Suara.com - Angka total nilai utang negara per Februari 2022 diumumkan dalam laporan APBN Kementerian Keuangan bertajuk APBN Kita terbilang fantastis. Pasalnya, angka utang tersebut mencapai angka Rp 7.014,58 triliun.
Nilai utang tersebut juga sekaligus mencetak rekor dari yang pernah ada. Jika dihitung dalam bentuk presentase terhadap (PDB) Produk Domestik Bruto, maka utang berada pada angka 40,17 persen.
Komposisi utang tersebut memiliki proporsi lebih besar pada surat berharga lainnya, yakni sebesar 87,88 persen dari keseluruhan. Sedangkan sisa 12,12 persen adalah pinjaman, yang salah satunya terdiri atas pinjaman luar negeri senilai Rp 837,11 triliun.
Meskipun demikian, mengutip dari naskah resmi laporan APBN tersebut, pemerintah menilai "posisi utang terjaga dalam batas aman dan wajar, serta terkendali."
Lantas bagaimana daftar utang dari era pemerintahan Soekarno hingga SBY?
Utang masa kepemimpinan Soekarno
Sejak Republik Indonesia lahir, negara sudah dibebankan utang warisan oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditanggungkan ke Indonesia, pada pengakuan kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar tahun 1949.
Tak tanggung-tanggung, sejarawan mencatat bahwa warisan utang tersebut sebesar 4,5 miliar Gulden yang ketika diubah menjadi satuan Dollar Amerika Serikat (USD) menjadi 1,13 milliar.
Bapak proklamator kita juga pernah berutang kepada dua negara adidaya pada masa kepemimpinannya, yakni Uni Soviet dan Amerika Serikat yang senilai dengan 2,3 miliar USD. Proporsi utang luar negeri condong berat ke pihak Uni Soviet karena kedekatan pribadi Soekarno.
Baca Juga: APDESI Kubu Surta Wijaya Sebut Kubu Arifin Tidak Jelas Kapan Munas dan Pelantikannya
Utang masa kepemimpinan Soeharto
Berbeda dengan Soekarno yang lebih memilih berutang dan bekerjasama dengan negara-negara blok timur, utang pada masa kepemimpinan Soeharto berasal dari lembaga dunia seperti Bank Dunia dan IMF.
Angka utang Soeharto mencapai nilai 551,4 triliun rupiah, dengan perbadingan PDB yang senilai dalam kisaran Rp 955,6 triliun.
Utang masa kepemimpinan BJ Habibie
Lengsernya Soeharto pada tahun 1998 berakhir pada pewarisan jabatan kepresidenan kepada wakilnya yang menjabat masa itu, yakni BJ Habibie. Tidak hanya jabatan, utang negara yang senilai Rp 551,4 triliun juga diwariskan ke Habibie.
Meskipun masa jabatan Habibie singkat, utang yang diakumulasikan pada masa jabatannya berada dalam kenaikan yang dinilai tinggi. Utang di masa kepemimpinan Habibie mencapai Rp 938,8 triliun, dengan perbandingan PDB yang senilai Rp 1.099 triliun.
Berita Terkait
-
APDESI Kubu Surta Wijaya Sebut Kubu Arifin Tidak Jelas Kapan Munas dan Pelantikannya
-
Survei Polmatrix: 79,3 Persen Publik Puas Kinerja Presiden Jokowi
-
Kalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Elektabilitas Presiden Jokowi Paling Tinggi
-
Menteri Bahlil Sebut Penundaan Pemilu Demi Kebaikan Bangsa, Publik: Investasi Kalahkan Konstitusi
-
Dukung Jokowi 3 Periode, Ternyata Luhut Jadi Ketua Dewan Pembina APDESI Sejak 6 Bulan Lalu
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!