Suara.com - Pengamat Centre of Economic and Law Studies Bhima Yudistira memandang Presidensi G20 Indonesia dapat dimanfaatkan untuk meredam perang antara Rusia dengan Ukraina dengan tetap memfokuskan pertemuan G20 pada pemulihan ekonomi dari dampak COVID-19.
"Indonesia bisa mencoba menggandeng seluruh pihak agar terjadi cooling down soal perang. Posisi Indonesia sebagai Presidensi dianggap netral atau tidak berpihak, itu keuntungan kita," katanya, hari ini.
Terkait rencana kedatangan Putin ke dalam Forum G20, menurutnya, Indonesia harus meyakinkan Amerika Serikat yang mengancam melakukan pemboikotan bahwa forum G20 merupakan forum kerjasama ekonomi yang justru dapat meredam perang.
"Indonesia harus meyakinkan AS maupun Rusia bahwa forum G20 merupakan forum kerjasama ekonomi dan justru dengan kerjasama ekonomi masalah konflik perang bisa diredam. Ini akan untungkan kedua belah pihak termasuk Ukraina," katanya.
Kerjasama menjaga inflasi global, memitigasi kenaikan suku bunga, mendorong pembiayaan hijau, dan mengatasi gap investasi kesehatan jangka panjang seharusnya dapat diikuti oleh seluruh negara anggota G20 tanpa terkecuali.
Hanya saja Indonesia juga perlu mengantisipasi skenario terburuk dimana Amerika Serikat membatalkan kehadiran di side meeting maupun forum puncak G20 karena kedatangan Putin, terutama apabila perang antara Rusia dengan Ukraina terus berlanjut.
"Alhasil diskusi dan kesepakatan yang ada di forum G20 bisa tidak diimplementasikan. Bahkan G20 sendiri bisa vakum," katanya.
Selain itu, jika perang berlanjut, harga komoditas, terutama bahan pangan dan energi, dapat semakin melambung sehingga merugikan negara berkembang dan miskin dengan kapasitas fiskal terbatas.
Akhirnya, komitmen negara-negara anggota Forum G20 untuk memulihkan perekonomian global yang berkelanjutan juga dapat tidak tercapai.
Baca Juga: Akademisi: China Sangat Senang, Kejatuhan Rusia Berarti Naiknya Beijing
"Masyarakat dunia yang berharap perang segera usai harus menanggung penderitaan ekonomi panjang. Jumlah orang miskin dan pengangguran akan naik signifikan," ucapnya. [Antara]
Berita Terkait
-
Presidensi G20 Afrika Selatan 2025 Dorong Solidaritas, Kesetaraan, dan Keberlanjutan
-
Sukses Gelar Hajatan G20 dan Asean 2023, Dunia Kasih Jempol RI
-
Kemnaker Dorong Seluruh Anggota G20 Lanjutkan Kesuksesan Presidensi India G20 Tahun 2023
-
Menaker: Indonesia Berkomitmen untuk Kerja Sama dengan G20 Atasi 3 Isu Prioritas
-
Di Sela Presidensi G20 India, Indonesia dan Jepang Bahas 4 Hal Bidang Ketenagakerjaan
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
KPPPA Respons Pengakuan Aurelie Moeremans soal Child Grooming: Korban Harus Berani Speak Up!
-
Duka Banjir Cilincing, Pramono Anung Janji Beri Bantuan Usai 3 Warga Tewas Tersengat Listrik
-
Menkes Budi: Cowok Perokok Red Flag, Perempuan Bakal Tanggung Risiko Kanker
-
47 Hari Pascabanjir, Aceh Tamiang Masih Terjebak Krisis Kesehatan dan Air Bersih
-
Gugatan Dikabulkan, Komisi Informasi Pusat Wajibkan KPU Serahkan Salinan Ijazah Jokowi
-
BMKG Rilis Peringatan Dini, Hujan Lebat dan Angin Kencang Berpotensi Landa Jakarta Hari Ini
-
Fauzan Ohorella Soroti Kasus Ijazah Jokowi yang Mandek, Polda Metro Jaya Diminta Bertindak Tegas
-
Kerry Riza Ajak Masyarakat Lihat Perkaranya Berdasarkan Fakta Bukan Fitnah
-
Dugaan Korupsi Minyak Mentah: Saksi Bantah Ada Kontrak Sebut Tangki BBM OTM Jadi Milik Pertamina
-
Menuju JFSS 2026, Pemerintah dan Kadin Sepakat Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Nasional