Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengklaim 110 juta masyarakat mendukung penundaan Pemilu 2024.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Public Policy & Law Studies Centre Farco Siswiyanto mempertanyakan
apakah 110 juta akun pengguna media sosial yang diklaim Luhut asli atau hanya robot.
"Itu akun real atau akun robot?. Ini perlu diketahui bersama," ujar Farco dalam webinar "Penundaan Pemilu : Tinjauan Aspek Hukum dan Politik," secara virtual, Senin (21/3/2022)
Farco menuturkan bahwa dampak penundaan Pemilu 2024 di masyarakat juga harus dilihat.
"Dampak yang diperoleh dari suatu kebijakan ini seperti apa, ketika memang pemilihan umum ini ditunda pelaksanaannya, maka apakah ini memiliki dampak secara masif di tengah masyarakat," tutur Farco.
Ia juga menyoroti alasan penundaan Pemilu karena untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Menurutnya perekonomian baru tumbuh saat ini setelah sempat minus di 2020.
"Secara fakta kita lihat, percepatan vaksin 1 dan 2 , 3 sudah dilakukan, kemudian lembaga survei menyatakan masyarakat puas terhadap presiden Joko Widodo, kemudian ekonomi dengan demikian ekonomi tumbuh 3,69% setelah sempat - 2,07% di tahun tahun 2020. Apakah faktor ekonomi ini bisa dikatakan sebagai alasan?," papar Farco.
Bahkan Farco menyebut saat ini ada wacana bahwa Indonesia akan beralih dari pandrmi ke endemi. Ia menegaskan alasan penundaan Pemilu yang digaungkan pembantu Presiden Jokowi untuk pemulihan ekonomi kurang tepat.
"Ketika kita semua ini pandemi ini bahkan ada wacana ke endemi. Saya kira ketika gunakan alasan ekonomi kurang tepat, karena beberapa faktor telah kita lihat," katanya.
Baca Juga: Tolak Pemilu Ditunda, Perludem soal Big Data Luhut soal 110 Juta Warga: Basis Datanya Tak Jelas
Berita Terkait
-
Haris Azhar dan Fatia Jadi Tersangka, Rizal Ramli: Luhut Sudah Lupa Ajaran Gus Dur
-
Jadi Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik, Fatia Minta Luhut Cabut Laporan: Buka Fakta kalau Tak Terbukti
-
Tolak Pemilu Ditunda, Perludem soal Big Data Luhut soal 110 Juta Warga: Basis Datanya Tak Jelas
-
Ngaku Siap Ditahan Kasus "Lord Luhut", Fatia KontraS: Saya Sih Terima-terima Saja, Cuma...
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
Tak Mau Ceplas-ceplos Lagi! Menkeu Purbaya: Nanti Saya Dimarahin!
-
H-6 Kick Off: Ini Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17 2025
-
Harga Emas Hari Ini Turun: Antam Belum Tersedia, Galeri 24 dan UBS Anjlok!
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
Terkini
-
Papua Memanas! Mapolres Mamberamo Raya Diserang Massa, Banyak Polisi jadi Korban, Apa Pemicunya?
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
-
Swedia Ingin Kurangi Emisi Lewat Pajak Makanan Tak Ramah Lingkungan, Bisakah Ditiru?
-
Siswi MTs Sukabumi Akhiri Hidup, Isi Surat Ungkap Keinginan Pindah Sekolah karena Perilaku Teman
-
Dugaan Korupsi Whoosh Diusut KPK, PDIP: Bu Mega Sudah Ingatkan Sejak 2015
-
Yudo Sadewa Anak Menkeu Purbaya Kembali, Bawa Ramalan 'Ngeri': Dunia Dihantam Krisis Besar 2027-2032
-
Kenapa Keputusan Trump Buka Suaka Margasatwa Arktik untuk Pengeboran Minyak Tuai Kontroversi?
-
Parade 11 Purnawirawan Jenderal di Kantor Mahfud MD, Sinyal Darurat Selamatkan Polri?
-
Viral Kepergok Party, Beasiswa KIP-K Mahasiswi UNS Resmi Dicabut
-
Pemprov DKI Sulit Penuhi Subsidi Transjakarta Setelah DBH Dipangkas Pusat, Kini Tarifnya Bakal Naik