Suara.com - Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok angkat berbicara mengenai sinyal kenaikan harga pertalite dan gas elpiji 3 kilogram. Sebelumnya, sinyal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Ahok justru mengatakan bahwa rencana kenaikan tersebut belum ada.
"Belum ada (wacana kenaikan pertalite dan elpiji 3 kg)," kata Ahok pada Sabtu (2/4/2022) kemarin.
Tentunya pertanyaan Ahok ini semakin membuat masyarakat bertanya-tanya. Apalagi, sinyal kenaikan harga pertalite dan gas elpiji 3 kilogram yang dilontarkan Luhut itu belum jelas kapan akan direalisasikan.
Apalagi, masyarakat juga masih dihadapkan dengan sejumlah kenaikan harga barang, mulai dari harga pertamax, tarif PPN dan kenaikan lainnya.
Pengamat energi, Komaidi Notonegoro mengatakan, pemerintah harus ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan mengenai kenaikan harga. Ia mengingatkan agar jangan melakukan sejumlah kenaikan harga dalam waktu berdekatan.
Terlebih, kondisi perekonomian rakyat saat ini sedang tidak baik akibat pandemi virus corona. Karena itu, ia menyarankan agar momentum kenaikan harga bisa diatur dengan baik.
"Momentumnya harus diatur. Kan pertamax sudah naik, alangkah baiknya dilihat lagi kondisi dan ekonomi masyarakat seperti apa," saran Komaidi.
Lebih lanjut, Komaidi menjelaskan fakta di lapangan memang menunjukkan bahwa harga minyak dunia meningkat tinggi. Begitu pula dengan minyak mentah Indonesia atau Indonesian crude price (ICP).
Baca Juga: Mobil Dinas dan BUMN Diusulkan Tidak Boleh Menggunakan Pertalite
Walau begitu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan berbagai faktor lain. Ia meminta pemerintah bijak dan tidak semata-mata terpaku pada harga minyak dunia saja.
"Tentu pemerintah harus bijaksana melihat kondisi dan membuat keputusan," imbuhnya.
Terkait mekanisme, Komaidi menyebut ada perbedaan antara penetapan harga pertalite dan elpiji 3 kilogram. Untuk pertalite, penentuan harga merupakan kombinasi antara pemerintah dan Pertamina sebagai badan usaha.
Hal ini disebabkan karena pertalite sudah ditetapkan sebagai BBM penugasan.
"Penugasan dan subsidi itu berbeda," tandasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Pertamina: Masih Banyak Konsumen Sangka Harga Pertalite Naik, Padahal Tidak
-
Apa Itu Megalomania? Gangguan Kepribadian yang Ditudingkan Amien Rais Pada Jokowi dan Luhut
-
Pesan LaNyalla Ke Luhut: Publik Mulai Marah, Setop Polemik Penundaan Pemilu Dan Jokowi Tiga Periode
-
Bukan Karena Pertamax Naik, Pertamina Ungkap Penyebab Stok Pertalite Kosong Di SPBU, Ternyata Ini Pemicunya
-
Wacana Harga Gas dan Pertalite Naik, Luhut: Kalau Ditahan Terus Jebol Nanti Pertamina
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus 'Majikan Sadis' di Benhil, Ini Perannya!
-
Pemilik Blueray Cargo Didakwa Suap Rp61,3 Miliar ke Pejabat Bea Cukai demi Loloskan Barang Impor
-
Wamendagri Ribka Haluk Dorong Peran Perempuan Usai Raih Penghargaan
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah untuk Hadapi Tantangan Global
-
Anggota Komisi III DPR Dukung RUU Polri Atur Jabatan Polisi di Luar Institusi Dibatasi: Supaya Jelas
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Pemerintah Telah Salurkan Dana Rp 10,65 Triliun untuk Kebut Rehabilitasi Pascabencana Sumatera
-
Kabar Gembira! Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta Tetap Nol Rupiah, Ini 5 Fakta Terbarunya
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan