Suara.com - Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kaharuddin menyampaikan pendapatnya mengenai tuntutan-tuntutan yang disampaikan para mahasiswa dalam demo 11 April 2022.
Koordinator BEM SI ini menyampaikan opininya dalam acara bincang HOTROOM Metro TV bersama Hotman Paris pada Kamis (14/4/2022).
Dalam acara tersebut, Kaharuddin mempertanyakan mengenai Undang-Undang (UU) tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang dibuat dalam jangka waktu 40 hari.
"Undang-Undang dibuat 40 hari. Itu bagaimana tentang Ibu Kota Negara baru. Maka dari itu perlu dikaji ulang aspek-aspek yang didampak, seperti sosial-ekologinya, ekonominya," kata Kaharuddin.
Kaharuddin menyampaikan bahwa UU IKN perlu dikaji ulang mengenai aspek-aspek, seperti sosial ekologi dan ekonomi.
Lebih lanjut, Kaharuddin berpendapat bahwa IKN dapat ditunda dulu karena APBN dapat digunakan untuk kebutuhan dasar rakyat.
Hotman Paris lalu menanyakan kembali kepada Kaharuddin tentang janji Jokowi yang belum dipenuhi, sesuai tuntutan para mahasiswa.
Kadaruddin menegaskan para mahasiswa meminta Presiden untuk tidak fokus pada pesta demokarsi Pemilu 2024 saja, tetap juga persoalan kesejahteraan sesuai dengan visi misi.
Sebut Bebas Berpendapat di Orba
Baca Juga: BEM SI Pertanyakan Tujuan Kehadiran Ade Armando hingga Berujung Dikeroyok saat Demo 11 April di DPR
Dalam dialognya di HOTROOM, Koordinator Pusat BEM SI ini juga kembali mengungkit orde lama dan orde baru. Kaharuddin menyebut bahwa kesejahteraan dan kebebasan didapatkan pada masa orde baru.
"Misalkan di orde lama, kita peroleh kebebasan tapi kesejahteraan tidak. Orde baru kita peroleh yang namanya kebebasan, kesejahteraan kita punya. Hari ini yang ingin kita (mahasiswa) tanyakan adalah apakah kita peroleh kesejahteraan? Apakah kita peroleh kebebasan?" ungkap Kaharuddin.
Kaharuddin menegaskan kembali bahwa saat ini kebebasan belum diperoleh secara merata. Saat ditegaskan kembali oleh Hotman, janji kampanye mahasiswa yang dituntut adalah kebebasan dan kesejahteraan.
Mendengar pendapat yang dilontarkan Koordinator Pusat BEM SI, anggota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu membantah pendapat bahwa orde baru justru sebaliknya dari yang dikatakan oleh Kaharuddin mengenai kebebasan.
"Orde baru itu tidak ada yang namanya kebebasan. Kesejahteraan ya semu. Teman-teman mahasiswa juga harus objektif karena kebebasan tidak ada dalam alam masa orde baru, makanya kami dan teman-teman tahun 97 98 menentang itu, memperjuangkan adanya demokrasi," kata Masinton Pasaribu.
Usai Masinton Pasaribu memberikan pendapatnya mengenai kilas balik orde baru, Hotman Paris menyarankan para mahasiswa untuk belajar dari para seniornya (mahasiswa 98).
Berita Terkait
-
Hotman Paris Bongkar Kebohongan Celine Evangelista saat Duet Bareng Ariel NOAH
-
Gibran Mau Ikut Demo Tolak Jokowi 3 Periode, BEM SI: Telepon Presiden Saja
-
Unggah Video Pembagian Selebaran Bertuliskan Khilafan di Demo BEM SI, Yusuf Dumdum: Siluman HTI Menyusupi Aksi
-
Pelajar Ikut Demo BEM SI, Pemprov DKI Bakal Cabut KJP-nya?
-
BEM SI Pertanyakan Tujuan Kehadiran Ade Armando hingga Berujung Dikeroyok saat Demo 11 April di DPR
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
-
Anak-anak Kena ISPA hingga Pneumonia, Warga Terdampak RDF Rorotan Siapkan Gugatan Class Action
-
Kriminolog Soroti Penangkapan 8 Teroris Poso: Sel Radikal Masih Aktif Beregenerasi
-
Endus Bau Amis Korupsi RDF Rorotan, Massa Geruduk Gedung DPRD DKI: Pansus Jangan Mati Suri!