Suara.com - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Hidayatullah memberikan komentar mengenai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hidayatullah memberikan kritik mengenai proyek IKN Nusantara.
Menurutnya, biaya yang akan dikeluarkan untuk pembangunan IKN pasti besar.
Ia merasa tak yakin dengan pemerintah yang akan melakukan pembangunan IKN tersebut.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Hidayatullah menyinggung soal proyek tol laut yang dinilai gagal.
Hidayatullah mengatakan, mengubah wilayah kosong menjadi IKN merupakan tugas yang kompleks bagi pemerintah.
"Berbagai infrastruktur yang memadai perlu dibangun guna menunjang kegiatan perekonomian. Berdasar catatan kami, dalam periode pemerintahan Joko Widodo, terdapat pembangunan infrastruktur yang dinilai gagal mencapai tujuannya," kata Hidayatullah, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Kamis (17/3/2022).
Lebih lanjut, Hidayatullah mengatakan, proyek tol laut yang digencarkan sejak 2015 merupakan program kerja pemerintah yang gagal.
Padahal, anggaran yang direalisasikan untuk tol laut mencapai Rp 1,61 triliun untuk periode tahun 2016=2020.
Baca Juga: Moeldoko: Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur Sudah Final dan Tidak Perlu Lagi Diperdebatkan
Kemudian, puncaknya ada pada tahun 2020 yang mencapai Rp 364,14 miliar.
"Total anggaran yang tergolong signifikan ini belum mencakup biaya pembangunan kapal yang mencapai Rp50 triliun. Namun, sangat disayangkan bahwa berbagai upaya menggelontorkan dana sangat fantastis ini belum memberikan hasil yang optimal guna mencapai orientasi kebijakan," jelasnya.
Ia menambahkan, bahwa disparitas harga antara daerah Barat seperti DKI Jakarta dengan Makassar, Manokwari, dan Papua pada 2021 tidak mengalami penurunan yang signifikan.
"Misalnya, harga komoditas bawang merah 60 persen lebih tinggi di Indonesia bagian timur dibandingkan dengan Indonesia bagian Barat. Sedangkan pada tahun 2016, disparitas harga untuk komoditas yang sama hanyalah 20 persen," bebernya.
Menurutnya, kegagalan tol laut menimbulkan keraguan terkait proyek IKN.
"Misalnya, harga komoditas bawang merah 60 persen lebih tinggi di Indonesia bagian timur dibandingkan dengan Indonesia bagian Barat. Sedangkan pada tahun 2016, disparitas harga untuk komoditas yang sama hanyalah 20 persen," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Ditinggal Softbank, Luhut Utus Tim Khusus ke Arab Saudi Jaring Investor IKN Nusantara
-
Ada Kabar Harga Tanah di Ibu Kota Negara IKN Nusantara Naik 10 Kali Lipat
-
Moeldoko: Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur Sudah Final dan Tidak Perlu Lagi Diperdebatkan
-
BSSN akan Bangun Pusat Data di IKN
-
Gara-gara Agenda Ritual Kendi Nusantara di Titik Nol IKN, Buya Gusrizal dan Anggota DPRD Sumbar Fraksi PKS Memanas
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 5 Rekomendasi Bedak Tabur untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Halus dan Segar
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik November 2025, Cocok Buat PUBG Mobile
-
Ratusan Hewan Ternak Warga Mati Disapu Awan Panas Gunung Semeru, Dampak Erupsi Makin Meluas
-
Profil Victor Hartono: Pewaris Djarum, Dicekal Negara Diduga Kasus Pajak
-
Dugaan Korupsi Miliaran Rupiah, Kejati DIY Geledah Kantor BUKP Tegalrejo Jogja
-
Fakta-fakta Gangguan MRT Kamis Pagi dan Update Penanganan Terkini
Terkini
-
Dissenting Opinion, Hakim Ketua Sebut Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Harusnya Divonis Lepas
-
Komisi III 'Spill' Revisi UU Polri yang Bakal Dibahas: Akan Atur Perpanjangan Batas Usia Pensiun
-
Jadi Pondasi Ekonomi Daerah, Pemprov Jateng Beri Perhatian Penuh pada UMKM
-
Buntut Demo Agustus Ricuh, 21 Aktivis Didakwa Hina Presiden dan Lawan Aparat
-
Demi Yakinkan Pensiunan, KPK Rela Pinjam Uang Tunai Rp300 Miliar untuk Dipamerkan
-
Drama Pohon Tumbang Usai, MRT Jakarta Kembali Normal Jelang Jam Pulang Kantor
-
Divonis 4,5 Tahun Penjara, Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi 'Mengadu' ke Prabowo: Mohon Perlindungan
-
Tidak Diumumkan Besok? Menaker Bocorkan Kenaikan Upah Minimum 2026 Tidak Satu Angka, Ini Alasannya
-
KPK Jelaskan Alasan Pamer Duit Rp300 Miliar yang Diserahkan ke PT Taspen
-
Dicekal ke Luar Negeri, Roy Suryo Cs Wajib Lapor Seminggu Sekali