Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengungkap potensi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Ia menyebut dua partai koalisi pemerintahan Joko Widodo bisa mendukung Anies sebagai calon presiden.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Refly membeberkan dua kubu partai politik bisa memberikan dukungan ke Anies. Pertama adalah jurusan non instana. Kedua berasal dari partai non pemerintah, yakni PKS dan Partai Demokrat.
Walau begitu, dua dukungan partai non pemerintah tersebut disebut Refly tidak cukup untuk mendukung Anies dalam Pilpres 2024. Ia menyebut Anies harus mendapatkan dukungan dari partai lain.
“Sayangnya, meskipun sudah digabung, tetapi kursi kedua partai itu di parlemen tak cukup untuk mengusung calon presiden,” ujarnya dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Jumat (1/4/2022).
Partai itu pun bisa berasal dari jurusan non istana, ditambah salah satu partai politik pemerintahan. Salah satunya adalah PPP.
Refly mengatakan, PPP akan menjadi faktor penggenap dukungan terhadap Anies Baswedan. Terlebih, Suharso Monoarfa mengakui dukungan akar rumput partainya kepada sang gubernur DKI.
“Suara PPP akan menggenapi pengusungan yang dilakukan PKS dan Demokrat. Sebab, kalau ditambah PPP, jumlah kursinya menjadi 124 kursi,” paparnya.
Lebih lanjut, Refly menilai jurusan kedua mungkin saja terjadi. Apalagi, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) baru-baru ini mengunjungi Ketua Umum NasDem Surya Paloh.
Jika kedua partai, PPP dan Partai NasDem bergabung, maka Anies Baswedan bisa mendapatkan 113 kursi sebagai modal menjadi capresi 2024.
Baca Juga: Angelina Sondakh Ingin Bertemu SBY, Akui Kirim Doa untuk Mendiang Ani Yudhoyono
“Masih tak cukup, sehingga masih butuh PPP untuk menggenapi dukungan terhadap Anies. Langkah ini untuk berjaga-jaga jika PKS merasa koalisi dengan NasDem tak membawa keuntungan,”tandasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Angelina Sondakh Ingin Bertemu SBY, Akui Kirim Doa untuk Mendiang Ani Yudhoyono
-
Soal Penundaan Pemilu, Demokrat Kembali Ingatkan Jokowi: Jangan Biarkan Orang Dekatmu Jalankan Agenda Makar Konstitusi
-
Cara Cek Penerima BLT Minyak Goreng Rp 300 Ribu yang Diberikan Jokowi
-
Amien Rais: Masa Jabatan Jokowi - Luhut Tidak Boleh Diperpanjang, Harus Selesai Oktober 2024
-
Jokowi: Selamat Ramadhan 2022, Silakan Tarawih Berjemaah, Idul Fitri Bisa Mudik
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Link CCTV dan Kapal Pelabuhan Merak untuk Pantau Arus Mudik Nataru 2025 Real-Time
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi