Kasus TPPU Rahmat Effendi, KPK Periksa Enam Camat, Sekretaris BPKAD hingga Kepala DPPKB Bekasi Marisi

Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sebanyak enam camat di Pemerintahan Kota Bekasi terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rahmat Effendi, Selasa (5/4/2022), hari ini. 

Enam camat yang diperiksa sebagai saksi adalah Zalaludin (Camat Bekasi Utara), Widi Tiawarman (Camat Bekasi Timur), Nesan Sujana (Camat Pondok Gede), Asep Gunawan (Camat Bantargebang), Gutus Hermawan (Camat Mustikajaya), dan Mariana Camat Jatiasih).

Selain itu, KPK juga memanggil saksi lain yakni ASN Inspektorat Kota Bekasi Dian Herdiana; Sekretaris BPKAD Amsiah; dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB) Marisi.

"Kami periksa sejumlah saksi ini untuk melengkapi berkas tersangka RE (Rahmat Effendi),"kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa.

Kasus Baru Rahmat Effendi

Rahmat Effendi kembali ditetapkan dalam kasus baru di KPK. Kini Rahmat Effendi dijerat kasus pencucian uang. Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus lama Rahmat Effendi, yang berstatus tersangka dalam perkara suap barang dan jasa serta jual beli jabatan di Pemkot Bekasi. 

"Menemukan adanya dugaan tindak pidana lain yang dilakukan tersangka RE (Rahmat Effendi)  sehingga dilakukan penyidikan baru dengan sangkaan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin kemarin. 

Kasus ini bermula ketika Rahmat Effendi terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Rahmat Effendi tak sendiran, ada delapan orang lain yang juga ditangkap dan kini sudah berstatus sebagai tersangka.

Mereka adalah M Bunyamin, Sekretaris Dinas Penanaman Modal PTSP Pemkot Bekasi; Jumhana Lutfi, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi; Mulyadi, Lurah Kati Sari; dan Wahyudin Camat Jati Sampurna.

Baca Juga: Pejabat Pemkot Bekasi Antre Dipanggil KPK, Ditelisik Terkait Kasus TPPU Walkot Rahmat Effendi

Kemudian, Ali Amril, Direktur PT Mam Energindo;  Suryadi, Direktur PT Kota Bintang Karyati; Makhfud Saifudin MS selaku Camat Rawalumbu; dan Lai Bui Min alias Anen, pihak swasta.

Dalam kasus ini, KPK telah menyita uang mencapai Rp 5 Miliar.