Suara.com - Sekretaris Fraksi DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul memberikan peringatan pada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Bambang menyinggung Luhut yang pernah ikut menyuarakan terkait penundaan Pemilu 2024.
Menurutnya, hal tersebut bukan kewenangan Luhut untuk menyuarakan penundaan pemilu. Pasalnya, Luhut merupakan seorang menteri.
"Kalau Pak Luhut, ya monggo bisa evaluasi sendiri," kata Bambang, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Jumat (8/4/2022).
Bambang mengatakan, Luhut tidak pantas berbicara mengenai pemilu dengan statusnya sebagai menteri utama.
"Kan banyak orang yag mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko, kan menteri utama," ungkapnya.
Selain itu, Luhut juga dinilai memiliki power yang kuat dalam hal politik.
"Orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat," imbuhnya.
Lebih lanjut, Bambang memberikan peringatan kepada Luhut agar tidak berbicara mengenai penundaan pemilu.
Baca Juga: PDIP Sarankan Jokowi Contoh Soeharto Saat Pilih Menteri, Caranya Tak Terduga!
"Tugasmu sebagai menteri. Sudahlah enggak usah bicara itu," ujarnya.
Kemudian, ia menjelaskan tugas menteri adalah di urusan teknis.
"Apa iya pantes bikin ekstrem. Misal Bu Sri Mulyani bahas kepemiluan. Kontras, enggak masuk," tandasnya.
Oleh sebab itu, Bambang meminta agar Luhut dan para menteri lain mengikuti perintah Jokowi.
"Ikuti perintah pak Jokowi, bahwa seorang menteri ataupun politisi tidak bisa lagi mewacanakan penundaan pemilu," pungkasnya.
Sebelumnya, Bambang Wuryanto meminta Jokowi agar tidak asal dalam memilih menteri.
Seperti diketahui, Jokowi memberikan teguran kepada para menterinya untuk tidak berbicara mengenai penundaan Pemilu 2024.
Menurut Bambang, dalam memilih menteri ada cara tertentu. Hal tersebut agar Jokowi berhasil meraih hasil kerja yang baik.
"Maka kalau milih menteri ke depan, cek track recordnya. Karena dari jejak rekamnya itu akan muncul," kata Bambang
Tag
Berita Terkait
-
Jokowi Disuruh PDIP Contoh Soeharto saat Pilih Menteri: Jangan Asal Prat Pret!
-
Mahasiswa Bakal Geruduk Istana 11 April, Polisi Belum Terima Pemberitahuan Aksi Demo Jokowi
-
PDIP Sarankan Jokowi Contoh Soeharto Saat Pilih Menteri, Caranya Tak Terduga!
-
Video Jokowi Bagi BLT, Roy Suryo Analisis Tangan Presiden Acungkan 3 Jari: Semoga...
-
PDIP Usul Jokowi Pecat Menteri yang Bicara 3 Periode, Refly Harun Colek Luhut
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?