Suara.com - Demonstrasi mahasiswa untuk menolak ide perpanjangan jabatan Presiden mulai berlangsung di berbagai daerah.
Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia berencana menyelenggarakan aksi pada Senin (11/4/2022) di Jakarta.
Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal mengatakan sudah mengirimkan surat pemberitahuan rencana aksi ke Polda Metro Jaya, kemarin.
"Sudah, kalau untuk laporan. Kemarin hari Jumat sudah masuk surat pemberitahuan aksi dan itu sudah diterima dengan baik juga. Jadi Insya Allah ya aman," kata Luthfi, Sabtu (9/4/2022).
Dia mengklaim aksi nanti akan diikuti seribu mahasiswa dari berbagai kampus.
"Masa dari kampusnya itu tersebar ada dari daerah-daerah juga merapat ke pusat (Jakarta), dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dari Jateng, DIY juga ada, banyak," kata Luthfi.
Tuntutannya, mereka akan menolak gagasan penundaan pemilihan umum, mengkritik kenaikan harga barang-barang pokok, dan sejumlah kebijakan pemerintahan.
Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mempersilakan mahasiswa untuk melakukan demonstrasi dalam menyampaikan aspirasi, termasuk mengenai masa jabatan Presiden Joko Widodo.
"Kami harap demonstrasi mahasiswa selalu memperhatikan prokes (protokol kesehatan) dan ketertiban. Mau aksi sebesar apa pun, ya silakan saja; tidak mungkin dilarang-dilarang. Ini negara demokrasi," kata Faldo di Jakarta, beberapa waktu yang lalu.
Baca Juga: Mahasiswa Luka-Luka Saat Demonstrasi Kedatangan Jokowi di Jambi, Warganet: Sulit Dimengerti
Aliansi Mahasiswa Indonesia, Jumat (1/4), aksi menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode. Kelompok mahasiswa tersebut bahkan mengancam akan mengadakan demonstrasi lebih besar jika terjadi penundaan Pemilu Serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
AMI memberikan tenggat waktu maksimal dua hari setelah aksi tersebut, agar Presiden Jokowi menyampaikan sikap resmi terkait penolakan wacana penundaan Pemilu Serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan.
"Ini isu sudah berkali-kali dijawab. Presiden pun sudah tanggapi, tunduk pada konstitusi, setia pada sumpah jabatan. Jadi, isunya tidak perlu dikembang-kembangin, negara ini sudah ada sistemnya," kata Faldo.
Dia juga meminta agar mahasiswa tidak selalu menuntut langsung kepada Jokowi.
"Saya harap tidak harus dikit-dikit perintah Presiden, maunya Presiden. Kita punya sistem. Ini kan asalnya aspirasi dari parpol dan kelompok masyarakat, ya silakan berpendapat," katanya.
Dia menambahkan pemerintah kini masih fokus untuk penanganan pandemi COVID-19, arus mudik Idul Fitri 1443 Hijriah, dan kenaikan harga komoditas.
Berita Terkait
-
Dasco Utus Andre Rosiade Cs Hadapi Gelombang Demo Baru di Senayan
-
Indonesia Gelap: Saat Mahasiswa Kembali Menjadi Agen Perubahan
-
Didemo Massa Buruh dan Mahasiswa Soal Kenaikan BBM, Jokowi Pilih Bertahan di Istana Bogor
-
Ratusan Polisi Dikerahkan, Amankan Demo Mahasiswa 'Rayakan' Hari Ulang Tahun Jokowi Di Patung Kuda
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu