Sekarang, Ketua Umum FDP yang menjabat sebagai Menteri Keuangan Christian Lindner, mengumumkan rencana pemotongan anggaran kerja sama pembangunan sebesar 1,6 miliar euro.
Anggaran bantuan pembangunan "seharusnya naik, bukan turun" "Jalan ke depan tidak bisa dengan memiliki lebih banyak proyek. Kita harus lebih efisien.
Semuanya perlu diuji, apakah itu organisasi kecil atau besar, proyek bilateral atau multilateral," kata anggota parlemen FDP Claudia Raffelhüschen dalam debat di parlemen awal minggu ini.
Namun, banyak anggota parlemen yang kritis terhadap rencana peningkatan pengeluaran militer.
Dan bagi mereka, pemotongan anggaran untuk proyek-proyek bantuan pembangunan sangat mengecewakan: "Jutaan (orang) lebih mungkin didorong ke kelaparan oleh perang," kata Andrej Hunko dari Partai Kiri.
Banyak anggota dari Partai Hijau yang setuju. "Bagaimanapun, keamanan tidak hanya berarti keamanan militer," kata anggota parlemen Deborah Düring dari Partai Hijau.
"Kami bertanggung jawab untuk memastikan keseimbangan, antara pengeluaran untuk pertahanan, pencegahan krisis sipil, dan kerja sama pembangunan berbasis hak asasi manusia."
Hal itu juga dikritik oleh banyak LSM dan lembaga bantuan Jerman. Bahkan sebelum perang di Ukraina, asosiasi LSM VENRO telah menghitung bahwa anggaran seharusnya dinaikkan menjadi 31,2 miliar euro, agar kerja sama pembangunan dan bantuan kemanusiaan bisa memenuhi target dalam memerangi krisis iklim, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan perawatan kesehatan di negara-negara berkembang.
Rancangan anggaran belanja masih akan diperdebatkan di parlemen dan baru akan ditetapkan akhir Juni nanti. (hp/ha)
Baca Juga: Jerman Umumkan Peringatan Dini Kemungkinan Krisis Pasokan Gas Rusia
Berita Terkait
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
Revolusi Emas Pegadaian: TRING! Tembus 1,3 Juta Pengguna, Investasi Cuma Rp10 Ribu
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Peta Jalan 'Rupiah Hijau' Bioenergi: Dari Keadilan Daerah Hingga Siapnya Industri
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung