Suara.com - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menilai, bahwa sangat disayangkan jika para kepala desa dimanfaatkan masuk ranah politik dengan mendorong wacana memeperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
Pernyataan Herzaky tersebut menanggapi Surtawijaya yang mengklaim sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI yang menyatakan mendukung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode. Surtawijaya menyebut kalau APDESI siap deklarasi dukung Jokowi tiga periode.
"Kasihan ini kepala desa yang seharusnya fokus pada upaya pembangunan di desanya, malah didorong-dorong untuk masuk ranah politik, apalagi kalau ternyata dibarter dengan pencairan dana untuk desanya," kata Herzaky kepada wartawan, Kamis (31/3/2022).
Menurutnya, jika benar demikian hanya akan menimbulkan konflil horizontal di desanya masing-masing. Ia mengatakan, masyarakat desa yang tidak sependapat dengan para kepala desanya, bisa melakukan perlawanan, dan memunculkan konflik baru di grass root.
"Masyarakat sedang susah, kini mau dibelah di grass root oleh segelintir oligarki elit. Jahat sekali elite-elite yang berupaya terus mendorong usulan tiga periode dengan mengorbankan rakyat di akar rumput," tuturnya.
"Kasihan ini Pak Jokowi kalau situasi seperti ini terus terjadi," sambungnya.
Ia mengatakan, seharusnya Jokowi meninggalkan legacy yang baik mewariskan demokrasi yang semakin matang di Indonesia.
"Tapi, akibat ambisi dan kelakuan segelintir elit di sekelilingnya, malah nantinya bisa dikenang sebagai pemimpin yang membelah negeri ini polarisasi dan konflik horizontal antar rakyat di tingkat akar rumput. Dianggap merusak demokrasi dan mengangkangi konstitusi demi ambisi segelintir elit," tuturnya.
Lebih lanjut, Herzaky kemudian mempertanyakan apakah Jokowi tak ingin seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjalan trasisi kepemimpinan dengan baik di 2014.
"Ketika Bapak SBY melakukan transisi kepemimpinan nasional di negeri ini untuk pertama kalinya dengan damai dan mulus? Apakah Bapak Presiden Joko Widodo tidak ingin dikenang dengan legacy-nya sebagai sosok pemimpin nasional yang menguatkan praktek kenegaraan yang baik dan sesuai dengan konstitusi?," tandasnya.
Diketahui sebelumnya, Surtawijaya menjelaskan, dukungan tersebut bukan semata-mata keinginan mendadak dari para kepala desa.
Namun ia menganggap kalau Apdesi memiliki utang kepada Jokowi yang sudah mengabulkan tuntutan, di mana salah satunya ialah mengubah aturan mekanisme gaji kepala desa dari tiga bulan sekali menjadi satu bulan sekali.
"Beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita," ujarnya.
Awalnya, Apdesi hendak melakukan deklarasi bersamaan dengan Silahturahmi Nasional (Silatnas) Apdesi 2022 yang digelar pada hari yang sama. Namun, Surtawijaya menyebut sempat dilarang oleh sejumlah pihak.
"Tadinya mau hari ini, dilarang sama semua. Saya capek dilarang sono-sini," ucapnya.
Berita Terkait
-
Orang Kesayangan Presiden Jokowi, Ainun Najib Protes Perpanjangan Presiden Tiga Periode: Sesuatu yang Hina
-
Ojan Sisitipsi Direhab 3 Bulan, Pasangan Non Muhrim Dicambuk
-
Emil Dardak Terpilih Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur: Mohon Doa Restunya
-
Heboh karena Dukung Jokowi Tiga Periode, Ketum APDESI Protes Nama Asosiasinya Dicatut untuk Kepentingan Politik
-
Ingin Presiden Jokowi Menjabat 3 Periode, Ketua Umum Apdesi : Beliau Peduli Sama Kita
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
5 HP Tahan Air Paling Murah untuk Keamanan Maksimal bagi Pencinta Traveling
-
Rupiah Dijamin Stabil di Akhir Tahun, Ini Obat Kuatnya
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
Terkini
-
Kritik Penunjukan Eks Tim Mawar Untung sebagai Dirut Antam, KontraS: Negara Abai Rekam Jejak HAM!
-
Mendagri Tito Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Sumbar
-
Detik-Detik Pengendara Motor Tewas Tertabrak Bus Minitrans di Pakubuwono Jaksel
-
Jawab Kritik Rektor Paramadina, Wamendiktisaintek Tegaskan Fokus Pemerintah Bukan Kuota PTN
-
Korsleting Dominasi Kasus Kebakaran Jakarta, Pengamat: Listriknya 'Spanyol', Separuh Nyolong!
-
Operasi Senyap KPK di Banten, Lima Orang Terjaring OTT Semalam
-
Waspada Cuaca Ekstrem, Distamhut DKI Pangkas 69 Ribu Pohon Rawan
-
Polisi Gadungan Bersenpi Peras Korban di ATM Pondok Gede, Motor dan Uang Rp 4,2 Juta Raib!
-
Jimly Asshiddiqie Sebut Cuma Ada Tiga Pejabat Berwenang yang Bisa Batalkan Perpol 10/2025
-
Pengembang Dibuat 'Panas Dingin', Apa Alasan Sebenarnya KDM Setop Sementara Izin Perumahan di Jabar?