Suara.com - Adanya usulan atau ide penundaan Pemilu 2024 berimbas kepada penilaian publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Salah satunya menunjukkan penurunan terhadap tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.
Hal itu terlihat dari hasil survei terbaru milik lembaga survei Saiful Mujani Research & Consultan (SMRC).
Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, menjelaskan memang dalam survei kinerja Presiden Jokowi masih dinilai positif di mata publik pada umumnya.
Namun demikian, dalam setahun terakhir kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi menurun dari 77 persen pada survei Maret 2021 menjadi 64,6 persen pada survei terakhir Maret 2022.
Deni menunjukkan bahwa ada kecenderungan gagasan penundaan pemilu dan presiden tiga periode berkontribusi pada menurunnya tingkat kepuasan publik atas kinerja presiden.
"Dalam data tabulasi silang, terlihat bahwa sikap warga yang pada umumnya menolak usulan penundaan pemilu menurunkan sentimen positif atas kinerja presiden. Ada 72 persen dari pendukung penundaan pemilu karena alasan Covid-19 yang puas atas kinerja presiden. Sementara pada yang menolak penundaan pemilu, hanya 60 persen yang puas pada kinerja presiden," kata Deni dalam paparan daringnya, Jumat (1/4/2022).
Ia menambahkan, temuan ini konsisten dengan evaluasi warga atas arah perjalanan bangsa dan kinerja demokrasi.
"Ada 83 persen dari pendukung pemilu ditunda karena alasan Covid-19 yang menyatakan negara sedang bergerak ke arah yang benar. Angka ini menurun pada mereka yang tidak setuju penundaan pemilu, 67 persen," tuturnya.
Deni memperlihatkan, bahwa dalam setahun terakhir, penilaian positif atas arah berjalanan bangsa turun dari 80 persen pada survei Maret 2021 menjadi 68 persen dalam survei Maret 2022.
Baca Juga: "Isu Presiden Tiga Periode Adalah Puncak Kekacauan, Terorisme Demokrasi"
Lebih lanjut, Deni mengatakan hal yang sama terjadi pada evaluasi atas kinerja demokrasi. Menurutnya, publik yang setuju ide penundaan pemilu karena alasan pandemi, 72 persennya puas atau sangat puas atas jalannya demokrasi.
Adanya usulan atau ide penundaan Pemilu 2024 berimbas kepada penilaian publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Salah satunya menunjukkan penurunan terhadap tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.
Hal itu terlihat dari hasil survei terbaru milik lembaga survei Saiful Mujani Research & Consultan (SMRC).
Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, menjelaskan, memang dalam survei kinerja Presiden Jokowi masih dinilai positif di mata publik pada umumnya.
Namun demikian, dalam setahun terakhir kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi menurun dari 77 persen pada survei Maret 2021 menjadi 64,6 persen pada survei terakhir Maret 2022.
Deni menunjukkan bahwa ada kecenderungan gagasan penundaan pemilu dan presiden tiga periode berkontribusi pada menurunnya tingkat kepuasan publik atas kinerja presiden.
Berita Terkait
-
Tanggapi Isu Jokowi Tiga Periode, Relawan Ganjar-Puan Singgung Menteri yang Gila Jabatan
-
Ngaku Ditelepon Polisi Sehari Jelang Demo Tolak Jokowi 3 Periode, Jubir Blok Politik Pelajar: Ngajak Ngopi
-
"Isu Presiden Tiga Periode Adalah Puncak Kekacauan, Terorisme Demokrasi"
-
Demo Tolak Jokowi 3 Periode di Ring 1 Istana, Nomor WhatsApp 6 Mahasiswa Diretas
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar