Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengklaim 110 juta masyarakat mendukung penundaan Pemilu 2024.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Public Policy & Law Studies Centre Farco Siswiyanto mempertanyakan
apakah 110 juta akun pengguna media sosial yang diklaim Luhut asli atau hanya robot.
"Itu akun real atau akun robot?. Ini perlu diketahui bersama," ujar Farco dalam webinar "Penundaan Pemilu : Tinjauan Aspek Hukum dan Politik," secara virtual, Senin (21/3/2022)
Farco menuturkan bahwa dampak penundaan Pemilu 2024 di masyarakat juga harus dilihat.
"Dampak yang diperoleh dari suatu kebijakan ini seperti apa, ketika memang pemilihan umum ini ditunda pelaksanaannya, maka apakah ini memiliki dampak secara masif di tengah masyarakat," tutur Farco.
Ia juga menyoroti alasan penundaan Pemilu karena untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Menurutnya perekonomian baru tumbuh saat ini setelah sempat minus di 2020.
"Secara fakta kita lihat, percepatan vaksin 1 dan 2 , 3 sudah dilakukan, kemudian lembaga survei menyatakan masyarakat puas terhadap presiden Joko Widodo, kemudian ekonomi dengan demikian ekonomi tumbuh 3,69% setelah sempat - 2,07% di tahun tahun 2020. Apakah faktor ekonomi ini bisa dikatakan sebagai alasan?," papar Farco.
Bahkan Farco menyebut saat ini ada wacana bahwa Indonesia akan beralih dari pandrmi ke endemi. Ia menegaskan alasan penundaan Pemilu yang digaungkan pembantu Presiden Jokowi untuk pemulihan ekonomi kurang tepat.
"Ketika kita semua ini pandemi ini bahkan ada wacana ke endemi. Saya kira ketika gunakan alasan ekonomi kurang tepat, karena beberapa faktor telah kita lihat," katanya.
Baca Juga: Tolak Pemilu Ditunda, Perludem soal Big Data Luhut soal 110 Juta Warga: Basis Datanya Tak Jelas
Berita Terkait
-
Haris Azhar dan Fatia Jadi Tersangka, Rizal Ramli: Luhut Sudah Lupa Ajaran Gus Dur
-
Jadi Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik, Fatia Minta Luhut Cabut Laporan: Buka Fakta kalau Tak Terbukti
-
Tolak Pemilu Ditunda, Perludem soal Big Data Luhut soal 110 Juta Warga: Basis Datanya Tak Jelas
-
Ngaku Siap Ditahan Kasus "Lord Luhut", Fatia KontraS: Saya Sih Terima-terima Saja, Cuma...
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan