Suara.com - Jerman secara dramatis meningkatkan anggaran pertahanan, tetapi juga merencanakan pengurangan anggaran kerja sama pembangunan sampai 12%. Rencana penurunan itu dikritik lembaga-lembaga bantuan.
Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner (FDP) akhirnya mempresentasikan rancangan anggaran untuk tahun pertama masa jabatannya.
Belanja negara dianggarkan 457,6 miliar euro, belum dihitung anggaran khusus pertahanan sebesar 100 miliar euro, yang tidak masuk di anggaran belanja reguler.
Sementara anggaran pertahanan akan meningkat drastis, anggaran Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan akan menyusut menjadi 10,8 miliar euro.
Jerman juga akan memangkas kontribusinya terhadap Program Pangan Dunia sebesar 50% menjadi 28 juta euro.
"Jumlah ini tidak akan cukup untuk mengkompensasi kegagalan panen dan mencegah kelaparan," kata Menteri Kerja Sama Pembangunan Svenja Schulze (SPD).
Padahal, saat ini saja sudah terlihat dampak perang di Ukraina terhadap harga bahan pangan global, dengan terganggunya ekspor gandum dari Ukraina dan Rusia.
Bahkan sebelum perang pecah, pandemi COVID-19 telah menekan negara-negara termiskin, dengan beban tambahan pada sistem kesehatan dan pada perekonomian mereka.
Svenja Schulze juga mengingatkan, masih ada krisis iklim, yang paling parah melanda negara-negara termiskin dunia, dengan kekeringan, badai, banjir, dan gagal panen.
Baca Juga: Jerman Umumkan Peringatan Dini Kemungkinan Krisis Pasokan Gas Rusia
FDP lebih ingin fokus pada bisnis Jerman memang tetap akan mempertahankan komitmen untuk membelanjakan minimal 0,7% dari output ekonominya, berarti senilai 23 miliar euro, untuk program bantuan kerja sama pembangunan (ODA).
Namun, bantuan untuk pengungsi di Jerman dan bantuan kemanusiaan yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri juga dibiayai dari anggaran ini karena termasuk dalam program ODA dan mencapai lebih dari setengah pengeluaran bantuan pembangunan.
Anggaran kerja sama pembangunan sebenarnya dimaksudkan sebagai investasi dalam program-program khusus untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang.
Jerman mendukung berbagai program ekonomi, lingkungan, sosial, dan politik di negara berkembang, yang berkontribusi pada perang melawan kelaparan dan kemiskinan, perlindungan iklim, dan keanekaragaman hayati, kesehatan dan pendidikan, kesetaraan gender, rantai pasokan yang adil, dan transfer teknologi.
Namun, mitra terkecil dalam pemerintahan, kubu Liberal Demokrat FDP lebih ingin fokus pada bisnis dan memiliki pandangan skeptis terhadap bantuan pembangunan.
FDP sebelumnya menyatakan akan melakukan "penghematan besar" di bidang ini — dengan menempatkan fokus pada "kualitas ketimbang kuantitas".
Berita Terkait
-
Wujudkan Hunian dan Kendaraan Impian di BRI Consumer Expo 2026
-
Laba PNM Tembus Rp1,14 triliun, Dirut BRI: Pertumbuhan Sehat dan Berkelanjutan
-
Panen Padi Biosalin Tembus Rp1,23 Miliar di Tengah Cuaca Ekstrem
-
Dapat Restu dari OJK, Muhammad Awaluddin Sah Jabat Dirut Jasa Raharja
-
Suku Bunga dan Daya Beli Jadi Penentu, Bagaimana Peluang Investasi Properti 2026?
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana
-
BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi
-
AHY Dorong Model Penataan Kampung Mrican Sleman Jadi Percontohan Nasional
-
Benyamin Netanyahu Menderita Kanker Prostat
-
Nekat Olah Ikan Sapu-Sapu untuk Bahan Siomay, 5 Pria Diciduk Petugas Satpol PP
-
Tak Percaya Peradilan Militer, Pihak Andrie Yunus Tolak Hadiri Persidangan 29 April