Suara.com - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Hidayatullah memberikan komentar mengenai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hidayatullah memberikan kritik mengenai proyek IKN Nusantara.
Menurutnya, biaya yang akan dikeluarkan untuk pembangunan IKN pasti besar.
Ia merasa tak yakin dengan pemerintah yang akan melakukan pembangunan IKN tersebut.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Hidayatullah menyinggung soal proyek tol laut yang dinilai gagal.
Hidayatullah mengatakan, mengubah wilayah kosong menjadi IKN merupakan tugas yang kompleks bagi pemerintah.
"Berbagai infrastruktur yang memadai perlu dibangun guna menunjang kegiatan perekonomian. Berdasar catatan kami, dalam periode pemerintahan Joko Widodo, terdapat pembangunan infrastruktur yang dinilai gagal mencapai tujuannya," kata Hidayatullah, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Kamis (17/3/2022).
Lebih lanjut, Hidayatullah mengatakan, proyek tol laut yang digencarkan sejak 2015 merupakan program kerja pemerintah yang gagal.
Padahal, anggaran yang direalisasikan untuk tol laut mencapai Rp 1,61 triliun untuk periode tahun 2016=2020.
Baca Juga: Moeldoko: Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur Sudah Final dan Tidak Perlu Lagi Diperdebatkan
Kemudian, puncaknya ada pada tahun 2020 yang mencapai Rp 364,14 miliar.
"Total anggaran yang tergolong signifikan ini belum mencakup biaya pembangunan kapal yang mencapai Rp50 triliun. Namun, sangat disayangkan bahwa berbagai upaya menggelontorkan dana sangat fantastis ini belum memberikan hasil yang optimal guna mencapai orientasi kebijakan," jelasnya.
Ia menambahkan, bahwa disparitas harga antara daerah Barat seperti DKI Jakarta dengan Makassar, Manokwari, dan Papua pada 2021 tidak mengalami penurunan yang signifikan.
"Misalnya, harga komoditas bawang merah 60 persen lebih tinggi di Indonesia bagian timur dibandingkan dengan Indonesia bagian Barat. Sedangkan pada tahun 2016, disparitas harga untuk komoditas yang sama hanyalah 20 persen," bebernya.
Menurutnya, kegagalan tol laut menimbulkan keraguan terkait proyek IKN.
"Misalnya, harga komoditas bawang merah 60 persen lebih tinggi di Indonesia bagian timur dibandingkan dengan Indonesia bagian Barat. Sedangkan pada tahun 2016, disparitas harga untuk komoditas yang sama hanyalah 20 persen," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Ditinggal Softbank, Luhut Utus Tim Khusus ke Arab Saudi Jaring Investor IKN Nusantara
-
Ada Kabar Harga Tanah di Ibu Kota Negara IKN Nusantara Naik 10 Kali Lipat
-
Moeldoko: Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur Sudah Final dan Tidak Perlu Lagi Diperdebatkan
-
BSSN akan Bangun Pusat Data di IKN
-
Gara-gara Agenda Ritual Kendi Nusantara di Titik Nol IKN, Buya Gusrizal dan Anggota DPRD Sumbar Fraksi PKS Memanas
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Donald Trump Makin Berani! Ketua The Fed Jerome Powell Dihadapkan Kasus Kriminal
-
Gegara Bobby Nasution Tak Dipanggil, Boyamin MAKI Temui Dewas KPK Bawa Bukti Rekaman Sidang
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono