Suara.com - Kementerian Luar Negeri telah memulangkan 12 Warga Negara Indonesia dari Ukraina ke Indonesia. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, mengatakan 12 WNI beserta 1 warga Ukraina, telah dievakuasi dari Kota Chernihiv, Dnipro dan Kiev, Ukraina.
"WNI terdiri dari sembilan warga negara kita yang ada di Chernihiv, 2 Warga Negara Indonesia yang dari Dnipro, dan satu Warga Negara Indonesia yang ada Kiev beserta 1 Warga Negara Ukraina, ini adalah orang tua dari dua anak dari Dnipro telah tiba di Jakarta," ujar Judha dalam press briefing secara virtual, Kamis (24/3/2022).
Judha menuturkan 12 WNI dan satu WN Ukraina tersebut telah tiba di Jakarta pada 21 Maret 2022. Mereka kata Judha, telah menjalani proses karantina dan dinyatakan selesai menjalani karantina.
"Mereka telah menjalani proses karantina sesuai dengan protokol kesehatan dari satgas covid dan pada tanggal 22, mereka sudah dinyatakan bebas dari karantina dan bekerja sama dengan rekan-rekan BP2MI," ucap dia.
Selain itu, Judha menuturkan sembilan WNI yang merupakan pekerja migran dari Chernihiv, Ukraina telah dipulangkan ke Binjai, Sumatera Utara.
Sembilan WNI tersebut kata Judha, telah berkumpul bersama keluarga.
"Kami telah memulangkan khususnya sembilan WNI kita yang juga pekerja migran kita dari Chernihiv ke daerah asal mereka yaitu di Binjai Sumatera utara dan saat ini Alhamdulillah mereka berkumpul kembali bersama keluarga," paparnya.
Lebih lanjut, Judha menjelaskan, bahwa total 133 WNI yang telah berhasil dievakuasi.
"Demikian proses evakuasi WNI dari Ukraina telah selesai dengan total. WNI yang berhasil kita evakuasi sebanyak 133," tutur Judha.
Baca Juga: Laju Rusia Tertahan, Tentara Lari Usai Ada Perlawanan Sengit di Voznesensk
Sedangkan kata Judha, sebanyak 23 WNI yang memilih menetap di Ukraina. Judha menuturkan KBRI Kiev terus menjalin komunikasi dengan 23 WNI tersebut.
"Ada 23 WNI yang memilih sejak awal untuk tetap tinggal di Ukraina dalam hal ini KBRI Kiev yang tetap beroperasi terus menjalin komunikasi dengan mereka dan memonitor kondisi mereka," katanya.
Berita Terkait
-
Fantastis! Inggris Kirim Bantuan 6.000 Rudal dan Jutaan Pound ke Ukraina
-
Laju Rusia Tertahan, Tentara Lari Usai Ada Perlawanan Sengit di Voznesensk
-
Invasi Rusia ke Ukraina Menyulitkan Pengendalian Tuberkulosis, Terutama Jenis yang Resisten Obat
-
Profil Hector Bellerin, Pemain yang Lantang Kritik FIFA dan UEFA soal Konflik Rusia-Ukraina
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?