Suara.com - Parlemen Pakistan sepakat menggelar Sidang Istimewa pada Jumat, (25/3), untuk memakzulkan Perdana Menteri Imran Khan. Nasib politiknya kini ditentukan belasan kader partai yang membelot ke kubu oposisi.
Hingga beberapa pekan lalu, Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, masih berusaha meyakinkan anggota fraksi Partai Gerakan Pakistan untuk Keadilan (PTI) untuk bertobat.
"Kembalilah, kalian akan dimaafkan,” serunya dalam sebuah pidato publik, "seperti ayah memaafkan anak-anaknya.”
Namun sikapnya berubah agresif, seiring keputusan parlemen pada Minggu (20/3), untuk menggelar Sidang Istimewa hari Jumat depan.
Pada Senin (21/3), Kejaksaan Agung Pakistan mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung untuk mendiskualifikasi kader partai yang mendukung Mosi Tidak Percaya oleh partai-partai oposisi.
"Pertanyaan dasarnya,” kata Jaksa Agung Khalid Jawed Khan, "seberapa signifikan suara yang dikumpulkan oleh anggota parlemen yang bersangkutan.”
Pembelotan belasan anggota fraksi PTI itu membuat koalisi pemerintah kehilangan porsi mayoritas dengan 172 suara di parlemen.
Adapun kubu oposisi saat ini berkekuatan 163 kursi. Dengan suara tambahan dari pemnbelot fraksi partai pemerintah, pemakzulan Imran Khan diyakini hanya tinggal hitungan hari.
Petisi kejaksaan kepada Mahkamah Agung dirancang untuk mencegah kader partai yang membelot untuk bisa menghadiri Sidang Istimewa.
Pertikaian di tubuh koalisi Sejak sebulan silam, partai-partai oposisi di Pakistan berusaha menggalang suara demi menjatuhkan PM Khan.
Dia dituduh melakukan wanprestasi di bidang ekonomi, birokrasi dan kebijakan luar negeri. Pakistan saat ini menghadapi lonjakan angka inflasi yang diperparah dengan defisit anggaran dan anjloknya cadangan devisa luar negeri.
Khan berusaha mengendalikan situasi dengan menurunkan harga bahan bakar dan listrik. Namun upayanya itu dinilai tidak cukup.
Koalisi oposisi antara lain terdiri dari Partai Liga Muslim Pakistan (PML-N) dan Partai Rakyat Pakistan (PPP) bentukan Nawaz Sharif dan Benazir Bhutto.
"Mereka punya jumlah yang cukup,” untuk Mosi Tidak Percaya, "bahkan lebih dari itu,” kata Pervaiz Elahi, salah satu ketua partai koalisi Imran Khan, Selasa (15/3) silam.
"Dia 100 persen dalam bahaya,” kata rekan koalisinya itu. Dia merujuk pada empat partai kecil yang menyumbang 20 kursi bagi koalisi pemerintah. "Mereka sekarang condong ke arah oposisi,” imbuh Elahi.
Berita Terkait
-
Memperkuat Diplomasi Budaya, Indonesian Corner Dibuka di Islamabad
-
Kalah dari Pakistan, Timnas Voli Putra Indonesia Gagal ke Final AYG 2025
-
Serangan Udara Picu Eskalasi Konflik Afghanistan-Pakistan: Puluhan Tewas, Rusia Merespon!
-
Pakistan Berduka: Korban Banjir Melonjak Drastis
-
Merah Putih yang Ternoda, Saat Kreator Menuntut Keadilan
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025