Suara.com - Negara-negara kaya harus mengakhiri produksi minyak dan gas mereka pada 2034 untuk membatasi pemanasan global pada 1,5 derajat Celsius, menurut sebuah laporan yang dirilis Selasa (22/3).
Analisis setebal 70 halaman dari Pusat Penelitian Tyndall Centre for Climate Change Research muncul saat hampir 200 negara memulai negosiasi dua minggu untuk memvalidasi penilaian penting tentang opsi untuk mengurangi polusi karbon dan mengekstraksi CO2 dari udara.
Tujuan menyeluruh, yang diabadikan dalam Perjanjian Paris 2015, adalah untuk membatasi pemanasan global "jauh di bawah" 2°C, dan 1,5°C jika memungkinkan.
Serangkaian penelitian sejak 2015 telah mengkonfirmasi, target yang lebih rendah sejauh ini merupakan ambang batas yang lebih aman.
Beberapa negara miskin hanya menghasilkan persentase kecil dari output global bahan bakar fosil. Tetapi sangat bergantung pada pendapatan itu, sehingga menghilangkan pendapatan ini dengan cepat dapat melemahkan stabilitas ekonomi atau politik mereka, kata laporan Tyndall Center.
Negara-negara seperti Sudan Selatan, Republik Kongo dan Gabon hanya memiliki pendapatan ekonomi kecil selain dari produksi minyak dan gas.
Sebaliknya, negara-negara kaya yang merupakan produsen utama minyak dan gas, akan tetap kaya bahkan jika pendapatan dari bahan bakar fosil dihilangkan.
Pendapatan minyak dan gas, misalnya, menyumbang delapan persen ke Produk Domestik Bruto (PDB) Amerika Serikat, tetapi tanpa pendapatan itu PDB per kapita AS masih sekitar USD 60.000 -- tertinggi kedua di dunia di antara negara-negara penghasil minyak dan gas, menurut laporan itu.
Negara kaya harus bantu negara miskin
Baca Juga: Itera Buka 2 Prodi Baru, Prodi Prodi Rekayasa Minyak dan Gas Pertama di Indonesia
"Kami menggunakan PDB per kapita yang tersisa setelah kami menghapus pendapatan dari minyak dan gas sebagai indikator kapasitas," kata penulis utama laporan itu, Kevin Anderson, profesor energi dan perubahan iklim di University of Manchester. Ada 88 negara di dunia yang memproduksi minyak dan gas.
"Kami menghitung jangka penghapusan emisi untuk semuanya konsisten dengan target suhu Perjanjian Paris," kata Anderson kepada kantor berita AFP.
"Kami menemukan, negara-negara kaya harus berada pada produksi minyak dan gas nol di tahun 2034."
Negara-negara yang paling miskin dapat terus berproduksi hingga tahun 2050, menurut perhitungan itu, dan negara-negara lain seperti Cina dan Meksiko berada di antara keduanya.
Ketika negara-negara menandatangani perjanjian iklim Paris, negara-negara kaya menyatakan siap mengambil langkah-langkah yang lebih besar dan lebih cepat untuk mendekarbonisasi ekonomi mereka, dan berjanji memberikan dukungan keuangan untuk membantu negara-negara miskin.
PBB lalu meminta negara-negara kaya OECD untuk menghentikan penggunaan batu bara secara bertahap pada tahun 2030, dan seluruh dunia pada tahun 2040.
Berita Terkait
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Wujudkan Hunian dan Kendaraan Impian di BRI Consumer Expo 2026
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Ukraina Terancam Krisis Senjata Akibat Amerika Serikat Terlalu Fokus Urus Perang Iran
-
Amerika Serikat Kirim Kapal Induk Ketiga ke Timur Tengah, Tekan Iran Percepat Negosiasi Damai
-
Italia Ganti Patung Yesus yang Dirusak Tentara Israel di Lebanon
-
Pengadilan Kriminal Internasional Adili Rodrigo Duterte Atas Tuduhan Pembunuhan Massal di Filipina
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana
-
BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi