Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, mendorong partai politik untuk turut serta membangun dan memiliki karakter dan budaya anti korupsi. Hal itu disampaikan Firli dihadapan para kader PDIP yang mengikuti Pendidikan Kader Nasional (PKN) Angkatan II Tahun 2022 PDIP di Jakarta, Selasa, (22/3/2022).
"KPK ingin mengubah korupsi itu budaya, menjadi anti korupsi adalah budaya," kata Firli.
Firli menyampaikan, beberapa permasalahan yang sedang dihadapi saat ini seperti korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme. Ia memaparkan sejumlah pendekatan yang dilakukan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Pemberantasan korupsi membutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional," ungkapnya.
Firli menyebutkan budaya anti korupsi belum mapan hidup dalam penyelenggara negara dan seluruh anak bangsa. Ia berharap semua anak bangsa ikut aktif, baik yang di legislatif, eksekutif dan partai politik pun punya peran dalam hal tersebut.
Apalagi, kata dia, parpol menjadi sentral dan memiliki kedudukan strategis dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Parpollah yang menentukan segala lapisan kepemimpinan.
"Saya kira PDIP bisa menjadi pelopor dalam budaya anti korupsi," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengapresiasi kesediaan Ketua KPK tampil di acara pendidikan kader PDIP. Menanggapi paparan Firli, bahwa perlunya menerapkan budaya anti korupsi, kata Hasto, bisa dimulai dari cara berpikir positif yang anti korupsi.
"Materi yang disampaikan Pak Firli menjadi energi bagi PDI Perjuangan. Kehadiran Pak Firli secara langsung tidak akan sia-sia, dan karenanya semua kader Partai harus terlibat dalam membangun budaya anti korupsi yang dimulai dari cara berpikir yang bebas dari penyalahgunaan kekuasaan," kata Hasto.
Hasto pun membeberkan mekanisme di internal PDIP yang mendukung komitmen anti korupsi, membuka ruang besar melalui merit system dan termasuk melakukan pembenahan di internal melalui aturan organisasi.
"Dalam budaya anti korupsi, harus dijabarkan dalam kerangka organisasi melalui ketetapan kita, values/nilai dalam berpartai dimana dari ideologi Pancasila kita diajarkan nilai keadilan sosial. Bersikap adil dimulai dari pikiran, alam rasa. Bersikap adil untuk kepentingan rakyat Indonesia juga suatu landasan filosofis yang harusnya anti korupsi. Nilai kemanusiaan, ketuhanan menjadi dasar dari perjuangan kita agar korupsi betul-betul dapat kita perangi bersama," tandasnya.
Berita Terkait
-
Banyak Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri, ICW Desak Dewas Segera Periksa Ketua KPK
-
Firli Bahuri Dilaporkan Lagi atas Dugaan Pelanggaran Etik SMS Blast, KPK: Kami Serahkan Sepenuhnya ke Dewan Pengawas
-
Ketua KPK Firli Bahuri Dilaporkan Mantan Pegawai ke Dewan Pengawas Terkait Ini
-
Gugat Jokowi hingga Firli Bahuri ke PTUN, Kuasa Hukum Korban TWK: Rekomendasikan Korban Jadi ASN KPK, Bukan di Polri
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
-
HUT ke 68 Bank Sumsel Babel, Jajan Cuma Rp68 Pakai QRIS BSB Mobile
-
6 Rekomendasi HP Snapdragon Paling Murah untuk Kebutuhan Sehari-hari, Mulai dari Rp 1 Jutaan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
Terkini
-
Saya Tanggung Jawab! Prabowo Ambil Alih Utang Whoosh, Sindir Jokowi?
-
Said Didu Curiga Prabowo Cabut 'Taring' Purbaya di Kasus Utang Whoosh: Demi Apa?
-
Tragedi KKN UIN Walisongo: 6 Fakta Pilu Mahasiswa Terseret Arus Sungai Hingga Tewas
-
Uya Kuya Dinyatakan Tidak Melanggar Kode Etik, Kini Aktif Lagi Sebagai Anggota DPR RI
-
Dendam Dipolisikan Kasus Narkoba, Carlos dkk Terancam Hukuman Mati Kasus Penembakan Husein
-
Sidang MKD: Adies Kadir Dinyatakan Tidak Melanggar Kode Etik, Diaktifkan Kembali sebagai Anggota DPR
-
Kronologi Guru di Trenggalek Dihajar Keluarga Murid di Rumahnya, Berawal dari Sita HP Siswi di Kelas
-
Mendadak Putra Mahkota Raja Solo Nyatakan Naik Tahta Jadi PB XIV di Hadapan Jasad Sang Ayah
-
IKJ Minta Dukungan Dana Abadi Kebudayaan, Pramono Anung Siap Tindaklanjuti
-
PLN Perkuat Transformasi SDM di Forum HAPUA WG5 ke-13 untuk Dukung Transisi Energi Berkelanjutan