Suara.com - Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kaharuddin menyampaikan pendapatnya mengenai tuntutan-tuntutan yang disampaikan para mahasiswa dalam demo 11 April 2022.
Koordinator BEM SI ini menyampaikan opininya dalam acara bincang HOTROOM Metro TV bersama Hotman Paris pada Kamis (14/4/2022).
Dalam acara tersebut, Kaharuddin mempertanyakan mengenai Undang-Undang (UU) tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang dibuat dalam jangka waktu 40 hari.
"Undang-Undang dibuat 40 hari. Itu bagaimana tentang Ibu Kota Negara baru. Maka dari itu perlu dikaji ulang aspek-aspek yang didampak, seperti sosial-ekologinya, ekonominya," kata Kaharuddin.
Kaharuddin menyampaikan bahwa UU IKN perlu dikaji ulang mengenai aspek-aspek, seperti sosial ekologi dan ekonomi.
Lebih lanjut, Kaharuddin berpendapat bahwa IKN dapat ditunda dulu karena APBN dapat digunakan untuk kebutuhan dasar rakyat.
Hotman Paris lalu menanyakan kembali kepada Kaharuddin tentang janji Jokowi yang belum dipenuhi, sesuai tuntutan para mahasiswa.
Kadaruddin menegaskan para mahasiswa meminta Presiden untuk tidak fokus pada pesta demokarsi Pemilu 2024 saja, tetap juga persoalan kesejahteraan sesuai dengan visi misi.
Sebut Bebas Berpendapat di Orba
Baca Juga: BEM SI Pertanyakan Tujuan Kehadiran Ade Armando hingga Berujung Dikeroyok saat Demo 11 April di DPR
Dalam dialognya di HOTROOM, Koordinator Pusat BEM SI ini juga kembali mengungkit orde lama dan orde baru. Kaharuddin menyebut bahwa kesejahteraan dan kebebasan didapatkan pada masa orde baru.
"Misalkan di orde lama, kita peroleh kebebasan tapi kesejahteraan tidak. Orde baru kita peroleh yang namanya kebebasan, kesejahteraan kita punya. Hari ini yang ingin kita (mahasiswa) tanyakan adalah apakah kita peroleh kesejahteraan? Apakah kita peroleh kebebasan?" ungkap Kaharuddin.
Kaharuddin menegaskan kembali bahwa saat ini kebebasan belum diperoleh secara merata. Saat ditegaskan kembali oleh Hotman, janji kampanye mahasiswa yang dituntut adalah kebebasan dan kesejahteraan.
Mendengar pendapat yang dilontarkan Koordinator Pusat BEM SI, anggota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu membantah pendapat bahwa orde baru justru sebaliknya dari yang dikatakan oleh Kaharuddin mengenai kebebasan.
"Orde baru itu tidak ada yang namanya kebebasan. Kesejahteraan ya semu. Teman-teman mahasiswa juga harus objektif karena kebebasan tidak ada dalam alam masa orde baru, makanya kami dan teman-teman tahun 97 98 menentang itu, memperjuangkan adanya demokrasi," kata Masinton Pasaribu.
Usai Masinton Pasaribu memberikan pendapatnya mengenai kilas balik orde baru, Hotman Paris menyarankan para mahasiswa untuk belajar dari para seniornya (mahasiswa 98).
Berita Terkait
-
Hotman Paris Bongkar Kebohongan Celine Evangelista saat Duet Bareng Ariel NOAH
-
Gibran Mau Ikut Demo Tolak Jokowi 3 Periode, BEM SI: Telepon Presiden Saja
-
Unggah Video Pembagian Selebaran Bertuliskan Khilafan di Demo BEM SI, Yusuf Dumdum: Siluman HTI Menyusupi Aksi
-
Pelajar Ikut Demo BEM SI, Pemprov DKI Bakal Cabut KJP-nya?
-
BEM SI Pertanyakan Tujuan Kehadiran Ade Armando hingga Berujung Dikeroyok saat Demo 11 April di DPR
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
-
Menkeu Purbaya Mau Tangkap Pelaku Bisnis Thrifting
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
Terkini
-
Cuaca Hari Ini: Jakarta dan Sekitarnya Hujan Hingga Malam Hari
-
Kemenko PMK Kembangkan Sistem Berbasis AI untuk Pantau Layanan Anak Usia Dini
-
Revisi UU Penyiaran Disorot, Ahli: Era Digital Butuh Regulasi Waras dan KPI yang Kuat!
-
Diduga Lakukan Penggelapan Mobil Inventaris Kantor, Eks CEO dan Direktur Perusahaan Dipolisikan
-
Amerika Serikat dan Venezuela Memanas: Kapal Induk Dikerahkan ke Laut Karibia, Ini 5 Faktanya
-
Gempa Magnitudo 6,5 Leeward Island, BMKG: Tidak Ada Potensi Tsunami di Indonesia
-
Kewenangannya Dicabut, Karen Agustiawan Klaim Tak Tahu Soal Penyewaan Tangki BBM Anak Riza Chalid
-
Babak Baru Skandal Whoosh: Pakar Hukum Desak KPK 'Seret' Jokowi ke Meja Pemeriksaan
-
Karen Agustiawan Ungkap Fakta TBBM Merak: Kunci Ketahanan Energi Nasional atau Ladang Korupsi?
-
Blok M Bangkit Lagi! Gubernur DKI Janjikan Sistem Parkir Satu Pintu, Minta Warga Naik Transum