Suara.com - Acara demo masak tanpa minyak goreng yang digelar Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri tampaknya masuh menjadi buah bibir publik. Demo masak tersebut memang digelar usai pernyataan Megawati soal minyak goreng menjadi perdebatan.
Analis Politik sekaligus Founder Voxpol Center Research dan Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai, digelarnya acara demo masak tersebut memang sebagai upaya PDIP untuk menetralisir sentimen negatif terhadap Megawati usai pernyataannya jadi perdebatan.
"Soal demo masak tanpa minyak goreng pertama begini ya memang itu untuk menetralisir meng-counter isu yang sebetulnya sentimen negatif terhadap PDIP dan citra Ibu Megawati sendiri," kata Pangi saat dihubungi, Rabu (30/3/2022).
"Yang kedua dan itu orang-orang yang ada di PDIP, lingkaran PDIP atau elit-elit penentu di PDIP mempunyai tanggungjawab menjadi pemadam kebakaran untuk menetralisir agar sentimen kembali positif," sambungnya.
Pangi mengatakan, memang soal isu minyak goreng sedang sensitif. Dinilai wajar jika publik memberikab olok-olok terhadap Megawati dan PDIP. Pasalnya, kata dia, publik menginginkan solusi dari para pejabat atau partai politik. Bukan justru mengajari masyarakat untuk memasak.
"Bukan untuk ngajarin masyarakat untuk mengakali seolah-olah ketergantungan banget gitu, sebenarnya masyarakat kita nggak ketergantungan minyak goreng juga, bisa kukus juga, bisa juga buat makan. Di kampung saya orang tua ngajarin mereka buat minyak dari kelapa, tu udah biasa tapi kan enggak mungkin itu jadi pekerjaan reguler rutinitas," tuturnya.
Lebih lanjut, Pangi menyampaikan, apa yang dilakukan PDIP dengan demo masaknya bisa berhasil bisa juga gagal dalam mengubah sentimen negatif menjadi positif. Menurutnya, berhasil atau tidaknya upaya PDIP dan Megawati tersebut bisa terlihat dari elektabilitas partai ke depannya.
"Terakhir apakah ini berhasil atau tidak berhasil nanti kita lihat saja hasil elektabilitas terhadap PDIP gitu dan seterusnya ini bagian dari cara strategi saja upaya untuk memulihkan kembali kepercayaan publik yang keputusan itu dianggap diskriminatif atau tidak tepat dan merugikan masyarakat gitu, sebelum sebaiknya memang ya itu kan harusnya itu tidak perlu statement seperti itu saat kondisi masyarakat sedang sulit," tandasnya.
Baca Juga: Heboh Meme KFC-P Jagonya Ayam Rebus, Sentil Megawati Usai Gelar Demo Masak Tanpa Minyak Goreng
Berita Terkait
-
Heboh Meme KFC-P Jagonya Ayam Rebus, Sentil Megawati Usai Gelar Demo Masak Tanpa Minyak Goreng
-
Bahas Kekuatan Sinar, Refly Harun Bongkar Luhut Cuma Takut Sama Megawati
-
Megawati Kena Sentil Meme KFC-P 'Jagonya Ayam Rebus', Tokoh Senior PDIP: Kami Anggap Orang Salah Minum Obat!
-
Soroti Demo Masak Tanpa Minyak Goreng Megawati, Blok Politik Pelajar: Partai Penguasa Gagap dan Memalukan
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus