Suara.com - Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP) Mochtar Mohamad turut menanggapi isu penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi tiga periode. Mochtar merasa heran dengan adanya menteri yang gila jabatan.
Mochtar tidak menyebut menteri mana yang dimaksud. Namun ia menyayangkan menteri tersebut yang malah sibuk mengumpulkan kepala desa untuk mobilisasi dukungan tiga periode ketimbang mengurusi tugasnya sebagai pembantu presiden.
"Ini bisa jadi mengarah ke skandal politik dan mengancam kredibilitas pemerintah. Bahkan aroma 98 bisa saja terulang oleh ulah Kabinet yang banyak melakukan manuver politik di luar konstitusi UUD 1945," kata Mochtar dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/4/2022).
Mochtar menyinggung kalau isu penundaan pemilihan umum (pemilu) dan perpanjangan jabatan tiga periode yang didengungkan oleh pihak-pihak di luar PDIP bisa menurunkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Jokowi.
Menurut survei SMRC, tingkat kepuasan publik itu menurun dari 71,7 persen menjadi 64,6 persen.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan adanya dukungan dari masyarakat Papua Barat terhadap Ganjar Pranowo dan Puan Maharani sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Deklarasi dukungan tersebut digelar di Hotel Aston Manokrawi, Papua Barat, Jumat (1/4/2022).
Ketua DPD LGP Papua Barat, Dominggus Mandacan mengungkapkan banyaknya jasa tokoh PDIP di tanah Papua.
"Maka, kami kepala suku besar Arfak memberikan penghormatan setinggi-tingginya dan saatnya Papua Merah total mendukung mas Ganjar dan mbak Puan menang di tanah Papua," ujar Dominggus
Baca Juga: Luhut Pastikan Operasional Awal LRT Jabodebek pada 17 Agustus 2022
Sebagai Kepala Suku Besar Arfak, ia juga minta warga Papua Barat untuk menolak penundaan Pemilu dan mendukung Ganjar-Puan menjadi Capres/Cawapres 2024.
"Ini dikarenakan Tanah Papua ingin mempersembahkan pemimpin baru Indonesia di 2024 prototype Bung Karno," tegasnya.
Berita Terkait
-
Ngaku Ditelepon Polisi Sehari Jelang Demo Tolak Jokowi 3 Periode, Jubir Blok Politik Pelajar: Ngajak Ngopi
-
Demo Tolak Jokowi 3 Periode di Ring 1 Istana, Nomor WhatsApp 6 Mahasiswa Diretas
-
Luhut Pastikan Operasional Awal LRT Jabodebek pada 17 Agustus 2022
-
Bantah Klaim Luhut, Survei SMRC: Pemilih Parpol dan Jokowi Tak Terbukti Dukung Penundaan Pemilu
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 5 HP Murah 5G di Bawah Rp2 Juta, Koneksi Kencang untuk Multitasking
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
Ogah Kecolongan Seperti Riza Chalid! Ini Strategi Kejagung Gembok Samin Tan Sebelum Sasar Pejabat
-
Kejagung Masih Buru Riza Chalid, Jampidsus: Jangan Dibuka Keberadaannya, Nanti Kabur Lagi
-
Prabowo Geram ke Pengusaha Tambang Bandel: Mereka Meludahi Pengorbanan Pahlawan!
-
Prabowo Saksikan Penyerahan Rp 11,4 Triliun Hasil Satgas PKH: Bisa Perbaiki 34 Ribu Sekolah
-
Menko Yusril: Kami Dengar Riza Chalid Ada di Malaysia
-
Punya 'Mata dan Telinga', Prabowo: Saya Tahu Banyak Anggota Satgas PKH Diancam dan Intimidasi Mafia
-
Gus Ipul Ingatkan ASN Kemensos Tetap Absen dan Lapor Kinerja Selama WFH: Ada Sanksi jika Melanggar!
-
Momen Prabowo Beri Hormat ke Satgas PKH, Tegaskan Tak Gentar Hadapi Pencuri Uang Negara
-
Kronologi Pemerasan Sahroni: Didatangi di DPR, Diminta Rp 300 Juta, Dijebak hingga Ditangkap!
-
KPK Bongkar Dugaan Perintah Fadia Arafiq: ASN Diminta Menangkan Perusahaan Tertentu di Proyek Pemkab