Pastikan Pertemuan Puan dan Luhut Tak Bahas Penundaan Pemilu 2024, PDIP: Big Data Nggak Perlu Dibahas Sudah Terbantahkan

Suara.com - PDI Perjuangan memastikan pertemuan antara Puan Maharani dan Luhut Binsar Pandjaitan tidak membahas big data 110 juta masyarakat yang diklaim mendukung Pemilu 2024 ditunda. Sebab, PDIP menilai klaim Luhut tersebut telah terbantahkan dengan sendirinya.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan Luhut sendiri hingga kekinian belum pernah mendrklarasikan klaimnya itu.

"Kalau big data 110 juta sudah nggak perlu dibahas lagi karena sudah terbantahkan dengan sendirinya. Nah Pak Luhut sendiri kan tidak mau mendeclare itu. Sehingga itu otomatis telah terbantahkan oleh dirinya sendiri. Sehingga tidak perlu dibahas oleh Ketua DPR (Puan) terkait dengan hal tersebut," kata Hasto di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (27/3/2022).

Kendati begitu, Hasto tak membeberkan secara jelas isi pertemuan antara Puan dan Luhut. Dia hanya menyampaikan bahwa pertemuan ini membahas soal tugas Puan sebagai Ketua DPR RI dan Luhut sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves).

"Pak Luhut ini kan juga kapasitasnya sebagai Menko berkaitan dengan investasi, maritim. Sehingga hal-hal yang dibahas dalam kapasitas beliau sebagai pembantu presiden dan Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI," katanya.

Diduga Bahas Penundaan Pemilu

Luhut dan Puan diketahui bertemu di Bali baru-baru ini. Pertemuan ini dicurigai membahas soal wacana penundaan Pemilu 2024.

Direktur Lokataru, Haris Azhar menyebut hal ini sebagai bentuk lobi-lobi di sektor penguasa.

"Banyak teman-teman melihat gambar bagaimana Puan Maharani kemarin sarapan bareng Luhut Binsar Pandjaitan. Nah lobi-lobi itu di sektor kekuasaan berjalan untuk memuluskan penundaan, satu periode lagi," kata Haris Azhar dalam diskusi virtual IM57+ Institute, Sabtu (26/3/2022).

Baca Juga: Luhut Dicurigai Lobi Wacana Penundaan Pemilu 2024, KPU: Tetap Taat Konstitusi dan UUD

Haris Azhar menilai upaya-upaya semacam ini akan terus dilakukan guna memuluskan wacana penundaan Pemilu. Bahayanya, kata dia, jika dibiarkan maka nilai demokrasi di Indonesia akan semakin tergerus.

"Setelah satu periode satu lagi, habis itu anaknya atau siapanya kayak gitu-gitu," katanya.

Atas hal itu, Haris Azhar menilai upaya untuk menghidupkan demokrasi yang dilakukan oleh masyarakat lewat forum-forum hingga aksi solidaritas perlu terus dilakukan.

"Kalau solidaritas aksi meredup, takut dan kalah pada buzzer, tahanan dan soal panggilan. Ya kita sudah innalillahi maka kita akan diperbudak sama rezim oligarki," pungkasnya.