Suara.com - Pemerintah akan menggelar rapat koordinasi dan one on one meeting untuk menindaklanjuti rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai April hingga Mei 2022. Adapun pemerintah bakal membahas soal pemindahan 60 ribu ASN yang bekerja di 70 kementerian/lembaga.
"Rakor dan one on one meeting dalam rangka pemetaan ASN termasuk keluarga yang pindah," kata Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Arizal dalam Webinar Bincang Pembangunan Seri 2, Kamis (14/4/2022).
Jumlah ASN tersebut merupakan hasil dari arahan pimpinan baik dari Menpan RB maupun Bappenas yang sempat melakukan rapat pada Februari 2022. Sebanyak 60 ribu orang itu terdiri dari ASN, TNI dan Polri yang bakal dipindahkan di tahap awal tahun 2024.
Arizal kemudian membahas soal pemberian insentif pemindahan ASN, salah satunya ialah rumah dinas ASN. Dalam rancangan yang ia perlihatkan, untuk menteri/kepala lembaga, pejabat negara dan JPT Madya/Eselon I akan dibangunkan rumah dinas dengan tipe rumah tapak.
Untuk menteri/kepala lembaga akan diberikan rumah dengan luas 580 meter persegi, pejabat negara seluas 490 meter persegi dan JPT Madya/Eselon I seluas 390 meter persegi.
Sementara untuk JPT Pratama/Eselon II diberikan tipe rumah susun dengan luas 290 meter persegi, administrator/koordinator/eselon III seluas 190 meter persegi dan jabatan fungsional dengan luas 98 meter persegi.
Kata dia, adanya wacana agar rumah tersebut bisa dimiliki oleh masing-masing penghuni rumah.
"Kepala otorita itu berkunjung ke pak Menpan RB, dalam obrolan itu ada informasi bagaimana kalau ASN di sana itu sampai pensiun di sana dan keinginan menetap di situ. Apakah fasilitas rumah ini bisa dimiliki, gitu. Ini menjadi bahan masukan," tuturnya.
Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Pangan IKN Nusantara, Kampung Budi Daya Ikan Patin Ada di Desa Sebakung Jaya PPU
Berita Terkait
-
Penuhi Kebutuhan Pangan IKN Nusantara, Kampung Budi Daya Ikan Patin Ada di Desa Sebakung Jaya PPU
-
GMNI Dukung Megaproyek IKN Nusantara, Moeldoko: Ini Sudah Final, Jangan Digonjang-ganjing Lagi!
-
Catat! ASN Dilarang Mudik Bawa Kendaraan Dinas
-
Kabar Baik! ASN Bisa Tambah Cuti Tahunan Saat Libur Lebaran Idul Fitri Tahun Ini
-
Sudah Bisa Mudik Lebaran, Menpan RB Bolehkan ASN Ambil Jatah Cuti Tahunan, Ini Alasannya
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah