Klaim Big Data Luhut Soal Penundaan Pemilu Terbongkar, Ada Banyak Akun Bodong?

Suara.com - Klaim big data yang dimiliki Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya terbongkar.

Awalnya, Luhut mengklaim memiliki big data masyarakat yang ingin pemilu ditunda.

Hal tersebut langsung menjadi gunjingan publik lantaran dianggap tidak valid.

Big data yang diklaim Luhut tersebut kemudian dibongkar oleh Peneliti IPO Catur Nugroho.

Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Catur membongkar klaim big data Luhut Binsar Pandjaitan.

Catur mengatakan, Luhut tak mengetahui arti dari big data yang sesungguhnya.

"Ucapan Luhut yang menyampaikan penundaan pemilu dengan alasan big data itu tidak bisa dipertanggungjawabkan validitasnya," kata Catur, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Rabu (23/3/2022).

Luhut dinilai asal berkoar tentang big data wacana penundaan pemilu kepada masyarakat.

Padahal, Catur mengatakan, data yang diklaim Luhut belum tentu benar.

Baca Juga: Gelar Rakor Rencana Digitalisasi Pemilu 2024, Menkominfo: Harus Perhatikan Tren Negara Lain

"Jangan-jangan beliau juga nggak paham apa yang dimaksud big data itu. Kalau big data hasil dari media sosial, itu belum bisa merepresentasikan suara rakyat Indonesia," jelasnya.

Menurutnya, pergerakan media sosial bisa dimanipulasi. Sebab, ada banyak akun bodong yang bisa mengisi survei tersebut.

Catur menduga alasan Luhut tak mau membongkar big data. Hal tersebut lantaran Luhut memang tidak mengetahui apa artinya.

"Jadi, banyak akun fake dan akun bot yang digunakan sebagai alat propaganda di dunia siber oleh para buzzer," imbuhnya.

Sebelumnya, Luhut mengklaim bahwa ada jutaan orang di media sosial yang setuju terkait wacana penundaan Pemilu 2024.

Luhut mengatakan bahwa ratusan juta orang di media sosial tersebut menginginkan presiden Jokowi memperpanjang masa jabatannya.