Suara.com - Ekonom Senior Faisal Basri menyoroti kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok di Tanah Air yang melonjak. Ia menilai tinggal menunggu waktu pemerintah akan menyerah akibat tidak kuat menanggung subsidi.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Faisal menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak komperhensif dalam mengendalikan laju inflasi. Padahal, Jokowi sebelumnya telah membuat inflasi rendah.
Menurutnya, keberhasilan Presiden Jokowi dalam menekan inflasi hanya semu belaka. Hal ini terbukti dengan lonjakan harga kebutuhan pokok yang membuat beban rakyat semakin bertambah.
“Saya ingat legacy Jokowi pertama kali dalam sejarah ialah menghadiahi rakyat Indonesia dengan inflasi yang rendah secara konsisten,” ujar Faisal Basri dalam webinar bertajuk “Harga Kian Mahal, Recorvery Terganggu, Jumat (8/4/2022).
Ekonom dari Universitas Indonesia ini menilai obsesi Presiden Jokowi dalam mengendalikan inflasi dengan hasil cepat justru menjadi bumerang.
Menurutnya, pemerintahan Jokowi selama ini justru melakukan metode injak kaki, alih-alih memperbaiki logistik. Sontak, cara pengendalian inflasi dengan cepat itu memicu subsidi menggelembung.
Faisal bahkan menyebut bukan tidak mungkin jika pemerintah sebentar lagi menyerah karena besarnya subsidi untuk rakyat.
“Saya rasa, sebentar lagi pemerintah akan menyerah karena subsidinya luar biasa,” ungkap Faisal.
Lebih lanjut, Faisal menjelaskan konsumsi pangan yang masih tinggi menandakan sebagian besar rakyat Indonesia pendapatannya masih rendah.
Baca Juga: Sempat Mau Deklarasi Jokowi 3 Periode, Apdesi Kini Lelah: Aduh Kami Capek Bahas Ini
Artinya, jika harga pangan bergejolak, maka kondisi itu akan sangat mempengaruhi rakyat miskin. Situasi itu dinilai bisa menimbulkan gejolak sosial.
Sebagai informasi, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 20 persen masyarakat menggunakan pendapatan mereka sebesar 64 persen untuk makanan.
Adapun jika 20 persen masyarakat terkaya pengeluaran makanan hanya 39,2 persen, maka hal ini menyebabkan pertumbuhan angka kemiskinan bisa mencapai dua digit lagi.
Berita Terkait
-
Sempat Mau Deklarasi Jokowi 3 Periode, Apdesi Kini Lelah: Aduh Kami Capek Bahas Ini
-
Kembali Geruduk Istana Bogor, Mahasiswa Minta Presiden Jokowi Kaji Ulang Kenaikan BBM dan Gas LPG 3 Kilogram
-
Jokowi Bakal Lantik Anggota KPU dan Bawaslu, Mahfud MD: Ini Bukti Pemerintah Fokus Pemilu 2024
-
KontraS: Wacana Penundaan Pemilu Digulirkan Dari Lingkar Istana, Dilakukan Secara Rapi dan Sistematis
-
Politikus Gerindra Blak-blakan Bongkar Alasan Munculnya Wacana Penundaan Pemilu 2024
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
Terkini
-
Polemik Selesai, TNI Resmi 'Luruskan Informasi' dengan Ferry Irwandi
-
Perang Interpretasi Janji Presiden Prabowo: Yusril Sebut 'Masuk Akal', Lukman Bilang 'Setuju'
-
ICJR Skakmat Yusril: Tawaran Restorative Justice untuk Demonstran Itu Konsep Gagal Paham
-
Pakar Bongkar Pencopotan Sri Mulyani dan Budi Gunawan, Manuver Prabowo Ambil Alih Penuh Kendali?
-
Kapolri Absen Jemput Presiden Prabowo di Bali di Tengah Isu Penggantian TB-1
-
Yusril Ungkap Fakta: Presiden Prabowo Belum Perintahkan Pembentukan Tim Investigasi
-
Dari Ancaman Laporan ke Permintaan Maaf, Ferry Irwandi Umumkan Kasusnya dengan TNI Berakhir Damai
-
'Percuma Ganti Orang, Sistemnya Bobrok', Kritik Keras YLBHI di Tengah Isu Ganti Kapolri
-
Tiga Pesawat Tempur Baru dari Prancis Diserahkan ke TNI AU Awal 2026
-
Istana Bantah Presiden Prabowo Kirim Surpres Penggantian Kapolri ke DPR, Mensesneg: Belum Ada