Suara.com - Saudara tiri Raja Abdullah II, Putra Mahkota Hamzah, secara terang-terangan melepas gelar pangerannya pada Minggu (03/04) sebagai bentuk protes atas bagaimana negara itu dijalankan.
Pengumuman pelepasan gelar Pangeran Hamzah diunggah di akun Twitter resminya. Dia menulis bahwa keputusan itu berdasar karena keyakinannya yang tidak bisa "didamaikan" dengan "pendekatan, kebijakan, dan metode institusi kami saat ini.”
Putra Mahkota Yordania itu berhenti mengkritik Raja Abdullah II dan para elit penguasa secara langsung, seperti yang telah dia dilakukan di masa lalu, tetapi keputusannya tersebut mengisyaratkan bahwa keretakan itu belum diperbaiki, seperti yang disarankan oleh Dewan Kerajaan.
Analis: Hamzah buat keputusan sepihak
Abdullah dan Hamzah adalah putra Raja Hussein yang memerintah Yordania selama hampir setengah abad sebelum kematiannya pada 1999.
Abdullah telah menunjuk Hamzah sebagai penerusnya, tetapi kemudian mencabut gelar putra mahkota pada tahun 2004 dan diberikan kepada Pangeran Hussein.
Raja menempatkan Hamzah di bawah tahanan rumah pada April 2021 karena diduga terlibat dalam komplotan yang diduga akan "mengacaukan keamanan kerajaan."
Pada sebuah pernyataan video, Hamzah membantah tuduhan itu, dengan mengatakan dia dihukum karena berbicara menentang korupsi pejabat.
Pada Maret 2022, Hamzah meminta maaf kepada saudaranya, demikian menurut surat yang dikeluarkan Dewan Kerajaan.
Baca Juga: Krisis Mereda, Raja Yordania dan Pangeran Hamzah Ziarah Bersama
Hamzah berharap bahwa "kita bisa membuka lembaran baru dalam sejarah negara kita dan keluarga kita.”
Analis Amer Sabaileh menyebut Hamzah telah membuat keputusan sepihak dan mengumumkannya di akun Twitter pribadinya, tanpa berkonsultasi dengan keluarga kerajaan.
"Dia mencoba untuk kembali terlibat dengan narasi lama,” kata Sabaileh tentang Hamzah.
Tidak jelas apakah keputusan Hamzah melepas gelarnya akan membantu memulihkan kebebasan bergeraknya.
Hamzah baru muncul satu kali di depan publik sejak pertikaian yang jarang terjadi dalam keluarga kerajaan Hashemite.
Pada satu titik, Yordania memberlakukan perintah pembungkaman untuk melaporkan peristiwa tersebut, yang mencerminkan sensitivitas isu seputar keluarga kerajaan. rw/ha (AP)
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Komisi VIII DPR RI Awasi Langsung Penyaluran PKH dan Sembako di Batam
-
Diskon Tiket KA Lebaran 2026 Masih Tersedia, KAI Daop 6 Imbau Warga Segera Pesan
-
Ketua MPR Soroti Kasus Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas di Tual: Harus Jadi Pelajaran!
-
Pakar UI: Indonesia Wajib Waspada 'Akal Bulus' Israel di Balik Rekonstruksi Gaza dalam BoP
-
Rocky Gerung: Perjanjian Dagang Prabowo-Trump 'Menghina Indonesia'!
-
Anggota Brimob Aniaya Anak hingga Tewas di Tual, Menteri PPPA Turun Tangan: Sedang Koordinasi
-
Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas, Yusril: Sungguh di Luar Perikemanusiaan
-
Sound Horeg dan Perang Sarung Dilarang Keras Selama Ramadan di Ponorogo, Apa Sanksinya?
-
Berbagi Piring Persaudaraan, Kala Ribuan Orang Menyemut Jadi Keluarga Masjid Jogokariyan
-
Pelajar SMA Aceh Barat Dikeroyok Oknum TNI, Praktisi Hukum Desak Pengadilan Militer