Suara.com - Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengaku tak masalah jika Partai Amanat Nasional atau PAN diakomodir masuk dalam kabinet pemerintahan oleh Presiden Joko Widodo. Namun ia mewanti-wanti agar PAN tak mengganggu PKB.
"Yang penting jangan ganggu posisi PKB. Silakan masuk (kabinet), tapi jangan ganggu PKB," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3/2022).
Cak Imin meminta agar PAN tak mengganggu jatah kursi menteri milik PKB dalam kabinet. Jika terjadi, menurutnya, konflik malah muncul seperti layaknya Rusia-Ukraina.
"Silakan, asal enggak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, bisa Ukraina lawan Rusia nanti. Masa PAN lawan PKB?," tuturnya.
Sementara sisi lain, Cak Imin mengatakan, tak melihat tanda-tanda Presiden Jokowi akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.
Cak Imin mengaku bahkan dirinya sempat bertemu dengan Jokowi di Bali. Namun, dalam pertemuan itu tak ada cerita soal reshuffle.
"Saya ketemu beliau di Bali juga tak ada cerita reshuffle," tuturnya.
PAN Disebut Bakal Dapat Jatah dari Jokowi
Diketahui, Partai Amanat Nasional (PAN) disebut-sebut bakal dapat kursi menteri dan wakil menteri jika ada reshuffle. Bahkan nama Bima Arya yang merupakan Wali Kota Bogor tersebut bakal masuk kabinet.
Baca Juga: Bertemu Dubes Rusia, Cak Imin Harap Putin Tetap Hadir di KTT G20 Bali
Terkait itu, pihak Istana ikut buka suara untuk menjawab kabar tersebut. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengungkapkan belum ada informasi resmi terkait kabar yang berhembus tersebut.
"Belum ada (informasi)," kata Heru saat dikonfirmasi Suara.com, Senin (21/3/2022).
Menanggapi hal itu, Bima Arya mengatakan, bahwa dirinya tidak masuk rekomendasi dari PAN untuk kabinet Indonesia Maju.
"Setahu saya, nama saya tidak direkomendasikan. Tidak ada dalam rekomendasi partai, mungkin karena saya masih punya tanggung jawab di Bogor," kata Bima Arya belum lama ini.
Ia menuturkan hingga saat ini PAN belum menerima berita atau informasi secara resmi langsung dari Istana atau Presiden Joko Widodo.
Wacana perombakan kabinet Indonesia Maju yang digadang-gadang pada Maret ini hanya bersumber dari beberapa sumber internal partai. Wali kota Bogor itu akan fokus pada pekerjaannya hingga 2023 sesuai ketentuan Pemilu yang berlaku.
Berita Terkait
-
Jadi Sorotan di MotoGP Mandalika, Pawang Hujan Rara Ternyata Sering Diminta Hadir saat Jokowi Kampanye
-
Tiru Jokowi, Giring Sarungan dan Kemah di IKN: Ingin Merasakan Ngantor di Sini
-
Bertemu Dubes Rusia, Cak Imin Harap Putin Tetap Hadir di KTT G20 Bali
-
Blak-blakan Soal Reshuffle Kabinet, Cak Imin Ungkap Hasil Pertemuan Dengan Jokowi Di Bali: Saya Kira Harus Ada Evaluasi
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah