Suara.com - Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Muhammad Isnur mengatakan, pernyataan Presiden Joko Widodo yang tidak setuju penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tak bisa dipercaya.
"Jadi pak Jokowi setiap ucapannya kita nggak bisa percaya apa yang diucapkan sekarang besok berubah," kata Isnur dalam jumpa pers bertajuk Bunyikan Tanda Bahaya secara virtual, Sabtu (19/3/2022).
Hal ini menyusul isu penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden yang digelontarkan pimpinan partai politik pendukung pemerintahan Jokowi.
Jokowi sebelumnya mengatakan perpanjangan masa jabatan presiden menampar mukanya, namun saat ini ia menyatakan bahwa hal itu bagian dari demokrasi.
"Jadi bagaimana kita bisa memegang pernyataan pak Jokowi yang tadi dibilang pak Jokowi tidak mau. Kemudian dari periode usul presiden dia berubah. Sekarang awalnya menampar, yang kedua ia tidak setuju, yang ketiga sekarang itu wacana silakan. (Pernyataannya) Berubah," kata dia.
Isnur pun menyinggung sikap Jokowi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang semula menolak, dan akhirnya bersedia dicalonkan sebagai Presiden ketika itu.
Oleh karena itu, ketidakkonsistenan pernyataan Jokowi tersebut patut dikhawatirkan oleh masyarakat. Sebab bisa jadi di kemudian hari sikap Jokowi berubah soal penundaan Pemilu atau perpanjangan jabatan presiden.
"Karena bisa jadi pada hari ini kedelai, besok tempe, hari ini menolak besok menerima. Saya nggak tahu mendekati fase-fase konsolidasi memungkinkan, dukungan direkayasa semakin kuat dia bisa jadi berubah visi. Jadi kita patut khawatir sikap pak Jokowi," katanya.
Baca Juga: Jokowi Cabut Subsidi Minyak Goreng, KSP: Presiden Ingin Jaga Kepentingan Rakyat dan Pengusaha
Berita Terkait
- 
            
              Jokowi Cabut Subsidi Minyak Goreng, KSP: Presiden Ingin Jaga Kepentingan Rakyat dan Pengusaha
 - 
            
              Penundaan Pemilu Isu Serius, Sistematis dan Terstruktur, Ketua AJI: Jika Disetujui, Seperti Kembali ke Era Orde Baru
 - 
            
              Ketua YLBHI: Penundaan Pemilu 2024 Adalah Rencana Busuk, Bau Bangkainya Sudah di Depan Mata
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
 - 
            
              KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
 - 
            
              Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
 - 
            
              Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
 - 
            
              Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
 - 
            
              Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
 - 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid