluncurkan tersebut juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan negara-negara ASEAN dalam kerangka kerja sama infrastruktur.

“(Satelit) Backup tidak saja untuk memenuhi kebutuhan Indonesia, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan ASEAN dalam rangka kerjasama infrastruktur TIK ASEAN. Satu satelit besar dengan kapasitas 150 Gbps akan digunakan untuk melengkapi kebutuhan layanan satelit bagi titik-titik layanan publik di Indonesia,” tandasnya

Menkominfo berharap, HBS bisa mengorbit sesuai jadwal pada kuartal pertama tahun 2023 danapat beroperasi dengan cepat.

“Satelit yang ditandangani hari ini adalah satelit buatan Boeing, dan kita akan memiliki dua satelit. Satu buatan Thales Alenia Space Prancis, dan yang kedua buatan Boeing Amerika Serikat. Dua-duanya akan diluncurkan dengan roket pendorong Falcon 9-5500 milik perusahaan aerospace Elon Musk, SpaceX, dan diluncurkan melalui peluncuran Cape Canaveral di Florida,” jelasnya.

Pada saat yang bersamaan, proses produksi Satelit Satria-1 saat ini sudah mencapai sekitar 70%.

“Menurut pabrikan pembuat satelit Thales Alenia Space, akan diluncurkan masih sesuai jadwal yaitu pada Juni tahun 2023 dan beroperasi komersial di tahun 2023 kuartal keempat,” ungkapnya.

Lebih Efisien
Menkominfo menyatakan, saat ini sudah ada 350 ribu titik layanan publik yang mendapat layanan jaringan pita lebar. Sisa titik layanan publik perlu dilayani dengan pengadaan satelit telekomunikasi.

Baca Juga: Kominfo: Proses Pembangunan Satelit Satria-1 Mencapai 70 Persen

“Dengan jumlahnya saat ini, tidak kurang dari 150 ribu titik yang belum mendapat layanan internet. Dengan demikian, maka satelit yang dibangun untuk kepentingan Indonesia sebesar 300 Gbps,” jelasnya.

Rata-rata benchmark harga sewa kapasitas satelit di dunia berkisar 400 dola AS per Mbps per bulan. Dari waktu ke waktu, harga sewa itu menurun. Menurut Menkominfo, saat ini harga sewa berada di kisaran 150 dolar AS per Mbps per bulan.

“Namun demikian, Satelit Satria dan Hot Backup mampu membuatnya menjadi lebih efisien dengan biaya sekitar 45 dolar AS per Mbps per bulan. Itulah salah satu kombinasi pilihan jenis-jenis satelit. Kita memilih satelit telekomunikasi yang besar agar biaya per Mbps menjadi lebih efisien,” tandasnya.

Dalam acara itu, Johnny menyaksikan seremoni penandatanganan dua kontrak pengadaan antara Kementerian Kominfo dengan Kemitraan Nusantara Jaya. Kontrak pertama ditandangani Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo, Anang Latif; Direktur Utama PT Satelit Nusantara 5, Agus Budi Cahyono; Direktur PT Palapa Satelit Nusa Sejahtera, Raffi Tawar; Dua Direktur dari PT DSST MAS Gemilang, Alex Sutanto dan Paulus Yuniardi; Direktur Utama PT Palapa Satelit Nusa Sejahtera, J. Indri Priatmojo dan Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara, Adi Rahman Adiwoso.

Untuk kontrak yang kedua, penandatanganan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Komitmen Bkti Kominfo, Mutsla Adlan bersama mitra terkait.

Hadir dalam acara itu, Dewan Pengawas dan Direksi Bakti Kementerian Kominfo, Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo, Dodi Setiadi; Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo, Ismail; Direktur PPKBLU Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Agung Yulianto; Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam, Rus Nurhadi dan pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian Kominfo.