Suara.com - Adanya usulan atau ide penundaan Pemilu 2024 berimbas kepada penilaian publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Salah satunya menunjukkan penurunan terhadap tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.
Hal itu terlihat dari hasil survei terbaru milik lembaga survei Saiful Mujani Research & Consultan (SMRC).
Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, menjelaskan memang dalam survei kinerja Presiden Jokowi masih dinilai positif di mata publik pada umumnya.
Namun demikian, dalam setahun terakhir kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi menurun dari 77 persen pada survei Maret 2021 menjadi 64,6 persen pada survei terakhir Maret 2022.
Deni menunjukkan bahwa ada kecenderungan gagasan penundaan pemilu dan presiden tiga periode berkontribusi pada menurunnya tingkat kepuasan publik atas kinerja presiden.
"Dalam data tabulasi silang, terlihat bahwa sikap warga yang pada umumnya menolak usulan penundaan pemilu menurunkan sentimen positif atas kinerja presiden. Ada 72 persen dari pendukung penundaan pemilu karena alasan Covid-19 yang puas atas kinerja presiden. Sementara pada yang menolak penundaan pemilu, hanya 60 persen yang puas pada kinerja presiden," kata Deni dalam paparan daringnya, Jumat (1/4/2022).
Ia menambahkan, temuan ini konsisten dengan evaluasi warga atas arah perjalanan bangsa dan kinerja demokrasi.
"Ada 83 persen dari pendukung pemilu ditunda karena alasan Covid-19 yang menyatakan negara sedang bergerak ke arah yang benar. Angka ini menurun pada mereka yang tidak setuju penundaan pemilu, 67 persen," tuturnya.
Deni memperlihatkan, bahwa dalam setahun terakhir, penilaian positif atas arah berjalanan bangsa turun dari 80 persen pada survei Maret 2021 menjadi 68 persen dalam survei Maret 2022.
Baca Juga: "Isu Presiden Tiga Periode Adalah Puncak Kekacauan, Terorisme Demokrasi"
Lebih lanjut, Deni mengatakan hal yang sama terjadi pada evaluasi atas kinerja demokrasi. Menurutnya, publik yang setuju ide penundaan pemilu karena alasan pandemi, 72 persennya puas atau sangat puas atas jalannya demokrasi.
Adanya usulan atau ide penundaan Pemilu 2024 berimbas kepada penilaian publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Salah satunya menunjukkan penurunan terhadap tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.
Hal itu terlihat dari hasil survei terbaru milik lembaga survei Saiful Mujani Research & Consultan (SMRC).
Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, menjelaskan, memang dalam survei kinerja Presiden Jokowi masih dinilai positif di mata publik pada umumnya.
Namun demikian, dalam setahun terakhir kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi menurun dari 77 persen pada survei Maret 2021 menjadi 64,6 persen pada survei terakhir Maret 2022.
Deni menunjukkan bahwa ada kecenderungan gagasan penundaan pemilu dan presiden tiga periode berkontribusi pada menurunnya tingkat kepuasan publik atas kinerja presiden.
Berita Terkait
-
Tanggapi Isu Jokowi Tiga Periode, Relawan Ganjar-Puan Singgung Menteri yang Gila Jabatan
-
Ngaku Ditelepon Polisi Sehari Jelang Demo Tolak Jokowi 3 Periode, Jubir Blok Politik Pelajar: Ngajak Ngopi
-
"Isu Presiden Tiga Periode Adalah Puncak Kekacauan, Terorisme Demokrasi"
-
Demo Tolak Jokowi 3 Periode di Ring 1 Istana, Nomor WhatsApp 6 Mahasiswa Diretas
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional