Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sempat disorot publik saat mengaku punya Big Data. Namun, baru-baru ini terdengar kabar jika hal tersebut tidak benar.
Berikut deretan klaim Luhut terkait penundaan Pemilu 2024 hingga menolak menyampaikan Big Data pada mahasiswa saat unjuk rasa.
Punya 110 Data Warganet Terkait Penundaan Pemilu
Luhut pernah menyinggung adanya Big Data terkait Pemilihan Umum 2024 mendatang. Ia mengklaim pihaknya memiliki big data yang berisi aspirasi publik di media sosial.
Big Data itu disebutnya telah memiliki 110 juta rekaman data warganet yang melaksanakan pemilu ditunda.
"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut, Selasa (15/3/2022).
Penundaan Pemilu Bisa Menenangkan Situasi Politik
Selain itu, banyak orang yang menyatakan jika kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan. Nah, pemilu justru bisa mengubah situasi politik menjadi sebaliknya sebab ada pusat dukungan ke calon-calon tertentu.
"Kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun, kayak gitu, ya apa istilahnya dulu itulah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya," ucap Luhut.
Pernyataannya Terkait Big Data Tidak Mengada-Ada
Luhut juga mengeklaim bahwa dirinya tak mengada-ada soal Big Data 110 juta warganet yang meminta agar Pemilu 2024 bisa ditunda.
Ia menyanggah tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut atau yang menyebut jika keberadaan Big Data itu tidak benar.
"Ya pasti adalah, masa bohong," kata Luhut.
Meski begitu, Luhut mengakui tidak pernah mengumpulkan elite partai politik untuk membahas hal tersebut.
Luhut Menolak Membuka Big Data ke Mahasiswa
Beberapa waktu lalu, Luhut diketahui secara terang-terangan menolak membuka Big Data terkait penundaan pemilu saat menghampiri demo aksi BEM UI di Balai Sidang UI, Depok, pada Selasa (12/04/2022).
Luhut menegaskan bahwa dirinya tidak akan menunjukkan Big Data yang disebutnya berisi data 110 juta warganet yang memberikan dukungan penundaan Pemilu 2024 di media sosial. Ia merasa memiliki hak untuk menolak.
"Kamu tidak berhak juga menuntut saya. Saya punya hak untuk bilang enggak," kata Luhut.
Terkait hal yang disampaikan Luhut ini, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, menilai jika ia salah dan berbohong dengan mengklaim punya Big Data. Menurutnya, masyarakat jangan langsung terpengaruh dengan klaim Luhut.
Berita Terkait
-
Tak Pantas Pergi Begitu Saja, Mohamed Salah Diminta Kembali dan Akhiri Kisah Indahnya di Liverpool
-
Pergi Tinggalkan Liverpool untuk Piala Afrika, Mohamed Salah Malah Mampir ke Arab Saudi
-
UGM Jawab Sentilan Luhut Soal Penelitian: Kalau Riset Sudah Ribuan
-
Sinyal Perpisahan Mohamed Salah? Pertemuan Rahasia di London Bikin Liverpool Siaga
-
Arne Slot Wajib Tahu! Mohamed Salah Pecahkan Rekor Premier League, Lampaui Wayne Rooney
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak
-
Diperiksa KPK Soal Korupsi Haji, Gus Yaqut Pilih Irit Bicara: Tanya Penyidik
-
Buka-bukaan Kerry Riza di Sidang: Terminal OTM Hentikan Ketergantungan Pasokan BBM dari Singapura
-
MBG Dinilai Efektif sebagai Instrumen Pengendali Harga
-
Ultimatum Keras Prabowo: Pejabat Tak Setia ke Rakyat Silakan Berhenti, Kita Copot!
-
Legislator DPR: YouTuber Ferry Irwandi Layak Diapresiasi Negara Lewat BPIP
-
Racun Sianida Akhiri Pertemanan, Mahasiswa di Jambi Divonis 17 Tahun Penjara
-
Ramai Narasi Perpol Lawan Putusan MK, Dinilai Tendensius dan Tak Berdasar