Suara.com - Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ramai digadang-gadangkan akan berpasangan dalam Pilpres 2024. Duet Anies-AHY itu sendiri lantas dianalisis oleh Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Ahmad Khoirul Umam.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Khoirul memberikan analisisnya terkait kekuatan politik saat Pilpres 2024, salah satunya mengenai Duet Perubahan Indonesia, yakni Anies dan AHY.
Menurutnya, duet Anies dan AHY berpotensi mendapatkan bantuan dari Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berserta Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK)
Khoirul mengatakan, duet SBY-JK tentu akan turun gunung dan membantu dengan totalitas pasangan Anies-AHY, jika benar maju dalam Pilpres 2024.
"Anies-AHY bisa mengklaim koalisinya sebagai 'Duet Perubahan'," kata Khoirul di Jakarta, Rabu (13/4/2022).
Bahkan, Khoirul menilai koalisi antara Anies dan AHY berpeluang mengulang kemenangan SBY-JK pada Pemilu 2004 silam.
"Jika duet ini digarap dengan baik, bisa saja duet Anies-AHY mengulang kemenangan SBY-JK sebagaimana terjadi di Pemilu 2004," lanjutnya.
Khoirul menilai jika keduanya berkoalisi, maka ada dua tokoh politik besar yang menjadi joined forces. Terlebih, SBY merupakan ayah dari AHY. Sedangkan JK merupakan mentor politik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Selain itu, Partai Demokrat, disebut Khoirul akan menjadi sponsor utama yang membentuk 20 persen presidential threshold. Hal ini terjadi jika keduanya jadi berkoalisi.
Baca Juga: Profil Grace Natalie yang Tuding Relawan Anies Pengeroyok Ade Armando
Lebih lanjut, Khoirul menilai tokoh partai yang memiliki elektabilitas dan mesin politik memadai hanya dua. Mereka adalah Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dari Gerindra, dan AHY dari Demokrat.
"Kecuali PDIP yang bisa mengusung pasangan Capres-Cawapres sendiri," ujarnya.
Sebagai informasi, PPP baru-baru ini resmi mendukung Gubenur DKI Anies Baswedan sebagai capres 2024.
Tag
Berita Terkait
-
Profil Grace Natalie yang Tuding Relawan Anies Pengeroyok Ade Armando
-
AHY Mengingat Pesan SBY: Jangankan Tiga Tahun, Satu Hari Saja Tunda Pemilu itu Menabrak Konstitusi
-
Menohok! Roy Suryo Blak-blakan Sebut Big Data Luhut Adalah Big Dusta
-
AHY Apresiasi Pemerintah yang Tegaskan Tak Ada Penundaan Pemilu 2024
-
Politisi Nasdem Bongkar Sosok Anies Baswedan Sebenarnya; Dicomot 212 dan Diposisikan Seolah-olah Bagian 212
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 6 Shio Ini Diramal Paling Beruntung dan Makmur Pada 11 Desember 2025, Cek Kamu Salah Satunya?
- Kode Redeem FC Mobile 10 Desember 2025: Siap Klaim Nedved dan Gems Melimpah untuk Player F2P
Pilihan
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
Terkini
-
Kok Bisa Hiu Tutul Sering 'Nyasar' ke Pantai Indonesia? Ternyata Ini Alasannya!
-
Tragedi Sungai Lusi: 5 Santriwati Penghafal Alquran di Blora Ditemukan Tak Bernyawa
-
DPR Desak BRIN Ubah Pendekatan Penanganan Bencana: Fokus Riset, Mitigasi, dan Pendidikan
-
Bawa Kasus ke Jakarta, Pengacara Ungkap Sederet Kejanggalan Kasus Penembakan 5 Petani di Pino Raya
-
Hujan Deras Lumpuhkan Tiga Koridor Transjakarta, Rute Dialihkan karena Pohon Tumbang
-
Eksekusi Brutal Dua Matel di Kalibata: Bagaimana Semua Jejak Lenyap?
-
Pengamat: Usulan Kapolri Dipilih Langsung Presiden Masuk Akal, DPR Justru Ganggu Check and Balances
-
3 Santriwati Hanyut Sungai Lusi Ditemukan Meninggal, Total Korban Jiwa Menjadi Lima
-
Pilkada Kembali ke DPRD: Solusi Hemat Anggaran atau Kemunduran Demokrasi?
-
Muncul Perkap Anggota Polri Bisa Jabat di 17 Kementerian/Lembaga, Ini Respons Komisi III DPR