Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Rabu (30/3/2022). Kedatangan mereka untuk berkirim surat kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan untuk meminta data 110 juta pengguna internet yang mendukung penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Pada hari ini ICW resmi mengirimakn surat keterbukaan informasi publik kepada saudara Luhut Binsar Pandjaitan perihal pernyataannya tentang Big Data pengguna internet yang diduga mendukung penundaan pemilu 2024," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana.
Menurutnya, sebagai pejabat publik Luhut harus terbuka terkait pernyataan yang disampaikannya.
"Karena setiap informasi yang disampaikan oleh pejabat publik yaitu saudara Luhut berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik harus mampu dijelaskan bagaimana metodologinya, kapan dilakukan dan untuk apa dilakukan," jelas Kurnia
ICW juga mempertanyakan terkait kewenangan Luhut berbicara terkait penundaan Pemilu 2024.
"Kami mencermati sejumlah aturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kemenko Marves tidak terdapat klausula tugas untuk berbicara soal politik, sehingga ini menjadi konsen ICW sekaligus masyarakat sipil luas untuk menagih apa yang disampaikan oleh suadara Luhut," tegas Kurnia.
Seperti diketahui, wacana penundaan pemilu menjadi bola liar di kalangan elit politik dan pemerintah. Bahkan Luhut Binsar pernah mengklaim ada ratusan jutaan orang di media sosial yang setuju terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
Luhut mengatakan bahwa ratusan juta orang itu menginginkan presiden Jokowi memperpanjang masa jabatannya.
Berita Terkait
-
Pastikan Pertemuan Puan dan Luhut Tak Bahas Penundaan Pemilu 2024, PDIP: Big Data Nggak Perlu Dibahas Sudah Terbantahkan
-
Indonesia Dorong Pemanfaatan Big Data Dalam Analisis dan Penyusunan Kebijakan Pembangunan
-
Klaim Big Data Luhut Soal Penundaan Pemilu Terbongkar, Ada Banyak Akun Bodong?
-
Tolak Pemilu Ditunda, Perludem soal Big Data Luhut soal 110 Juta Warga: Basis Datanya Tak Jelas
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Misteri Formasi Tak Lazim Drone Iran, Kesaksian Pilot F-15 Bikin Geger
-
Wacana Ekspor Satu Pintu Dinilai Berpotensi Perkuat Posisi Indonesia di Tengah Persaingan Global
-
Warga Sipiongot Senang Karena Jalan Diaspal Setelah Puluhan Tahun
-
Skandal Korupsi Kuota Haji: KPK Cecar Eks Dirjen PHU Hilman Latief Soal Modus Bagi-bagi 50 Persen
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK