Suara.com - Ekonom Senior Faisal Basri menyoroti kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok di Tanah Air yang melonjak. Ia menilai tinggal menunggu waktu pemerintah akan menyerah akibat tidak kuat menanggung subsidi.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Faisal menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak komperhensif dalam mengendalikan laju inflasi. Padahal, Jokowi sebelumnya telah membuat inflasi rendah.
Menurutnya, keberhasilan Presiden Jokowi dalam menekan inflasi hanya semu belaka. Hal ini terbukti dengan lonjakan harga kebutuhan pokok yang membuat beban rakyat semakin bertambah.
“Saya ingat legacy Jokowi pertama kali dalam sejarah ialah menghadiahi rakyat Indonesia dengan inflasi yang rendah secara konsisten,” ujar Faisal Basri dalam webinar bertajuk “Harga Kian Mahal, Recorvery Terganggu, Jumat (8/4/2022).
Ekonom dari Universitas Indonesia ini menilai obsesi Presiden Jokowi dalam mengendalikan inflasi dengan hasil cepat justru menjadi bumerang.
Menurutnya, pemerintahan Jokowi selama ini justru melakukan metode injak kaki, alih-alih memperbaiki logistik. Sontak, cara pengendalian inflasi dengan cepat itu memicu subsidi menggelembung.
Faisal bahkan menyebut bukan tidak mungkin jika pemerintah sebentar lagi menyerah karena besarnya subsidi untuk rakyat.
“Saya rasa, sebentar lagi pemerintah akan menyerah karena subsidinya luar biasa,” ungkap Faisal.
Lebih lanjut, Faisal menjelaskan konsumsi pangan yang masih tinggi menandakan sebagian besar rakyat Indonesia pendapatannya masih rendah.
Baca Juga: Sempat Mau Deklarasi Jokowi 3 Periode, Apdesi Kini Lelah: Aduh Kami Capek Bahas Ini
Artinya, jika harga pangan bergejolak, maka kondisi itu akan sangat mempengaruhi rakyat miskin. Situasi itu dinilai bisa menimbulkan gejolak sosial.
Sebagai informasi, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 20 persen masyarakat menggunakan pendapatan mereka sebesar 64 persen untuk makanan.
Adapun jika 20 persen masyarakat terkaya pengeluaran makanan hanya 39,2 persen, maka hal ini menyebabkan pertumbuhan angka kemiskinan bisa mencapai dua digit lagi.
Berita Terkait
-
Sempat Mau Deklarasi Jokowi 3 Periode, Apdesi Kini Lelah: Aduh Kami Capek Bahas Ini
-
Kembali Geruduk Istana Bogor, Mahasiswa Minta Presiden Jokowi Kaji Ulang Kenaikan BBM dan Gas LPG 3 Kilogram
-
Jokowi Bakal Lantik Anggota KPU dan Bawaslu, Mahfud MD: Ini Bukti Pemerintah Fokus Pemilu 2024
-
KontraS: Wacana Penundaan Pemilu Digulirkan Dari Lingkar Istana, Dilakukan Secara Rapi dan Sistematis
-
Politikus Gerindra Blak-blakan Bongkar Alasan Munculnya Wacana Penundaan Pemilu 2024
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
Wamensos Agus Jabo Ajak PWI Gaungkan Program Sekolah Rakyat
-
Penyebab Longsor Cisarua Dominasi Faktor Alam, Ahli Ungkap Ancaman Geologis Gunung Burangrang
-
Akal Bulus Maling di Jakbar: Nginap di Hotel Melati, Gasak Rumah Mewah Rp150 Juta Lewat Balkon
-
Akar Masalah Seleksi Hakim MK: Konfigurasi Kekuasaan dan Upaya Melahirkan 'Hakim Boneka'
-
Mabes Polri Endus Praktik Saham Gorengan di Balik IHSG Anjlok, Siap Buru Mafia Pasar Modal
-
IDAI Ingatkan Lonjakan Penyakit Anak di Musim Hujan: Waspada Super Flu hingga Bahaya Zat Kimia
-
Duduki Kursi Ketum PBNU Lagi, Gus Yahya: Semua Kembali Guyub
-
Kasus Resmi Dihentikan, Hogi Minaya Legowo Tak Tuntut Balik
-
Percepat Program Prioritas Pemerintah, Kemendagri Akan Gelar Rakornas Pusat & Daerah 2026
-
Akhirnya Senyum Lebar! Hogi Minaya Blak-blakan Soal Masa Kelam Jadi Tersangka