Suara.com - Saudara tiri Raja Abdullah II, Putra Mahkota Hamzah, secara terang-terangan melepas gelar pangerannya pada Minggu (03/04) sebagai bentuk protes atas bagaimana negara itu dijalankan.
Pengumuman pelepasan gelar Pangeran Hamzah diunggah di akun Twitter resminya. Dia menulis bahwa keputusan itu berdasar karena keyakinannya yang tidak bisa "didamaikan" dengan "pendekatan, kebijakan, dan metode institusi kami saat ini.”
Putra Mahkota Yordania itu berhenti mengkritik Raja Abdullah II dan para elit penguasa secara langsung, seperti yang telah dia dilakukan di masa lalu, tetapi keputusannya tersebut mengisyaratkan bahwa keretakan itu belum diperbaiki, seperti yang disarankan oleh Dewan Kerajaan.
Analis: Hamzah buat keputusan sepihak
Abdullah dan Hamzah adalah putra Raja Hussein yang memerintah Yordania selama hampir setengah abad sebelum kematiannya pada 1999.
Abdullah telah menunjuk Hamzah sebagai penerusnya, tetapi kemudian mencabut gelar putra mahkota pada tahun 2004 dan diberikan kepada Pangeran Hussein.
Raja menempatkan Hamzah di bawah tahanan rumah pada April 2021 karena diduga terlibat dalam komplotan yang diduga akan "mengacaukan keamanan kerajaan."
Pada sebuah pernyataan video, Hamzah membantah tuduhan itu, dengan mengatakan dia dihukum karena berbicara menentang korupsi pejabat.
Pada Maret 2022, Hamzah meminta maaf kepada saudaranya, demikian menurut surat yang dikeluarkan Dewan Kerajaan.
Baca Juga: Krisis Mereda, Raja Yordania dan Pangeran Hamzah Ziarah Bersama
Hamzah berharap bahwa "kita bisa membuka lembaran baru dalam sejarah negara kita dan keluarga kita.”
Analis Amer Sabaileh menyebut Hamzah telah membuat keputusan sepihak dan mengumumkannya di akun Twitter pribadinya, tanpa berkonsultasi dengan keluarga kerajaan.
"Dia mencoba untuk kembali terlibat dengan narasi lama,” kata Sabaileh tentang Hamzah.
Tidak jelas apakah keputusan Hamzah melepas gelarnya akan membantu memulihkan kebebasan bergeraknya.
Hamzah baru muncul satu kali di depan publik sejak pertikaian yang jarang terjadi dalam keluarga kerajaan Hashemite.
Pada satu titik, Yordania memberlakukan perintah pembungkaman untuk melaporkan peristiwa tersebut, yang mencerminkan sensitivitas isu seputar keluarga kerajaan. rw/ha (AP)
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!
-
Respons Pimpinan DPR Usai MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Apa Katanya?
-
Roy Suryo Cs Diperiksa Maraton: Dicecar Ratusan Pertanyaan Soal Fitnah Ijazah Jokowi!
-
Bivitri Susanti: Penetapan Soeharto Sebagai Pahlawan Bisa Digugat ke PTUN dan MK
-
Ini Alasan Polisi Tak Tahan Roy Suryo Cs Usai Diperiksa Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi
-
Tidak Ada Kriteria Amnesti Bagi Koruptor, Menko Yusril Jelaskan Kewenangan Presiden
-
Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Yusril: Jadi Masukan Reformasi Polri
-
Prabowo Sudah Dengar Gerindra di Sejumlah Daerah Tolak Budi Arie Gabung, Suara Bakal Dipertimbangkan