Suara.com - Nama Harun Masiku sempat menjadi trending topic di Twitter gegara celotehan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Firli sebelumnya menilai PDIP dapat menjadi pelopor anti-korupsi. Sontak, hal itu memicu sorotan tajam warganet.
Warganet ramai membahas sejumlah nama koruptor yang berasal dari partai tersebut di media sosial, salah satunya Harun Masiku. Hingga kini, tersangka kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan itu masih belum bisa ditemukan.
Padahal, Politikus PDIP itu sudah menjadi buronan internasional sejak 30 Juli 2021. KPK sendiri sudah menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka kasus korupsi pada Januari 2020.
Harun diduga melakukan suap senilai Rp 900 juta kepada Wahyu Setiawan, demi memudahkan langkah para politikus PDIP melenggang dengan mudah ke Senayan sebagai anggota DPR jalur PAW. Sudah berjalan lebih dari dua tahun, keberadaan Harun Masiku masih juga tidak ditemukan oleh lembaga antirasuah tersebut.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga, terdapat dua alasan yang menjadi dasar mengapa KPK tidak bisa menemukan keberadaan tersangka dugaan tindak pidana suap pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019-2024 itu.
Berikut dua faktor yang menjadi dasar alasan mengapa Harun Masiku tak kunjung ditemukan, yakni faktor internal dan juga faktor eksternal.
1. Rendahnya Komitmen Pimpinan KPK
Kurangnya komitmen para pemimpin KPK menjadi faktor internal mengapa lembaga antirasuah itu tak juga berhasil menemukan Harun Masiku. Terdapat beberapa indikator mengapa bisa disebut demikian.
Salah satunya yaitu ketika pimpinan KPK memiliki keinginan untuk memulangkan paksa penyidik perkara tersebut ke instansi asal. Indikator lain yang bisa dilihat adalah saat kegagalan KPK ketika hendak menyegel kantor PDI-P.
Kemudian saat pemecatan sejumlah penyelidik dan penyidik yang selama ini menangani kasus tersebut, dengan diselenggarakannya Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam kurun waktu yang terbilang sangat cepat.
2. Dugaan Adanya Pihak yang Melindungi Harun
Dugaan lain yang bisa dijadikan alasan mengapa yaitu adanya pihak yang melindungi Harun dan tidak ingin terduga kasus korupsi tersebut tertangkap. Hal tersebut memperkuat indikasi adanya pejabat teras partai politik yang terlibat.
Seandainya Harun Masiku tertangkap, maka besar kemungkinan beberapa pejabat besar di partai politik tersebut juga turut terseret kasus hukum. Hal itu menjadi faktor eksternal, sulitnya Harun Masiku untuk bisa ditaklukan sehingga menjadi buron sampai menginjak tahun 2022.
Kontributor : Syifa Khoerunnisa
Berita Terkait
-
Sindir Ketua KPK Firli Bahuri, Netizen: Juliari Batubara dan Harun Masiku Gak Jadi Duta Anti-Korupsi, Pak?
-
Profil Im Kamaludin, Bocah 'Buronan Internasional' yang Acungkan Jari Tengah ke Siwon Super Junior
-
Pembangunan IKN Nusantara Disorot KPK, Bentuk Satuan Tugas Biar Tak Ada Penyelewengan
-
Nongol di Acara Pendidikan Kader PDIP, Firli Bahuri: KPK Ingin Anti-Korupsi Jadi Budaya
-
Sosok Cak Nun Disorot Gara-gara Komentar Megawati Soal Minyak Goreng
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra