Suara.com - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen DPP PDIP) Hasto Kristiyanto angkat bicara menanggapi keinginan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang menunggu panggilan Megawati Soekarnoputri membahas soal usulan penundaan Pemilu 2024.
Hasto mempersilakan, jika Cak Imin ingin bertemu atau bersilaturahmi dengan Megawati. Dialog dengan jajaran parpol lain dianggap merupakan hal yang biasa oleh Megawati.
"Kalau Cak Imin mau silaturahmi dengan Bu Ketum, Cak Imin ini dulu dititipkan Gus Dur bersama dengan Syaifullah Yusuf untuk bersama-bersama dengan Bu Mega, sehingga dialog ibu ketum itu sudah biasa dilakukan oleh Bu Ketum dan jajaran partai," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Senin (28/3/2022).
Namun, Hasto menegaskan, sikap PDIP sendiri soal penundaan pemilu sudah final tak bisa diganggu. PDIP akan mengikuti kesepakatan jadwal Pemilu yakni 14 Februari 2024.
"Untuk penundaan Pemilu sikap PDIP sudah final, sikap DPR termasuk di dalamnya ada parpol di DPR itu sudah final sudah disepakati 14 Februari," tuturnya.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan, pihaknya tidak akan menjilat ludah sendiri terkait sikapnya yang menolak penundaan pemilu.
"Jadi tidak akan menjilat ludah sendiri itu yang harus ditujukan sebagai etika politik yang baik," katanya.
Diketahui, Cak Imin mengaku menunggu panggilan bertemu dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal itu disampaikannya usai sikap PDIP menolak secara tegas soal usulan penundaan Pemilu 2024.
"Saya menunggu dipanggil Bu Mega dulu," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3/2022).
Baca Juga: Cak Imin Berencana Bakal Temui Megawati, Bahas Wacana Penundaan Pemilu?
Cak Imin mengatakan, memang kekinian dirinya belum ada rencana untuk bertemu dengan Megawati. Terutama dalam membahas soal usulan penundaan pemilu.
"Belum, ketemu Bu Mega," tuturnya.
Sementara itu, Cak Imin menegaskan, usulan penundaan pemilu yang disampaikannya bukan atas tekanan dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Menurutnya, usulan tersebut murni ide dirinya.
"Ide saya, pure dari saya (usulan penundaan pemilu). Enggak ada (dorongan dari Luhut)," katanya.
Tag
Berita Terkait
-
La Nyalla Mahmud Mattalitti: Masa Jabatan Presiden Bukan Tiga atau Empat Periode
-
Cak Imin Berencana Bakal Temui Megawati, Bahas Wacana Penundaan Pemilu?
-
Gaungkan Wacana Tunda Pemilu, Cak Imin Ungkap Sikap Ketum-ketum Parpol: Semua Masih Rahasia, Serba Tertutup
-
Disinggung Cak Imin Agar Tak Ganggu Soal Jatah Menteri, PAN: Kita Itu Sayang PKB
Terpopuler
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- Bukan Hanya Siswa, Guru pun Terkena Aturan Baru Penggunaan Ponsel di Sekolah Sulbar
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
Pilihan
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Hilal Tidak Terlihat di Makassar, Posisi Bulan Masih di Bawah Ufuk
-
Detik-detik Warga Bersih-bersih Rumah Kosong di Brebes, Berujung Temuan Mayat dalam Koper
-
Persib Bandung Bakal Boyong Ronald Koeman Jr, Berani Bayar Berapa?
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
Terkini
-
Rano Karno Yakin Parkir Liar di Tanah Abang Bisa Tertib Dalam 3 Hari
-
Mulai Puasa Rabu Besok, Masjid Jogokariyan dan Gedhe Kauman Jogja Gelar Tarawih Perdana
-
Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh 19 Februari 2026, Ini Penjelasan Kemenag
-
Kemenag Tetapkan 1 Ramadan Pada Kamis 19 Februari, Mengapa Beda dengan Muhammadiyah?
-
Bertemu Wakil Palestina di PBB, Menlu Sugiono Tegaskan Dukungan Indonesia
-
Getok Tarif Parkir Rp100 Ribu, Polisi Ciduk 8 Jukir Liar di Tanah Abang
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Komdigi Siapkan Aturan Penggunaan AI, Lokataru Endus Motif Kepentingan Bisnis dan Politik
-
Sambangi Kelenteng Bio Hok Tek Tjeng Sin, Rano Karno Gaungkan Pesan Keadilan di Tahun Baru Imlek
-
Lokataru Minta Masalah Kebocoran Data Nasional Dievaluasi Sebelum Bahas RUU KKS