Suara.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB Luqman Hakim menilai pemerintah harus menanggapi serius atas penangkapan salah satu pegawai negeri sipil (PNS) yang diduga merupakan pelaku teroris di Tangerang.
Sebab bukan tidak mungkin, ada lagi PNS lain di luar yang juga terafiliasi jaringan teroris. Bahkan mereka yang berada di TNI dan Polri.
"Saya meminta pemerintah tidak menganggap sepele masalah radikalisme dan terorisme ini. Perlu dilakukan screening pada ASN, TNI dan Polri untuk memetakan pengaruh ideologi radikalisme dan terorisme sampai pada masing-masing individu," kata Luqman kepada wartawan, Rabu (16/3/2022).
Setelah dikategorikan berdasarkan tingkat keterpengaruhan, lanjut Luqman nantinya bisa dikelompokkan kembali siapa saja yang masih bisa ditangani dan mana yang tidak.
"Dapat dikelompoklan siapa-siapa yang masih bisa disembuhkan atau dinormalisasi dan siapa-siapa yang harus diamputasi/dipecat dari institusinya," kata Luqman.
Ia juga menekankan pentingnya penyaringan yang ketat dalam merekrut colon PNS serta TNI dan Polri Penyaringan harus betul-betul mampu mendeteksi pengaruh ideologi radikalisme dan terorisme dalam diri seseorang.
"Dan, tidak boleh ada toleransi bagi yang telah terpapar ideologi radikalisme dan terorisme untuk diterima pada ketiga instansi negara tersebut," kata Luqman.
Sebelumnya Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melakukan penangkapan terhadap satu terduga teroris di Tangerang, Banten. Sosok yang ditangkap itu merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinsial TO.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, penangkapan dilakukan pada Selasa (15/3/2022) sekitar pukul 04.52 WIB. Adapun lokasi penangkapan berlangsung di kawasan Perumahan Samawa Village, Jatimulya, Sepatan, Tangerang.
Baca Juga: Berita Pilihan Suara Jakarta: Rute Parade MotoGP, PNS Kabupaten Tangerang Ditangkap Densus 88
"Penangkapan pukul 04.52 WIB. Tersangka laki-laki atas nama TO," kata Ramadhan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/3/2022).
Ramadhan menjelaskan, TO merupakan terduga teroris yang tergabung dalam jaringan Jamaah Islamiyah (JI). Kata dia, TO tergabung dalam cabang DKI Jakarta.
"Kelompok Jamaah Islamiyah di wilayah Satgaswil DKI Jakarta," papar Ramadhan.
Hanya saja, Ramadhan belum membeberkan secara rinci terkait kronologi penangkapan maupun peran serta dari TO dalam jaringan JI. Dia hanya menyebut TO merupakan seorang PNS.
"Tersangka TO seorang PNS atau ASN," pungkas Ramadhan.
Berita Terkait
-
Empat Terduga Teroris Terkait Jaringan JI Ditangkap di Banten, Begini Peran Mereka dari Penelusuran Polisi
-
Berita Pilihan Suara Jakarta: Rute Parade MotoGP, PNS Kabupaten Tangerang Ditangkap Densus 88
-
Dibekuk Densus 88, Terduga Teroris TO Terancam Diberhentikan Sementara sebagai PNS
-
Kelompok Jamaah Islamiyah Bukan Cuma Targetkan PNS Agar Berbaiat, Begini Pengakuan Eks Napi Teroris
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu