Suara.com - Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di perbatasan negara akan terus dilanjutkan. Saat ini Indonesia telah memiliki 8 PLBN, namun belum cukup memfasilitasi aktivitas lintas batas di perbatasan darat Indonesia dengan negara tetangga.
"Sebanyak 8 PLBN ini belum cukup, karena batas darat kita di Kalimantan luar biasa. Bayangkan, ada tiga saja di Kalbar, jalan tikusnya ribuan," ujarnya, saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kantor DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (5/4/2022).
PLBN merupakan sebuah pos dan tempat pemeriksaan perlintasan keluar masuk manusia dan barang yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), yang berada di bawah pengawasan Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina.
Mendagri yang juga merupakan Kepala BNPP, dalam RDP dengan Komisi II DPR minta dukungan agar PLBN semakin diperkuat. Menurutnya, pembangunan PLBN bukan hanya untuk mengatasi pelintas batas yang menggunakan jalan tidak resmi semata, tetapi juga menyangkut masalah nasionalisme, pemenuhan kebutuhan dan keselamatan masyarakat yang mendiami kawasan perbatasan negara.
Ia mencontohkan aktivitas lintas batas yang belum terfasilitasi adalah di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Pulau Sebatik terbagi menjadi dua, di mana pulau bagian utara milik Malaysia dan di bagian selatan adalah milik Indonesia.
Masyarakat yang mendiami pulau ini merupakan satu suku dan perbatasan kedua negara, yang hanya ditandai dengan patok perbatasan saja. Aktivitas lintas batas terjadi setiap hari, bahkan ada rumah yang dapurnya di wilayah Malaysia tapi ruang tamunya ada di wilayah Indonesia.
"Ini perlu ada penanganan, karena sangat gampang untuk terjadi lintas batas ilegal misalnya narkotika, teroris, senjata, dan lain-lain," tegasnya.
Pembangunan PLBN juga akan dilaksanakan di Pulau Sebatik, khususnya Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, di Kecamatan Sebatik Utara akan dibangun PLBN Sei Nyamuk.
Berdasarkan Inpres 1/2019 tersebut, satu PLBN telah selesai pengerjaannya dan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, yakni PLBN Sota di Kabupaten Merauke.
Baca Juga: Warga Perbatasan Indonesia - Papua Nugini: Harus Pak Jokowi, Kami Tidak Mau yang Lain
Selesainya PLBN Sota ini menambah jumlah PLBN yang telah dibangun sebelumnya. Sebanyak 8 PLBN yang saat ini sudah dikelola BNPP adalah PLBN Aruk, PLBN Entikong dan PLBN Badau (Provinsi Kalimantan Barat); PLBN Motaain, PLBN Motamasin dan PLBN Wini (Provinsi Nusa Tenggara Timur); PLBN Skouw dan PLBN Sota (Provinsi Papua).
Berita Terkait
-
Kemendagri Apresiasi Capaian Pembangunan Makro Sulsel, Jumlah Warga Miskin Mulai Menurun
-
Kemendagri Bolehkan Pertandingan Bali United Vs Persik Kediri Dihadiri Penonton
-
Kemendagri: Konsep Samart Village IKN Nusantara akan Perhatikan Proteksi Dimensi Budaya Masyarakat Lokal
-
Kemendagri Minta Kepala Daerah yang Berakhir Masa Jabatannya Siapkan Penyusunan RPD 2023-2026
-
Kabar Gembira, Kemendagri Setujui Pembayaran TPP ASN Daerah
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Pernah Minta Pertamina Bikin 7 Kilang Baru, Bukan Justru Dibakar
-
Dapur MBG di Agam Dihentikan Sementara, Buntut Puluhan Pelajar Diduga Keracunan Makanan!
-
Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
-
Harga Emas Antam Terpeleset Jatuh, Kini Dibanderol Rp 2.235.000 per Gram
-
Roy Suryo Ikut 'Diseret' ke Skandal Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
Terkini
-
KPK Telusuri Aliran Uang Korupsi Bank BJB ke Keluarga Ridwan Kamil
-
Pemerintah Resmi Sahkan Kepengurusan Mardiono Pimpin PPP, AD/ART Tak Berubah Jadi Patokannya
-
Tepis Siswi Tewas karena MBG, Laporan Dinkes Bandung Barat Dicorat-coret Dosen ITB: Saya Gak Tahan!
-
BGN Didesak Investigasi Kematian Siswi SMKN 1 Cihampelas, Benarkah Meninggal karena MBG?
-
Pemerintah Malaysia Langsung Bergerak Usai Relawan Diculik Israel saat Kirim Bantuan ke Gaza
-
Ketua BGN Hormati Penolakan MBG di SDIT Al Izzah: Bantuan Fokus pada yang Membutuhkan
-
DPR Usul Diksi Gratis Pada MBG Dihapus, BGN: Pemilik Patennya Presiden
-
Tegaskan PPP Tak Terbelah, Mahkamah Partai: Cuma Ada Satu Ketum Sah, Agus Suparmanto!
-
Breaking News! Menteri Hukum Sahkan Kepengurusan PPP Hasil Muktamar X Ancol, Mardiono Ketua Umum
-
Cak Imin Peringatkan Dapur MBG: Jangan Ambil Untung Pribadi dan Sajikan Makanan Micin